Pekanbaru,(Global)
Bertempat di Aula Kantor Walikota Pekanbaru siang, H Firdaus, ST. MT. melantik 53 pejabat struktural dilingkungan pemerintah pekanbaru. Namun sebelum memulai prosesi acara pelantikan, pejabat yang hendak dilantik khususnya seperti Camat, Lurah dan Eselon IIIa digiring untuk menandatangani fakta integritas.

Dalam sambutan Walikota Pekanbaru H Firdaus, ST. MT. mengatakan pada hari ini pejabat struktural yang dilantik terdiri dari Eselon II 19 orang, eselon III 23 dan eselon IV 11, hal ini dilakukan merupakan keharusan untuk terus dilakukan sesuai kebutuhan organisasi birokarsi guna memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, sebut firdaus.

"Jadilah pelayan yang baik, pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik, program kami dulu pasca dilantik, memiliki progrm kerja 100 hari, tentu kepada pejabat yang baru dilantik kami terapkan hal yang sama, jadi jangan heran jika tadi menandatangani fakta integritas sebelum dilantik," terang Walikota.

Pihaknya menegaskan, jika dalam 100 hari nantinya belum bisa menunjukan kinerja yang baik setelah penilaian oleh tim, maka mohon maaf, akan di "istrahatkan", kata Firdaus singkat.

Data yang diperoleh,  Drs. H. Adharisman, MSi menempati jabatan baru sebagai Kepala Bagian Humas Setko Pekanbaru menggantikan H Suharnis yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Admimistrasi Sumber Daya Alam Setko Pekanbaru.

Pelantikan ini Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru bernomor: KPTS.821.4/BKD/2013/05 tertanggal 4 Januari 2013, dan dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru H. Ayat Cahyadi, Msi. tampak sejumlah undangan pejabat vertikal dan undangan lainnya memadati ruang pelantikan.(Rgc)

Pekanbaru,(Global)
APBD Riau untuk 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan.  Hal tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya belanja daerah. Tahun 2009 tercatat dalam APBD realisasi belanja daerah Rp3,7 triliun. Ditahun 2012 lalu direncanakan meningkat menjadi Rp 8,3 triliun.

Ternyata pertumbuhan belanja daerah tumbuh 96 persen dibandingkan realisasi tahun 2011 lalu, yakni Rp

4.264.819.457.766.

Dan APBD 2013 juga meningkat menjadi Rp 8,362 triliun. "Namun, meningkatnya APBD Riau ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran. Hal itu dibuktikan dengan besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Tahun berjalan yang membengkak terus dari tahun ke tahun,"ungkap koordinator Riset Forum Transparansi Anggaran untuk Indonesia (Fitra) Riau, Triono Hadi dalam konference pers yang digelar, Kamis (3/1).

Dijelaskannya, SILPA tahun berjalan pada realisasi APBD tahun 2009-2011 menunjukkan peningkatan yang signifikan. SILPA tahun 2009 realisasi sebesar Rp 188 miliar dan meningkat menjadi Rp 1,3 triliun di tahun 2011 lalu. Sedangkan di tahun 2012 dengan APBD Rp 8,3 triliun proyeksi SILPA kembali membengkak menjadi Rp 1.834.864.765.217,92.

"Meningkatnya APBD seyognyanya memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat. Namun, membengkaknya SILPA menunjukkan Pemerintah Riau tidak mampu menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya.

Ini menjadi potret buruknya kinerja birokrasi pada Pemerintah Provinsi Riau,"jelasnya.

Adapun yang menjadi penyebab, menurut Triono, karena buruknya perencanaan anggaran. Alasannya, sejak awal anggaran disusun, tidak memperhatikan kapasitas SKPD. Pola penganggaran menganut incremental, yakni setiap tahun jatah anggaran harus naik, tidak peduli kemampuan Satker tersebut dalam menyerap anggaran tahun sebelumnya. Selain itu tranfer pusat juga dinilai lambat. Oleh karenanya, anggaran negara yang seharusnya bisa direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi sia-sia, karena tidak mampu terserap dengan baik.

Rasio SiLPA terhadap belanja agregat provinsi, kabupaten dan kota dari hasil analisis Kementrian Keuangan RI 2012, sebagaimana yang dipaparkan Fitra Riau menunjukkan bahwa Provinsi Riau menjadi Provinsi Pertama terbesar SiLPA nya di seluruh Indonesia. Bahkan Riau, dalam penyerapan anggaran Riau ditinggalkan Provinsi Kepri dan Kaltim. Kepri hanya 16,1 persen yang kemudian disusul Kaltim 17,9 persen, dan terakhir baru  Riau dengan agregat 20,3 persen.(ly)

Pekanbaru,(Global)
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pelayanan RSUD Arifin Ahmad sangat jelek. Tidak sedikit masyarakat mengeluhkan hal tersebut, sehingga Komisi D, DPRD Riau juga menyatakan bahwa jeleknya pelayanan di RSUD bukan hanya sekedar persepsi tetapi fakta yang berbicara.  Sehingga, Komisi D akan segera panggil Dirut RSUD Arifin AHmad, demikian disampaikan Anggota Komisi D, DPRD Riau Ramli Sanur kepada wartawan, Kamis (3/1) di gedung DPRD Riau.

Menurutnya, Direktur Utama (Dirut) RSUD Arifin Ahmad sekalipun kewalahan mengatasi tindakan para pegawainya yang kadang kala semena-mena saja terhadap pasien.

"Itu fakta, dan bahkan saya juga temukan di masyarakat saat reses kemarin. Tidak sedikit mereka yang mengeluh soal pelayanan pegawai di RSUD ARifin Ahmad. Saya sudah usulkan di komisi untuk segera memanggil Direktur utama RSUD Arifin Ahmad tersebut,"ungkap Ramli Sanur dengan nada kesal.

Menurutnya, hearing dengan Dirut RSUD ARifin Ahmad sudah sering dilakukan, tetapi keadaan tak kunjung berubah. Bahkan, yang paling banyak melakukan tindakan kasar, sikap semena-mena dan pelayanan jelek lainnya, kebanyakan sikap pegawai yang telah berstatus PNS.

"Dari informasi yang kami peroleh, justru PNS lah yang banyak bersikap tidak baik. Dulu, sudah diterangkan Dirut RSUD ARifin AHmad itu, dan bahkan dia mengaku susah mengatasi persoalan pelayanan tersebut,"lanjut politisi PAN ini.

Dia juga menyayangkan, bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik di RSUD Arifin Ahmad. Sebab, pembiayaan di RSUD di subsidi oleh Pemerintah sehingga tidak terlalu membebani pasien. Sedangkan di swasta biaya sangat tinggi dan membuat masyarakat terbebani.

"Oleh karena itu, meskipun biaya murah kepada pasien, itu sudah tanggungjawab Pemerintah. Sebab RSUD ARifin Ahmad itu adalah milik negara. Maka, pelayanan mestinya harus ditingkatkan sebagaimana pelayanan RS swasta agar masayarakat merasa nyaman,"tutupnya. (ly)

Diperkirakan Pelaku Bisa Meraup Uang  Rp20 Juta Permalam

Pekanbaru,(Global)
Tindakan oknum kepolisian kembali mencoreng institusinya, tindakan kali ini dilakukan salah satu oknum polisi yang diduga telah  memeras seorang sopir truk di sekitar Jalan Pekanbaru-Padang.

Dibeberapa titik tertentu seperti di Tanjung Alai, hampir setiap malam polisi menyetop setiap truk yang lewat. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya meminta uang kepada sopir truk. Setiap truk lewat yang lewat, si sopir harus merogoh kocek Rp 10 ribu. Dari perjalanan Pekanbaru menuju tapal batas Sumbar -Riau, sekurang-kurangnya ada 3 titik oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap sopir.

"Ada 3 kali pungutan oleh polisi setiap kali saya pulang atau datang mengantarkan Semen ke Pekanbaru. Padahal itu tanpa ada rambu-rambu razia dan juga tidak ada aturan  lalu lintas yang dilanggar. Untuk pungli polisi saja habis dana Rp60 ribu pulang-pergi,"ungkap Mukhlis, salah satu supir truk yang mengalami pemalakan dari oknum polisi kepada wartawan, Rabu (2/1) di Panam, Pekanbaru.

Dikatakannya, disinyalir oknum polisi tersebut bisa mencapai hasil pungutan terhadap sopir Rp20 juta per malam. Pasalnya, setiap malam hampir 500 truk melintasi Jalan Pekanbaru-Padang.

"Kalikan saja satu truk Rp60ribu dengan jumlah truk yang lewat. Ya, saya kira tak kurang Rp 20 juta mereka dapat setiap malam,"katanya.

Dia juga menyampaikan, keluhan para sopir kepada wartawan bahkan mereka berharap, pemerasan oknum polisi itu jangan rutin setiap malam.

"Kami bukan punya banyak duit. Gaji kami tak lebih dari Rp 200 ribu bahkan itu kadang untuk seminggu. Kami juga punya anak-anak yang harus kami nafkahi. Jadi tolonglah, jangan lagi ada polisi membanggakan seragamnya untuk memeras kami,"ungkap Mukhlis didampingi teman-temannya.

Hal itu juga disampaikan Ridwan, seorang sopir truk dari Padang ke Pekanbaru. Menurutnya, Polisi sering memungut biaya pada malam hari, baik menuju Sumbar maupun truk yang menuju Pekanbaru. Setidaknya, ada 3 titik rawan pungutan, yakni di tanjung alai, rantau berangin, dan perbatasan.

"Saya sering kena. Kadang polisi menyetop truk yang saya bawa, dengan alasan razia. Padahal tanda-tanda razia tak ada. Mereka menghardik, dengan memintai surat menyurat kendaraan. Padahal kami lengkap. Akhirnya dia minta Rp10 rbu kemudian baru menuruh kami jalan,"kata Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan berharap agar hal tersebut dicegah oleh komandannya. Untuk melaporkan kejadian tersebut, para sopir mengaku tidak berani, sehingga dia memilih menceritakan kejadian yang menimpanya kepada wartawan untuk bercerita.

"Kami tentu tak mungkin menghadap polisi mengadukan ini. Maka, medialah yang akan menyuarakan nasib yang kami alami. Meskipun sopir truk, tapi kami juga butuh keadilan hukum,"tegas ridwan.(Ly)

Siak Hulu.(Global)
Hingga tanggal 24-12-2012 ini, para pengunjung sudah banyak mendatangi tempat kita yakni wisata asem Margasatwa Kubang raya , sampai saat ini sudah 20 % sudah mengunjungi,demikian disampaikan Anggi Syahputra mewakili pepengurus Taman Wisata Asem Margasatwa kepada www.riau-global.com, beberapa waktu lalu.

Disampaikan Anggi Syahputra, untuk itu mengharapkan pada hari puncak nanti para karyawan  yang ada di taman wisata asem Margatsatwa ini bisa berkerjasama dengan manejmen margasatwa.

"Kami sudah membagi tugas masing-masing pada hari puncak acara tahun baru nanti yakni  Selasa (1/1/2013), untuk itu kita  juga menjalin kerjasama dengan berapa intansi kepolisian yang ada di Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar tersebut untuk membantu keamanan pada acara besok,"ungkap Anggi.

Acara ini, sebut Anggi Syahputra lagi,  kita berikan tema yaitu pesta rakyat dan sekaligus silahturahmi bersama para pengunjung kita yang telah percayakan kita selama ini. Ada berapa agenda yang akan kita berikan kepada para pengunjung pertama kita yakni dengan mengundang artis ibu kota Pekanbaru Amis Arifin dan berapa hiburan untuk para pengunjung yang akan hadir di tempat taman wisata asem Margasatwa ini, katanya lagi.
.
Untuk itu,  kami juga menghimbau kepada para pengujung jangan membawa makanan dari luar dan jagalah   kebersihan ditempat lingkungan taman wisata asem margasatwa ini bersama-sama, harap Perwakilan Pengelola Taman Wisata Asem Margasatwa.

Selain itu juga, jangan memberikan makan kebinatang yang ada di margasatwa karena kita lihat banyak sekali kita lihat sampah-sampah didalam kadang binatang yang ada di taman wisata asem Margasatwa, maka sekali lagi kami meminta kepada para pengunjung bisa  mengerti dan kerjasamanya, lanjut Anggi Syaputra lagi.

Dan harapan kedua, kami meminta kepada Pemerintahan Provinsi Riau agar bisa memberikan perhatian di tempat wisata yang ada di Provinsi Riau agar bisa wisata yang ada di Provinsi Riau bisa lebih maju dan sukses seperti tempat wisata yang ada di Jakarta,tegasnya.

Dari itulah,  kami sangat berharap kepada Pemerintahan Provinsi Riau agar bisa memberikan bantuan untuk membangun kadang binatang margasatwa yang ada di tempat wisata asem tersebut ini,tambah Anggi Syaputra.

Dan yang terakhir, untuk harga tiket kita berikan stabil dan juga kita berikan hadiah setiap membeli tiket yang berkunjung di tempat margasatwa ini seperti  minuman madu dan lain-lain,  yang akan kita kasih hadiah setiap pembelian tiket. pungkasnya mengakhiri.(Ag)

Meral,Karimun(Global)
Bupati Karimun DR.H.Nurdin Basirun,S.Sos, M.Si,  cukup  apik memilih dan mencari serta melantik wajah-wajah baru dijajaran Pemerintah pada hari Kamis (27/12) kemarin, yang pukul   O9.00 Wib s/d  Pukul 12.00 Wib berjalan dengan lancar. Terutama ditingkat kelurahan , salah satunya adalah Kepala Kelurahan Meral Kota  dipercayakan kepada   Mariyos Dereta, SE , yang merupakan  Pemuda kelahiran tahun 1974 beralamat Baran I (satu)  awal kariernya  sebagai  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan  Inspektorat   Pemkab Karimun.

Dengan demikian beban dan tanggungjawab  berada dipundaknya  segera menanti dengan  belum ditentukanya penempatan  Kantor Kelurahan Meral Kota. Sementara  Kantor Lurah  Meral  yang  lama menjadi Kantor Kelurahan Sungai  Pasir  agar pelayanan  masyarakat tetap  terakomodir  dan pengisian staf  Kelurahan  Meral  Kota  dan melengkapi  fasilitas  Kantor.

Lurah Baru ini secepatanya  akan  melakukan  koordinasi  dengan  Camat Meral  mengenai  keberadaan  Kantor  Kelurahan.

Berbagai pihak tentunya  sangat  diharapkan terutama  Tokoh  Masyarakat  Meral, Pemuka  Agama  , Ormas  dan  OKP dengan  adanya  pemekaran  diberapa  kelurahan  merupakan  jawaban  serta  tuntutan  dan melayani  kebutuhan  masyarakat  secara  Admistrasi.

Ketika  media  online www.riau-global.com   menyambangi  tempat  kediam  Mariyos Dereta,Lurah  Meral Kota,   Jum’at ( 28/12 )  di Baran I  mengungkapkan,  karena saya ( Yos-red  )   diberi kepercayaan  tentunya  kesempatan ini tidak  akan  saya  sia-siakan  untuk  mengenal  lebih  dekat  lagi budaya  dan tingkat sosial  warga  Meral Kota. "Dan   tentunya saya  butuh dorongan, motifasi  agar  saya  bekerja  lebih baik untuk  masa-masa  akan datang",  ungkap  Yos  berharap.

Dilanjutkannya,  saya  tidak mau mengumbar janji-janji manis  dan yang terpenting  bagi  saya bekerja  melayani dan memberikan  warna baru , hidup  berdampingan  menginginkan  Meral Kota bersih,  aman , indah serta  menjadi  penyejuk bagi  masyarakat.  ( Mas ).

FSPMI Minta Ketegasan Disnaker

Karimun,(Global)
Setelah 1(satu) bulan melakukan aksi didepan  PT Multi Ocean Shipyard (MOS), kini massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) cabang Kabupaten Karimun, Kamis (27/12) lalu  menggelar aksi kembali di di Poros, Gedung Pemerintah Kabupaten Karimun. Dalam  pernyataan sikapnya FSPMI meminta kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun untuk berpihak kepada buruh PT. MOS.

Massa yang tergabung dari  Pantauan media portal ini kurang lebih 60 orang, kerumunan massa tersebut dihalau oleh satuan pengamanan anti demonstrasi dari Polres Karimun. Meski sebelumnya pihak FSPMI sudah menyurati Disnaker untuk dapat menyelesaikan masalah buruh PT. MOS terkait pekerja yang belum di permanenkan.

Kordinator aksi buruh PT. MOS, M. Fajar dalam pernyataan  sikapnya, sudah lama masalah ini belum terselesaikan, ada sekitar 30 pekerja yang ada di PT. MOS yang sudah bekerja selama 5 Tahun, oleh perusahaan terkesan melakukan pembodohan, ini terbukti bahwa  PT MOS sudah melanggar perjanjian sesuai dengan kontrak yang ada, dimana sebelumnya mereka diikat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), kenyataanya malah sebaliknya, justru mereka dijadikan pekerja dengan perjanjian kontrak kerja harian lepas (PKKHL).Mana kejelasan dan hak mereka untuk dipermanenkan, tegas Fajar.

" Disnaker terkesan menggantung masalah, mana keberpihakan Pemerintah terhadap buruh, sudah 3 Jam kami berdiri dan berorasi di tempat ini, tapi tidak digubris, apa perlu diterobos kedalam gedung Bupati", ancam Fajar.

Sementara itu, pihak Polres Karimun yang menghalau massa dalam pengamannya AKP. B.T Nasution yang turut terlibat dalam pengamanan tersebut menghimbau kepada massa buruh PT. MOS yang tergabung dalam FSPMI untuk dapat menenangkan diri, karena Bupati Karimun sedang ada agenda pertemuan.

" Saya minta kepada semua massa yang hadir di tempat ini, untuk dapat bersabar, kita sudah lakukan kordinasi dengan Disnaker dan Bupati Karimun untuk dapat turun kelapangan merespon, jadi saya mohon untuk bersabar", hiburnya.

Dalam kondisi terik matahari yang semangkin naik, semangat massa tidak memudar, meski jumlah mereka dapat dihitung, disisi lain tampak juga satuan Polres Karimun yang mengamankan aksi tersebut, semakin lama terlihat semangkin mendekati massa, tanpa ada bentrok pagar betis.

Setelah 4 jam menunggu kedatangan bupati, akhirnya Bupati Karimun Nurdin Basirun yang didampingi oleh Kepala Disnaker Ruffindi Alamsyah mendatangi massa. Dengan gayanya yang khas, Nurdin Basirun dapat menenangkan massa yang tampak terkesan emosi. Kepada massa buruh PT MOS, Nurdin meminta massa untuk dapat dengan tertib menyampaikan aspirasinya terkait dengan 30 pekerja PT. MOS yang minta di permanenkan.

"Saya sudah dengar sebelumnya masalah ini, tapi apapun masalahnya tidak perlu dengan demonstrasi seperti ini, kita sedang agendakan untuk membicarakan masalah ini, tapi berikan saya waktu, tidak mudah menyelesaikan masalah secepat itu, kita belum tahu duduk masalah sebenarnya", ujar Nurdin.

Kehadiran Nurdin Bas, yang sejenak bisa menenangkan massa, kini terjadi perdebatan alot antara pihak kordinator FSPMI dan Nurdin. FSPMI minta ketegasan kapan waktunya Pemkab Karimun dapat menyelesaikan masalah buruh PT. MOS. Selain itu, Nurdin juga meminta waktu dan memerintahkan Ruffindi Alamsyah untuk dapat memanggil Manajemen PT. MOS untuk dapat merapatkan pihak-pihak terkait yang memiliki masalah.
Usai mendengar pernyataan Bupati Karimun Nurdin Basirun, buruh PT. MOS yang tergabung dalam massa FSPMI membubarkan diri dengan tertib. (Asrul)

Terkait Informasi PPP Sumbang

Pekanbaru,(Global)
Informasi dari DPW PPP Riau, terkait pengusungan Aziz Zainal sebagai calon gubernur Riau, 2013 sedikit sumbang. Hal itu terbukti setelah Ketua DPP PPP Wilayah Sumbagut, Rusli Efendi menyampaikan Koalisi PPP untuk Pilgubri, dan status Aziz Zainal akan ditentukan akhir Desember ini,berdasarkan Rapinwil beberapa waktu lalu, itu langsung dibantah  Ketua Despilkada DPW PPP Riau, Roem Zein.

Menurut Roem Zein, informasi Rusli Efendi itu sangat keliru."Pernyataan itu mengherankan saya. Setahu saya apa yang disampaikan Rusli Efendi itu, keliru dari informasi sebenarnya,"ungkap Rom Zein kepada wartawan, Jumat (28/12) diruang Komisi C DPRD Riau.

Dijelaskan Roem Zein,  tentang pencalonan Aziz Zainal, sebagai gubernur atau calon wakil gubernur sesuai SK DPP PPP tidak dicantumkan batas waktu. Namun, DPP  hanya mendorong agar PPP membuka peluang koalisi dengan parpol lainnya selebar-lebarnya.

"Saya heran dengan Rusli Efendi, yang menyatakan deadline koalisi Desember 2012 ini. Padahal tidak ada ketua umum berbicara batas waktu,"katanya.

Dilanjutkannya,  untuk saat ini hanya komunikasi intefsif yang dilakukan dengan Partai Demokrat serta parpol lainnya.Pencalonan Aziz,kata Roem Zein, ibarat pisau mata dua. Artinya, kalau kursi partai koalisi lebih tinggi jumlah kursinya, Aziz berada pada posisi tawar nomor 2. Kalau kursi PPP berada pada jumlah yang banyak dari parpol koalisi, maka Aziz harus menjadi calon gubernur.

"Kita bisa koalisi juga untuk  nomor 2. Karena kita pakai mazhab realistis dengan maju untuk menang,"tambahnya.

Sementara untuk pengumuman, sementara belum punya dealine, maka Roem Zein berharap agar pendukung dan simpatisan PPP untuk bersabar dulu.(Ly)

Pekanbaru,(Global)
Sekretaris DPRD Riau (Sekwan) Zulkarnain Kadir meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau merasionalisasi jumlah pegawai di sekretraiat dewan. Pasalnya, pegawai yang ditugaskan dilingkup setwan melebihi kebutuhan sehingga banyak tenaga dari golongan PNS tidak terberdayakan.

"Saya berharap ada rasionalisasi pegawai di Setwan ini tahun 2013 mendatang. Memang sangat berlebih dan menumpuk di sini,"ungkap Zul Kadir kepada wartawan, Rabu (26/12) di ruang kerjanya.

Dikatakannya, di Setwan saat ini ada 187 pegawai status PNS, sedangkan pelayanan hanya diberikan kepada 55 orang anggota DPRD Riau.  Hal tersebut jelas banyak tenaga yang mubazir. Tupoksi kerja untuk 1 PNS selama ini dikerjakan oleh 4 orang. Hal tersebut, malah membuat kinerja tidak efektif dan efisien.

"Kita sayangkan, tupoksi kerja di perebut. Selain kerja tak maksimal atau hasil tak bagus gara-gara ini,  untuk meniti karir bagi mereka juga tidak normal lagi,"katanya.

Dibandingkannya, dari kunjungannya kedaerah-daerah lain. seperti di  Jawa barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, jumlah anggota dewannya melebihi 100 orang tetapi pegawainya hanya 120 orang.  Dia juga mengatakan, di DPRD Riau, idealnya hanya 70-80 orang pegawai.

"Kita ini 70-80 pegawai saja cukuplah. selain hasil kerja jadi tak bagus, penempatan gedung juga bertambah tak fungsional. Sedangkan untuk anggota dewan saja tak fungsional lagi gedung ini, tambah lagi pegawai yang terlalu banyak,"katanya.

Terkait persoalan ini, Sekwan sudah menyurati BKD tetapi belum ada tanggapan. bahkan Sekwan berharap, di tahun 2013 kegiatan dan tupoksi kerja Setwan lebih meningkat dibanding tahun 2012.
Maka, salah satu solusi adalah pemangkasan jumlah pegawai yang ada di Setwan. Sedangkan prosedurnya diatur oleh BKD.

Dan yang jelas saya sudah sampaikan keadaan faktualnya. Apakah BKD akan memutasi demi pemangkasan jumlah pegawai yang ada di sini atau tidak, kita lihatr saja nanti. Kalau harapan, jelaslah, kita sangat berharap kan hal itu ,"tutupnya. (ly)

Partai Nasrep Peserta Pemilu 2014

Pekanbaru,(Global) 
Pengurus Partai Nasional Republik (Nasrep) merasa lega, karena menjadi salah satu partai yang sudah memenuhi persyaratan verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. Dan hasilnya, seluruh kelengkapan Nasrep sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,demikian disampaikan Sekretaris Umum Partai Nasrep Riau, Supianto S.Sos kepada wartawan, Sabtu (22/12).

Dijelaskan Supianto, dengan sudah memenuhi syarat tersebut konsentrasi pengurus menjadi lebih tinggi dalam menghadapi Pemilu 2014.

‘’Kita bersyukur Nasrep telah memenuhi persyaratan, hasil ini akan segera kita sampaikan ke DPP Nasrep,’’ ujar Supianto.

Dan yang perlu diingat, Partai Nasrep yang diusung oleh Tomi Soeharto sebagai dewan pembina itu telah menyatakan siap menjadi peserta pemilu tahun 2014,tegas Supianto lagi.


Sementara itu, Dari hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota yang dilangsungkan KPU Provinsi Riau, Sabtu (22/12) lalu ditetapkan 2   (dua) Partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014. Adapun partai yang tidak memenuhi syarat itu  adalah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Sementara 14 Partai lainnya lainnya dinyatakan memenuhi syarat. Hasil tersebut akan dibahas lagi pada tingkat nasional di KPU Pusat, Jakarta.(Rgc)

Pekanbaru,(Global)
Untuk membahas keunggulan produk barang, PT Ganesa yang bergerak produk pulsa dan airmineral  itu menggelar seminar sehari,  demikian disampaikan Ayu Irma Yessy.Far.,Apt atau biasa dipanggil Echi ketika ditemui di Hotel Gajah Jalan Dr Soetomo  kepada wartawan, Minggu (23/12).

Disampaikan Echi, pada  acara seminar ini kita mengundang para rekan bisnis yang telah bekerja sama dengan kita selama ini untuk mengetahui keunggulan produk kita.

Saat ini, sebut Echi, PT Ganesa yang  berasal dari Kota Bandung Jawa Barat itu dimulai tahun 2009 lalu terus mengembangkan sayapnya kedaerah Pontianak dan akhirya ke Provinsi Riau sudah menampakan pergerakan yang baik.
"Dan  saya memulai menjalankan usaha ini yang telah ditawarkan salah satu rekan saya yang ada di daerah Pontianak untuk mengembangkan usaha ini dan pada tahun 2012  barulah kelihatan mulai berkembang usaha ini,"ungkap Echi.

Dilanjutkannya, bisnis yang kita jalankan dari PT Ganesa ini sangat cocok  para mahasiswa/i yang ingin menambahkan uang sakunya, atau para orang tua yang ingin pemasukan bagi keluarganya, untuk itu PT Ganesa membuka peluang selebar-lebarnya bagi pihak lain yang ingin mengembangkan usaha  bisnis pulsa dan air mineral ini.

Disebutkannya, adapun keunggulan produk dari PT Ganesa yaitu pulsa handphone seluler karena pulsa ini dominan kebutuhan sehari-hari pemakainya untuk dalam hidup kita dan keunggulan PT Ganesa yakni bisa  membayar listrik melalui SMS saja. "Kita  tidak perlu repot lagi untuk antri kalau kita tidak sempat untuk membayar listrik ke PLN, itulah kelebihan dari PT Ganesa yang saat ini kita jalankan,"ungkap Echi sambil bersemangat.

Dan bagi yang tertarik dengan bisnis ini, cukup membayar Rp 250 Ribu, dikasih starkit,hak usahanya dan bisa di wariskan untuk ke orang tua, untuk  yang belum punya keluarga bisa di wariskan oleh anak kita yang kita jalankan bisnis,katanya lagi. Untuk bisnis airmineral kita namanya oksiges dari Prodak PT Ganesa, yang sudah mengikuti bisnis dari PT Ganesa kurang lebih ada 1.500 orang dan juga sudah ada diberapa daerah yang ada di Provinsi Riau seperti daerah Kerinci,Dumai,rincinya.

Untuk  mengembangkan bisnis dari PT Ganesa, kami mengharapkan mudah-mudahan apa yang kita jalanin bisnis ini bisa perkembang seluruh pelosok yang ada di Provinsi Riau karena kita akan selalu memberikan yang terbaik dan acara seminar ini sudah ke 8 (delapan) kalinya  kita adakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau,.tuturnya.Ayu Irma yessy,Far.,Apt(ag)

Pada APBD 2013

Pekanbaru,(Global)
Sepertinya pemerintah dan wakil rakyat tak pernah bosan menuai protes masyarakat setelah membangun proyek tugu. Belum selesai masalah tugu Countdown dan tugu Slais yang telah  menyerap anggaran miliaran rupiah itu, kini kembali dianggarkan Rp 7,5 miliar untuk pembangunan tugu PON XVIII di kawasan gedung daerah dan pustaka wilayah. 

Anehnya, anggaran ini sebelumnya pernah didrop di  Komisi C DPRD Riau ketika pembahasan KUA-PPAS 2013 bersama Dinas PU Riau.

Diakui, Zukri,  anggota Komisi C, DPRD Riau sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) bahwa memang diselipkan anggaran Rp 7,5 miliar untuk pembangunan tugu PON XVIII.

Dikatanya, untuk menjaga dan menandakan bahwa PON ke XVIII pernah diadakan di Bumi Lancang Kuning ini.

"Memang anggaran itu sempat kita drop, tetapi akhirnya disetujui setelah ada rapat dengan TAPD kembali.

Memang secara efisiensi anggaran saya kurang setuju tetapi secara estetika atas tuan rumah iven nasional, bagus juga kalau dibangun,"jelas Zukri kepada wartawan, Jumat (21/12) di ruang Komisi C, DPRD Riau tanpa wajah berdosa.

Sangat ironis, wakil rakyat meskipun mengakui secara efisiensi proyek tersebut menganggu penganggaran prioritas pembangunan 2013, tetapi estetika menjadi alasan supaya proyek miliaran rupiah hanya untuk tugu dapat lancar.

Dikatakan Zukri, anggaran Rp 7,5 miliar itu untuk membangun satu paket tugu yang berhadap-hadapan dengan  tugu PON dengan tugu ISG. Meskipun ISG belum di mulai, dan anggarannnya diperkecil tetapi anggaran tugunya sudah disiapkan.

"Nanti tugunya dua, tugu PON dan tugu ISG berhadap-hadapan,"katanya.

Dilanjutkan Zukri, memang pembuatan tugu setelah usai iven. tetapi dia juga mengaku heran, iven ISG belum di mulai tetapi rencana tugunya sudah disiapkan dengan anggaran yang fantastis. (Ly)

Kontraktor Merasa Merugi

Pekanbaru,(Global)
Tersangkut persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru, pembangunan Riau Town Squer (Ritos) and Convention Centre dihentikan. Hal itu sudah berjalan selama 2 bulan yang berbuntut terhadap pemulangan  seratusan tenaga kerjanya.

Sementara beberapa karyawan dari kontraktor PT. Bangun Megah Mandiri Propertindo (BMMP) tetap ditugaskan menjaga lahan proyek yang terbengkalai.  Hal tersebut telah membuat kontraktor rugi,demikian disampaikan Kepala Pelaksana dan logistik PT. BMMP, Ir. Roi Andes kepada wartawan,  Kamis (20/12) di arena pembangunan Ritos (purna MTQ), pihaknya tentu mengalami banyak kerugian.

Pasalnya, tidak ada yang dapat dikerjakan karena penghentian oleh atasannya terkait IMB yang tak kunjung sudah. Namun, dia tidak mau mengatakan berapa angka kerugiannya setelah 2 bulan proyek tidak terlaksana. Padahal, peralatan sudah stanby di lokasi proyek, sebut Roi.

"Ya jelaslah perusahaan rugi dalam hal ini. Nilai investasi yang dikucurkan tidak sedikit. sangat banyak.

Sampai saat ini kita belum ada apa-apa. Sejak PON XVIII kita stagnan.  Berapa angkanya itu atasan saya yang tahu,"katanya.

Menurutnya, tidak hanya perusahaan yang dirugikan, karyawan yang dipulangkan juga mengalami kerugian apalagi karyawan kontrak. Dua minggu terakhir 7 orang karyawan perakit besi juga sudah dipindahkan ke lokasi lain. Tidak hanya itu, Roi Andes merasa tersiksa bertugas dilokasi proyek tanpa ada kerja.

"Terpaksalah karyawan semacam kami ini  menjalani kerjaan begini. tersiksa juga sih sebenarnya, karena kita biasa bekerja, kini sama aja dengan nganggur. Kalau ditinggalkan tambah gak mungkin. karyawan sekarang hanya 7 orang diluar security,"ucapnya.

Untuk itu, Dia berharap, secepatnya bisa bergerak dan stakeholders seperti walikota Pekanbaru agar kooperatif terhadap pemangunan kawasan bisnis modern tersebut.

"Kalau ada yang sifatnya birokrat secepatnyalah selesai. Mau kita bisa aktif kembali. Kita bisa bekerja lagi, tenaga kerja kita bisa dipanggil kembali,"tutupnya. (Lyn)

Terkait Penjualan kulit Hewan Langka


Pekanbaru,(Global)
Dari penemuan  11 kulit Hariamau Sumatra, 4 kulit Beruang Madu dan 5 kepala Rusa tanduk indah  oleh jajaran Reskrim Polresta Pekanbaru dirumah seorang penyamak kulit di Jalan Tanjung Datuk, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, Rabu (19/12) kemarin. Kulit hewan yang dilindungi tersebut menurut pengakuan penyamak kulit datang dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau sendiri.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi B, DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Kamis (20/11) mengatakan,  BKSD Riau sangat memalukan, sedangkan Menteri kehutanan harus bertanggungjawab terkait ancaman punah ekosistem hewan langka dan dilindungi. 

Menurutnya, harusnya BKSDA menjadi menjadi tim kampanye untuk mencintai dan melestarikan sumber daya alam kepada masyarakat.  " Ya, memang sangat memalukan, disisi lain bersemangat menyelamatkan satwa langka. Sekarang malah terbalik, BKSDA yang menjadi harapan penyelamatan bumi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem guna kelangungan hidup masyarakat di dunia. Ini memalukan, Menteri Kehutanan harus bertanggungjawab terhadap hilangnya hewan dilindungi di Riau,"ungkap Dedet , panggilan akrab Noviwaldy Jusman.

Disampaikannya,  agar pelaku diancam hukuman yang seberat-beratnya. Kalau tidak, satwa langka akan terus menjadi komodity empuk bagi pebisnis yang tak bertanggungjawab. Dia sangat mengecam Menteri

Kehutanan terkait masalah itu bahkan dia mengusulkan perekrutan pegawai di lembaga vertikal, BKSDA harus melalui tahap tes psikologis dengan indikator kecintaan terhadap hewan dan lingkungan alam.

"Pegawainya harus di tes psikologi. kalau memang justru merugikan, jangan dimasukkan atau pecat,"tambah anggota dewan yang mengaku pencinta alam ini.

Sementara itu, anggota Komisi A, DPRD Riau, Riky Hariansyah juga mengutuk pelaku perburuan hewan liar di Riau, apalagi itu datangnya dari oknum BKSDA. Disampaikan Riki,  selama ini BKSDA memang lemah dalam pengawasan kelestarian hutan dan hewan langka di Riau.

"Ancaman hukum sangat tinggi. secepatnya pihak kepolisian menidak tegas oknum yang bersangkutan. Komisi A akan pantau perkembangan hukumnya,"ujar Riky kepada wartawan.

Untuk itu, Riky mengatakan BKSDA mesti bertanggungjawab, pasalnya dia lembaga vertikal bentukan pemerintah. Selain itu, Komisi A akan segera membahas kasus tersebut dari segi kasus hukumnya.

"ini kan badan bentukan pemerintah, di Riau ada tapi kerjanya sangat lemah. Saya sangat kaget, berarti kan sudah lama perburuan hewan langka ini dilakukan. Komisi A, akan panggil pihak terkait mengenai perlakuan proses hukumnya. ini sefgera dibahas, akan dipanggil pihak kepolisian dan kepala BKSDA,"tutupnya. (lyn)

Pekanbaru,(Global)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) atau anggaran yang tidak terserap selama Tahun Anggaran  2012 diperkirakan meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Dari gambaran sementara, Silpa APBD Riau 2012 mencapai Rp 1,5 triliun. Padahal, tahun hanya Rp 1 triliun.

"Silpa belum tampak. Gambarannya meningkat dari tahun lalu. Tahun ini diprediksi Rp 1,5 triliun dari sisa proyek-proyek yang tertunda selama TA 2012,"ungkap Hazmi Setiadi, anggota Badan Angaran (Banggar) DPRD Riau kepada wartawan,  Rabu (19/12) di ruang Komisi A DPRD Riau.

Dijelaskan Azmi,  meningkatnya gambaran Silpa APBD 2012 akibat banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau yang targetnya kerjanya tidak mencapai target persentase. Bahkan, ada banyak SKPD berada dilevel tengah, yakni penyelesaian 50 persen."Dan yang paling banyak ada pada Dinas PU Riau,"tambah Wakil Ketua Komisi A, DPRD Riau itu.

Saat ini, Sebut Azmi Setiadi, Banggar sedang mendudukkan anggaran yang tidak terserap selama 2012 itu. Padahal, boleh defisit hanya sekitar 6 persen dari total anggaran. 'Sekarang ini kita kan baru menghitung. memang meningkat sepertinya. padahal kita boleh defisit kan cuma 6 persen,"tambahnya.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Riau Zulfan Heri juga mengatakan dari 39 SKPD hanya empat yang tingkat penyerapan keuangannya yang hampir mencapai target persentase, yakni, Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
"Padahal waktu tak ada lagi,"ungkapnya. (Ln)

Pekanbaru,(Global)
Setelah sempat ditunda beberapa jam, akhirnya DPRD Riau menggelar paripurna penyerahan nota keuangan RAPBD 2013 senilai Rp 8,434 Triliun.

Disampaikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam paripurna penyerahan nota keuangan RAPBD 2013 , Senin (17/12),  anggaran pendapatan dalam tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 0,60 persen dari tahun  APBD 2012.

Maka direncanakan anggaran pendapatan tahun 2013 nanti mencapai Rp6.599 Triliun atau menurun 0,60 persen dari anggaran pendapatan dalam APBD tahun 2012 sebesar Rp6.639 Triliun,”ungkap Gubernur Riau HM Rusli Zainal.

Dijelaskan orang nomor satu di Provinsi Riau itu, dalam rancangan APBD tahun 2013, penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah diperkirakan mencapai Rp2,401 Triliun atau sekitar 36,17 persen dari perkiraan total pendapatan tahun anggaran tahun anggaran 2013. Rencana penerimaan pendapatan asli daerah ini, akan diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp2,025 Triliun, retribusi daerah sebesar Rp12,318 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp119,465 Miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp244,146 Miliar.



Lanjut Gubri, penerimaan dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp559,6 Miliar, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp2,772 Triliun. Dana alokasi umum sebesar Rp726,6 Miliar, mengalami peningkatan yang signifikan yaitu Rp237,5 Miliar atau 32,69 persen. Kemudian, dana alokasi khusus diperkirakan sebesar Rp38,738 Miliar, mengalami penurunan sebesar Rp38,01 persen dibandingkan DAK tahun 2012 sebesar Rp62.491 Miliar.

Maka untuk  memenuhi kebutuhan belanja daerah selama tahun anggaran 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp8,434 Triliun,tegasnya lagi.

“Dengan distribusinya, pada pos Belanja Tidak Langsung dialokasikan angggran sebesar Rp3.411 Triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp659,372 Miliar atau -16,20 persen jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp4.070 Triliun,” terangnya.

Kemudian disebutkan Gubri, alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp581,645 Miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp442,505 Miliar atau turun sebesar 43,21 persen, jika dibandingkan APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.024 Triliun. Selain itu, untuk bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp204.077 Miliar, mengalami penurunan sebesar Rp91,090 atau 30.86 persen jika dibandingkan tahun anggaran 2012 sebesar Rp295,168 Miliar.

Selain itu, dikatakan Gubri, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mengalami penurunan menjadi Rp1.552 Triliun atau menurun sebesar Rp304.785 Miliar atau sekitar 16,41 persen jika dibandingkan tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.857 Triliun.

“Alokasi anggaran yang direncanakan untuk Belanja Langsung dalam tahun anggaran 2013, direncanakan sebesar Rp5.022 Triliun, meningkat sebesar Rp719.621 Miliar atau 16,72 persen jika dibandingkan dangan APBD tahun anggaran 2012,” ungkapnya.

Di samping itu, dijelaskannya bahwa dengan kebutuhan belanja sebesar Rp8,434 Triliun serta pendapatan daerah sebesar Rp6,599 Triliun, mak rancangan APBD tahun anggaran 2013 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp1,834 Triliun. Defisit anggaran ini, akan ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp1,834 Triliun.

“Sebelum diakhiri, maka dapat disampaikan bahwa Rancangan APBD Provinsi Riau tahun 2013 yakni dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah Rp2,402 Triliun, Dana Perimbangan Rp3,537 Triliun dan lain-lain pendapatan Rp660 Miliar. Jadi, jumlah keseluruhan yakni sebesar Rp6,599 Triliun,” sebutnya.

Sambung Gubri, untuk Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3,412 Triliun, Belanja Langsung sebesar Rp5,022 Triliun, maka jumlahnya Rp8434 Triliun. Juga, Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.834 Triliun, Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Miliar, jadi jumlah pembiayaan Nettonya sebesar Rp1.834 Triliun.

“Berkenaan dengan hal tersebut, Rusli mengharapkan  atas pengelolaan keuangan kita pada tahun 2012 dan tahun 2013 ini, akan kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutup Gubri.(Rgc)

Pekanbaru,(Global)
Dua anggota DPRD Riau, yakni Faisal Aswan dan M Dunir para pelaku korupsi PON Riau yang ditangkap  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Dunir dan Faisal Aswan, akhirnya divonis  majelis hakim Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, selama 4 tahun kurungan penjara.

Penetapan vonis keputusan hakim itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Krosbin L Gaol SH, pada sidang vonis kedua pelaku yang digelar Senin (17/12). Karena keputusan itu, membuat kedua terdakwa langsung lunglai. Karena harus menjalani tahanan sebanyak 4 tahun, keduanya juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp  Rp 200 juta  (subsider)  kurungan penjara 2 bulan.

Dijelaskan Hakim, perbuatan kedua terdakwa  terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama. Dimana perbuatan kedua terdakwa ini terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang- Undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Padahal, terdakwa Dunir dan Faisal ini sebenarnya mengetahui, kalau tindak penyuapan itu merupakan suatu pelanggaran hukum. Seharusnya Dunir dan Faisal sebagai yang duduk di DPRD sebagai wakil rakyat, menolak dan melaporkan adanya indikasi yang merugikan negara," ungkap hakim.

 Usai putusan itu kedua terdakwa kemudian menyatakan pikir pikir atas putusan tersebut. Karena berdasarkan putusan hakim, kedua terdakwa belum dapat menyimpulkan Apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.(Rgc)

Pekanbaru,(Global)
Hubungan baik antara media dan humas (hubungan masyarakat) sebuah perusahaan atau instansi sangat menentukan keberhasilan pencitraan di tengah masyarakat. Jika gagal, maka upaya pencitraan yang sudah dilakukan dalam waktu panjang dan telah menghabiskan biaya yang besar, akan sia-sia, demikian disamapaikan  Direktur Pemberitaan MetroTV, Suryopratomo pada Seminar dan Muscab Perhumas Riau 2012 di Hhotel Pangeran Pekanbaru, Sabtu (15/12) kemarin.

Menurut Suryopratomo mengatakan, hubungan baik dengan media sangat menentukan kesuksesan sebuah perusahaan, media bukanlah musuh yang harus ditakuti, media tidak bekerja untuk mencari kesalahan. Media sangat menjaga kredibilitas dengan selalu menjaga jarak, bersikap objektif dan independen.

''Hubungan baik dengan media juga sangat menentukan kesuksesan suatu perusahaan, dan ini harus dilakukan perusahaan melalui humas,'' kata Suryopratomo.

Suryopratomo menambahkan menjaga citra perusahaan harus dilakukan secara optimal sebab jika sudah tercemar, untuk melakukan pencitraan yang baik dibutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Sementara itu, Direktur Coorporate Communication Danone (Aqua), Troy Pantouw mengatakan, profesi Humas bukanlah profesi yang mudah, sebab keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada Humas. Untuk itu, beberapa kategori harus dimiliki humas diantaranya berkarakter, be smart, dan baik.

Dan kesuksesan sebuah perusahaan juga bergantung pada humas. ''Tiga kategori itu harus dimiliki humas agar sebuah perusahaan sukses. Humas sangat menentukan," kata Troy.(Rgc/Go)