Masyarakat Nelayan Karimun Bertanya, Bisa Nggak Buka KP ?.

Karimun,(Global)
Rasa putus asa terlihat jelas diwajah para nelayan kecil yang keseharianya disebukan mencari nafkah diperairan dan disekitar pulau di Kabupaten Karimun, yang  menggunakan teknologi canggih mengalahkan Kapal Isap Produksi ( KIP ) Timah swasta seperti menggunakan sampan kecil, pompong kecil  dan beberapa utas  jaring ikan dan udang dimana daerah tangkapan nelayan kecil terdapat Tambangnya pengusaha.

Ternyata zona ini diperebutkan oleh para nelayan kecil diantara menderunya mesin penggiling pemecah koral dan lumpur menjadikan perairan kotor  berwarna warni, mirisnya nelayan cuma meraup puluhan ribu rupiah sementara pengusaha meraup keuntung Milyaran Rupiah.

Salah seorang pokmaswas berinisial  Az beralamat  di Jalan Kuda Laut Baran Meral ketika dikomfirmasi media ini dikediamnya, Rabu ( 2/1 )  menyebutkan, perjuangan untuk merubah kehidupan bagi  nelayan kecil saja udah sampai kemeja Presiden RI namun sayang hingga saat ini belum menampakan  hasil. Keberpihakan Pemerintah Pusat melalui Departemen terkait sepertinya terhenti  ditengah jalan.

Disebutkannya,  kendati Pemerintah Pusat tidak memperhatikan nasib nelayan kecil khususnya di Kabupaten Karimun mungkin dalam waktu dekat ini saya ( Az-red ) dengan kawan-kawan menemui Bupati Karimun sekaligus meminta izin untuk membuka Kuasa Penambangan ( KP ) Timah (Mineral Logam ) karena kami juga sudah ada pihak Investor  Asing dari Negara Timor Leste. Dan  tentunya perubahan hidup menuntun kami ikut bermain tambang seperti dilakukan oleh Pemerintah setempat dan oknum Anggota DPRD Karimun, tegas Az Lagi.

Tentunya, Bupati Karimun diharapkan tidak mempersulit urusan kami dan kami tidak butuh izin dari instansi manapun dan juga  mohon do’a restu saja , karena itu lebih dari segala Undang Undang RI, Keppres, Kepmen, Perda,  terpenting bagi kami ikut meramaikan pesta Bahari dan keluarga kami bisa melangsungkan hidup dari hari kehari, katanya lagi..

Disampaikan Az, adapun, KP yang mau kami usahakan berada disekitar Pulau Mudu dan Pulau Tambelas kesemuanya berada di wilayah hukum Kecamatan Meral. Menurut salah seorang nelayan Sungai Raya berinisial  An menyebutkan ternyata tidak enak jadi penonton lebih baik menjadi pelaku bisnis siapa tahu nasib kami berubah, ujarnya An dengan lantang.

Diterangkanya lagi , semoga saja seluruh aparat Penegak Hukum mendukung sepenuhnya usaha kami dan kami tidak mau dikatakan  Ilegal  dan kami tidak mau dipersalahkan sebab kehidupan memaksa kami berbuat seperti ini.

 "Bagi kami usaha ini jalan dengan kata lain pengerjaannya secara bergantian dan kami juga terbilang mampu mendatangkan pekerja  dari Negara Gajah Putih,"ujarnya Az lagi. Makanya,  kita mengharapkan pihak imigrasi Tanjung Balai Karimun dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Bea dan Cukai Wilayah Khususnya  Kepri bisa memberikan toleransi kepada kami, yang penting pandailah kami mengaturnya semua agar berjalan menurut jadwal, paparnya mengakhiri.  (Mas )