Arrow

MENUJU RIAU 1//////////////////////////////

MENUJU RIAU 1//////////////////////////////


You are browsing with label: Showing posts with label Pekanbaru.. Show all posts


Jakarta,(Global)
Hingga kini, sebanyak 19 dari  57 negara anggota Islamic Solidarity Sport Federation (ISSF) yang  dipastikan ikut berpartisipasi dalam iven olahraga Islamic Solidarity Games (ISG) ke-3, yang bakal berlangsung pada 6-17 Juni 2013 mendatang  di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Kepastian keikutsertaan 19 negara tersebut diketahui setelah mendaftarkan para atlet dan official-nya ke panitia ISG. Total delegasi yang didaftarkan dari 19 negara tersebut mencapai 3.233 orang.

Peserta terbanyak berasal dari negara Iran, yakni 325 peserta, diiringi Irak (325), Malaysia (299), Kuwait (284), Maroco (281), Tunisia (280), Syria, (241), Oman (204), Brunei Darussalam (197), Tunisia (180),  Ukanda (172), Meldives (122), Pakistan (122), Yaman (112), Bahrain (49), Benin (48), Gambia (27), Libya (23) dan Guyana (18).

''Sampai hari ini sudah tercatat 19 negara dengan total 3.233 delegasi yang sudah mendaftarkan diri pada iven ISG, walaupun waktunya masih panjang,'' ujar Gubernur Riau HM Rusli Zainal kepada pers usai mengikuti papat koordinasi panitia nasional dan daerah di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jakarta, Kamis (29/11). Gubri selaku penanggungjawab teknis pelaksanaan ISG di daerah.

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua KOI Rita Subowo, Deputi V Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kemenko Kesra Sugi Hartatmo serta perwakilan dari 22 kementerian dan lembaga yang terkait dalam Keputusan Presiden (Kepres)  tentang penyelenggaraan ivent olahraga internasional tersebut.

''Rapat ini dalam rangka koordinasi pemantapan penyelengaraan ISG,'' terang Rusli pada rakor itu.

Rusli melanjutkan, pihaknya menginventarisir tugas pokok, masalah-masalah dan kebutuhan yang menjadi prioritas, seperti masalah IT (information technology), opening ceremony dan closing ceremony.

“Ini sebelum menghadapai rakor yang lebih besar dengan Menko Kesra dan menteri terkait lainnya,” sambung Gubri yang baru saja sukses menghelat Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 itu.

Pada ISG juga akan digelar Investment and Business Forum, Cultural Event, Festival Anggrek yang juga diikuti negara-negara peserta ISG. Sebagai informasi, ISG bakal mempertandingan 17 cabang olahraga (Cabor), yaitu Atletics, Archery, Aquatic, Badminton, Basketball (U-23), Football (U-23), Gymnastics, Karate, Pencak Silat, Sepak Takraw, Sport Climbing, Taekwondo, Tennis, Traditional Boad Race, Volleyball Indoor dan Beach Volley, Weightlifting serta Wushu.(Rls/Rgc)


Pekanbariu,(Global)
Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Indragiri Hilir ( Inhil) menyatakan mendesak Bupati Inhil untuk membuat ketetapan standar harga kelapa. Pasalnya, hingga saat ini harga kelapa masih jauh dari harapan petani. Apalagi, harga tersebut berada dibawah kuasa bisnis PT. Pulau Sambu,demikian disampaikan  Abdul Wahid kepada wartawan, Minggu (25/11).

Menurut Abdul Wahid, kelapa merupakan komoditas yang membanggakan di Inhil. Alasannya, potensi kelapa di Inhil bisa menghasilkan berbagai macam komoditas produksi yang bernilai ekspor. Tetapi, menurutnya, selama ini hal tersebut hanya dibawah kendali perusahaan PT. Sambu sedangkan Pemkab tidak berkutik.

"Kita mendesaklah, agar Pemkab kooperatif mendengar aspirasi masyrakat, yang sampai saat ini, gantungan hidup petani kepada sektor kelapa kian memudar,"ungkap Wakil Ketua Komisi C tersebut.

Lanjutnya, perkembangan kesejahteraan masyarakat petani kelapa dengan potensi kelapa itu sendiri sangat berbeda. Hal tersebut, katanya, aneh.

"Ini aneh sekali. Satu sisi potensi kelapa sangat besar di inhil. Tetapi potensi itu berlawanan dengan tingkat kesejahteraan petaninya. Dalam hal ini, PT. Pulau Sambu yang memainkan harga sudah sangat keterlaluan. Menurut saya, Pemkab Inhil lah yang harus dapat mencarikan solusinya,"kata Ketua DPW PKB Riau itu.

Lebih lanjut dia menilai, persoalan kesejahteraan petani kelapa di Inhil juga merupakan "PR" bagi calon bupati Inhil yang telah bermunculan namanya satu persatu. Termasuk juga dirinya, yang telah didorong oleh PKB Riau untuk maju pada pemilihan bupati Inhil, 2014 mendatang.

Sebelumnya, anggota DPRD. Riau Dapil Inhil, James Pasaribu juga menyampaikan hal yang senada. Menurutnya, terjadinya kekuasaan tunggal pengatur harga kelapa oleh PT. Pulau Sambu diduga ada permainan dengan pihak Pemkab Inhil. Pasalnya, sejatinya pengaturan standar harga pada komoditas pertanian terbesar di Inhil itu menjadi kebijakan penting bupati.

"Saya menduga ada yang tidak beres antara perusahaan itu dengan Pemkab Inhil. Selain memonopoli harga, Pemkab juga tak punya taji untuk mengatur standar harga. Tidak hanya itu sebenarnya, kita juga mempertanyakan, kenapa perusahaan lain tidak bisa masuk ke Inhil. Sehingga ada kesewenangiwenangan PT. Pulau Sambu,"kata anggota komisi A, DPRD Riau itu.

Desakan juga datang dari anggota DPRD Riau dapil Inhil, Jabarullah. Menurutnya, aksi demonstrasi warga terkait harga kelapa yang cenderung jatuh sudah sikap yang tepat, disaat Pemkab hanya diam. Dia menyatakan mendukung, protes warga terhadap bupati yang belum juga membuat ketetapan standar harga.

"Ini sudah berlarut-larut. Persoalannya sudah jelas. Menurut saya semua tergantung Pemkab Inhil. Apa alasannya sehingga belum ada peraturan yang mengatur itu. Saya mendukung aksi masyarakat, bila pemerintah diam ditempat,"kata Ketua Umum Pemuda Muhammmadiyah Riau itu. (Lnl)

Aksi Hippmainsel Demo DPRD Riau

Pekanbaru,(Global)
Sekitar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Inderagiri Selatan (Hippmainsel) Pekanbaru mendemo di gedung DPRD Riau, Senin (19/11) .

 Aksi mereka sempat terhadap pintu pagar yang terkunci rapat, dimana mereka berorasi sambil duduk membentang spanduk dan poster di atas jalan aspal, di depan pintu pagar gedung dewan. Namun tak lama kemudian, mereka dipersilahkan masuk. Orasi dilanjutkan di Ruang Komisi A DPRD Riau.

“Secara fisik, administrasi dan tekhnis, Insel sudah layak dimekarkan tapi kenapa ini belum juga dilakukan,” ungkap  Eri Zulapri, Ketua Umum Hippmainsel saat menyampaikan orasinya di Ruang Komisi A.

Dikatakannya, usulan rekomendasi pemekaran yang saat ini telah masuk ke DPRD Provinsi Riau menjadi salah satu jalan untuk mencapai pemekaran dan DPRD Provinsi Riau harus serius serta segera memproses usulan ini karena terkait dengan rakyat Insel yang telah lama dinantikan.

“Jangan ada kepentingan politik yang tidak sehat yang mengakibatkan proses ini berlarut-larut dan segenap mahasiswa dan rakyat Insel akan menjadi garda terdepan dalam menggesa proses pemekaran ini, juga Anggota DPRD dapil Inhil agar pro aktif menyikapi ini,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Wita Antasari, Koordinator Lapangan. Menurutnya, perjuangan rakyat Insel dalam menggapai pemekaran ini tidak akan pernah pudar.

“Ada empat poin yang menjadi tuntutan kami kali ini. dimana  mendesak DPRD Provinsi Riau segera membahas proses pemekaran Insel, Meminta Gubri dan Bupati Inhil untuk lebih pro aktif menyikapi pemekaran Insel, Anggota DPRD Riau Dapil Inhil mundur jika tidak mampu memperjuangkan aspirasi pemekaran Insel, Pemekaran Insel harga mati,” katanya.

Menanggapi tuntutan ini. Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi merespon positif pemekaran Insel ini, apalagi surat rekomendasi pemekaran Insel ini sudah berada di Komisi A.

“Surat rekomendasi baru sampai ke kami pada tanggal 13 November kemarin dan kami akan jadwalkan segera untuk mengundang beberapa stake holder yang ada, guna membahas ini lebih jauh agar bisa segera di paripurnakan di DPRD ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Jabarullah, Anggota DPRD Riau dapil Inhil menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Insel ini.

“Kami siap memperjuangkan dan mengawal pemekaran Insel ini agar bisa teralisasi segera, kami juga berharap kepada Komisi A yang membidangi masalah ini agar di akhir tahun 2012 ini, prosesnya sudah sampai ke Kemendagri,” tutup Anggota Komisi D DPRD Riau ini.(Rgc)

Kaki Bukit Hutan Lindung Hasilkan Milirian Rupiah !!!.

Karimun,(Global)
Dengan terungkapnya penambangan pasir darat di kaki bukit hutan lindung, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Tebing yang diduga ilegal sebab tidak mengkantongi perizinan dari instansi terkait sebagaimana mestinya. Adanya aktifitas haram tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan intensitas yang cukup tinggi.

Kabar beredar dilapangan yang berhasil dihimpun www.riau-global.com, aktifitas penambangan termasuk golongan galian ( C ) itu hanyalah sebagai topeng semata untuk menuutupi kedok yan sebenarnya, namun pada kenyataanya tujuan dari aktifitas penambangan tersebut ialah untuk mencari pasir timah ( Mineral Logam ).Jadi pada intinya hasil yang diperoleh dari penambangan pasir darat itu dijadikan sebagai biaya operasional dan gaji untuk pekerja.

Penambangan pasir darat yang diduga ilegal itu dikelola oleh berinisial ( Hb ). Kegiatan penambangan tersebut yang mana telah memanfaatkan kawasan hutan lindung terkesan dilakukan dengan sengaja

Ironisnya, tidak ada satupun pihak atau instansi terkait melakukan pengawasan ketat. Melihat lemahnya pengawasan dari instansi terkait diduga juga adanya ( kong kalikong - red ) antara sesama pihak dalam melancarkan aktifitas terlarang itu sehingga tanpa perizinan yang lengkapun dengan leluasa telah membabat ( membabi buta - red ) kawasan hutan lindung yang semestinya tetap dijaga keasrianya.

Data yang diperoleh media portal ini, besar luas lahan yang digunakan dalam penambangan pasir darat berkisar lebih kurang satu hektar. Bentuk kaki bukit hutan lindung mengganga mengambarkan bagaikan kawah raksasa, lalu siapakah yang akan bertanggung jawab setelah memporak poranda hutan lindung itu. ???.

Hasil invetigasi media portal ini  dilapangan, terlihat dari lokasi penambangan pasir darat adanya tempat yang berfungsi sebagai pencuci sesuatu material yang tersedot dari perut bumi negeri berazam ini serta adanya alat yang berfungsi dijadikan sebagai alat pengecam guna melihat ada tidaknya pasir timah yang dicari.
Dengan mengunakan beberapa unit mesin serta pipa paralon berdeameter empat inci, ternyata kaki bukit hutan lindung Darussalam setiap harinya penuh dengan hingar binger ( suara nyaring ) dari mesin yang bekerja melakukan penambangan pasir darat ilegal itu. Ada 8 (delapan) unit mesin yang sebagianya diduga milik oknum anggota DPRD Kabupaten Karimun yang secara khusus didatangkan dari Pulau Kundur bahkan oknum wakil rakyat itu sebagai penjamin pengambil mesin untuk kegiatan penambangan pasir darat disalah satu toko yang ada di Tanjung Balai karimun.


Keberanian serta nekatnya  pengusaha penambangan pasir darat bukanlah pada pasir daratnya akan tetapi yang dikejar ialah Pasir Timah ( Mineral Logam ). Jika itu benar adanya, Kabupaten Karimun dirugikan dari sisi Sumber Daya Alam ( SDA ) melalui  Pendapatan  Asli Daerah ( PAD ).
Adanya kerugian Negara tersebut maka para pengusahanya atau yang bertanggungjawab dilapangan haruslah ditindak secara hukum yang berlaku diwilayah NKRI.


Amirullah, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan ( KTNA ) Kabupaten Karimun ketika ditemui kepada www.riau-global.com, Rabu( 7/11 ) kemarin mengatakan, sangat disayangkan sikap pengusaha yang tidak mau ambil peduli terhadap nasib orang lain, pada hal anggota kita juga mengunakan kawah-kawah peninggalan serta kejayaan Tambang Timah masa lalu dimanfaatkan untuk keramba ikan.
Dengan adanya aktifitas pencucian pasir darat berakibat kotornya air tak ubahnya mirip air teh susu yang mematikan bibit ikan serta ikan siap panen diantaranya ikan lele, ikan gurami dan ikan mas untuk tahun ini kelompok kita sangat dirugikan," Ujar Amir sambil mengeluh.


Lanjutnya lagi, sikap Pemkab Karimun melalui instansi ataupun dinas terkait tidak tegas dan tidak ada keberanian terkesan dianggap tidak memiliki nyali, mana kala politik ikut bermain didalam usaha penambangan pasir darat kalau tidak punya nyali sampai kapanpun aturan dan peraturan dan Undang-Undang untuk membuat satu prodak hukum yang mensahkanya mengunakan uang rakyat tidak akan tercipta dengan baik.

Ketika rakyat dalam kesusahan tidak satupun perangkat pemerintah bertindak bahkan tidak pernah berbuat sama sekali sehingga pembiaran terhadap penambangan pasir darat ilegal yang ada dikabupaten Karimun bagi pelakunya tidak pernah sampai dipenjarakan sebagai bentuk efek jera serta menjadikan pembelajaran yang berguna untuk masa akan datang." pungkasnya. ( Masrie )







Karimun,(Global)

Kabupaten Karimun yang beranjak dewasa usia ke 13 tahun tak ubahnya seperti dara sunti ( anak gadis tanggung red ) yang masih membutuhkan polesan-polesan dari tangan seseorang dianggap sanggup serta mampu mendesainer agar wajah Negeri Berazam tersebut berangsur-angsur menjadi indah maupun ramah akan lingkungan. Bupati Karimun, DR.H.Nurdin Basirun bukanlah berasal dari kalangan birokrat sejati akan tetapi berasal dari besik pengusaha sukses dan pelaut tulen.

Dan jika saja Bupati Karimun tidak terjun kepanggung politik ataupun pemerintahan, tentunya tidak dipusingkan dengan berbagai persoalan serta banyaknya masalah yang harus diselesaikan berada didepan mata. Ketika permasalahan timbul lalu mencuat kepermukaan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil  ( PNS ) barulah dapat dipastikan kepala daerah tersebut pusing tak karuan. Sebenarnya Bupati Karimun sudah punya penilaian yang tepat serta dapat melihat siapa yang loyal dan siapa yang tidak loyal. Ketidak loyalan para PNS tersebut bisa saja menjerumuskan serta terjadinya pelanggaran hukum kepada Bupati Karimun yang pada intinya, semata-mata hanya memenuhi ambisi bagi PNS itu sendiri. Sedangkan Bupati Karimun tidak menyadari bahwa hukum selalu mengintai setiap saat.

Jabatan diposisi empuk di Pemkab Karimun ialah Sekretaris Daerah ( SEKDA ).  Jabatan tersebut diduduki oleh, H.Anwar Hasyim selaku Sekretaris Daerah ( SEKDA ) Kabupaten Karimun. Jabatan itu sangatlah strategis dijajaran PNS Pemkab Karimun dan juga bertanggungjawab penuh terhadap Kepala Daerah serta ikut merumuskan kebijakan yang akan diambil oleh orang nomor satu itu. Namun sangat disayangkan perjalanan kabupaten karimun yang dalam tahap pembangunan serta penataan wilayah dilanda goncangan cukup habat yakni dengan berbagai kasus tindakan korupsi.

Adapun kasus tersebut diantaranya, kasus dana CD dari perusahaan granite yang ada di Kabupaten Karimun yang mana dana itu dimasukan kedalam APBD Tahun 2008 serta ditarik mundur ketahun 2007, kasus dana Bansos ( Bantuan Sosial ) serta kasus dana hibah tahun 2010 terdapat juga kasus-kasus yang diperagakan oleh oknum PNS melalui PT.Saipem dan pembebasan lahan yang tidak mengikuti prosedur aturan-aturan berlaku.

Sepertinya, PNS Pemkab Karimun hanya pandai membuat ulah serta menimbulkan masalah , yang parahnya permasalahan itu dilemparkan saja kepada Bupati Karimun untuk penyelesaian. Ketika ditanya siapa orang yang paling bertanggungjawab dengan kasus dana CD, semuanya mengatakan tidak tahu ???. Dan siapa yang bertanggungjawab,jawaban klasik seperti itu berada pada Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mana pengelola keuangan sekaligus sebagai koordinator adalah jabatan sentral yaitu Sekda. Akankah semua kesalahan terletak dipundak Bupati Karimun seorang ???.

Titik kelemahan yang terbaca sejak awal karena Bupati Karimun bukan dari kalangan birokrat yang menjalankan tugasnya sebagai seorang birokrasi peluang ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum PNs menguntit dari belakang dan mengambil kesempatan diatas kelemahan Kepala Daerah itu. Disadari atau tidak pencitraan Bupati Karimun dengan segudang permasalahan dan permasalahan itu harus diselesaikan sampai kefinal mengingat jabatan Bupati Karimun adalah jabatan politis. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa focus dan berkonsentrasi menjalankan roda pemerintahan dalam pembangunan apabila setiap harinya disibukan dengan urusan yang menyita pikiran serta tenaga hanya mengurus hal-hal yang tak penting.


Di duga permainan yang menimbulkan permasalahan yang terjadi saat ini dimulai dari ruangan Sekretaris Daerah ( Sekda ). Sepertinya apa saja yang diinginkan oleh Sekda tersebut harus dipenuhi oleh Bupati Karimun. ( Masrie )

Pekanbaru,(Global)
Dipastikan ada dua negara akan dikunjungi para anggota DPRD Riau yakni Amerika dan Australia,ujar Kepala Bagian (Kabag) Umum DPRD Riau Abdul Razak kepada wartawan,Selasa (06/11) siang.

Dan sebatas pengetahuan saya ada dua negara yang akan dikunjungi anggota DPRD Riau yakni Amerika dan Australia,katanya lagi.

Tetapi, kunjungan ke Luar Negeri diketahui akan ditunda mengingat padatnya jadwal pada anggota DPRD Riau itu lagi,jelas Abduk Razak lagi.

Dan yang pasti, silahkan menghubungi Sekwan atau biro keuangan saja karena merekalah yang lebih mengetahui persoalan itu,saran Kabag Umum DPRD Riau.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Riau, Zulkarnain Kadir membenarkan hal tersebut. Namun dirinya menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait itu, termasuk rute yang akan dituju. Dan yang pasti dana untuk keluar negeri itu sudah ada dan kemana tujuannya tentu akan diputuskan Dewan,tutup  Zulkarnain Kadir.(Rgc)

Ekspor Riau Bulan Agustus Turun 14,52 Persen, Impor Riau Naik 2,51 Persen
Pekanbaru,(Global) Nilai ekspor Riau bulan Agustus 2012 mencapai US$ 1.585,39 juta atau mengalami penurunan sebesar 14,52 persen dibanding ekspor bulan Juli 2012, sementara nilai impor Riau bulan Agustus 2012 mencapai US$ 204,65 juta atau naik 2,51 persen dibanding impor bulan Juli 2012 yang hanya sebesar US$ 199,65 juta,demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Drs Mawardi Arsyad kepada wartawan,Kamis (1/11) siang. Diteruskan Mawardi,ekspor migas bulan Agustus 2012 mencapai US$ 644,24 juta atau naik 35,54 persen dibanding ekspor migas bulan Juli 2012, sementara impor Migas bulan Agustus 2012 mencapai US$ 42,96 juta atau turun 2,23 persen dibanding impor bulan Juli 2012 yang hanya sebesar US$ 43,94 juta. Untuk ekspor non Migas,Kepala BPS Riau itu lagi,pada bulan Agustus 2012 mencapai US$ 941 juta atau turun 31,77 persen dibanding ekspor non migas bulan Juli 2012, sementara impor non migas Agustus 2012 mencapai US$ 161,69 juta atau naik 3,84 persen dibanding impor bulan Juli 2012 yang hanya sebesar US$ 155,71 juta. Adapun yang mendominir,rinci Mawardi, pada bulan Januari-Agustus 2012 ekspor non migas didominir oleh lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar US$ 5.480,33 juta, diikuti oleh kertas dan karton (HS 48) sebesar US$ 853,40 juta (10,31 persen),serta berbagai produk kimia (HS 38) US$ 796,66 juta dan kontribusi ketiganya mencapai 86,18 persen dari total ekspor non migas Riau. Sementara selama bulan Januari-Agustus 2012, impor non migas didominir oleh pupuk (HS 31) dengan nilai US$ 264,91 juta (22,40 persen), diikuti oleh mesin-mesin/pesawat mekanik (HS 84) US$ 249,19 juta (21,07 persen), mesin/peralatan listrik (HS85) US$ 116,28 juta (9,83 persen), bubur kayu/plup (HS 47) US$ 58,09 juta (4,91 persen) dan kertas dan karton (HS 48) US$ 56,70 juta (4,79 persen) dengan kontribusi kelimanya mencapai 63,00 persen,lanjut Mawardi. Untuk ekpsor non migas,terusnya lagi, selama bulan Januari-Agustus 2012 ke India dengan mencapai angka sebesar US$ 1.491,48 juta (18,03 persen), diikuti China US$ 1.361,87 juta (16,46 persen),Malaysia US$ 717,28 juta (8,67 persen),Belanda US$ 670,23 juta (8,10 persen) dan Italia US$ 373,32 juta (4,51 persen) dengan kontribusi kelimanya mencapai 55,77 persen terhadap keseluruhan ekspor non migas. Dan mengenai Impor non migas selama bulan Januari-Agustus 2012 dari China mencapai angka US$ 188,23 juta (15,91 persen), diikuti Singapura US$ 160,67 juta (13,58 persen), Kanada US$ 154,23 juta (13,04 persen), Malaysia US$ 148,80 juta (12,58 persen) dan Amerika Serikat US$ 107,27 juta (9,07 persen) dengan kontribusi kelimanya mencapai 64,19 persen terhadap keseluruhan impor non migas,ujar Drs Mawardi Arsyad. Diteruskannya lagi, untuk sektor ekspor hasil pertanian, hasil industri dan hasil pertambangan dan lainnya selama bulan Januari-Agustus 2012 mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,16 persen,6,27 persen dan 40,91 persen dibanding periode yang sama tahun 2011,dan untuk impor menurut golongan penggunaan barang pada Januari-Agustus 2012 impor bahan baku penolong dan barang modal masing-masing sebesar US$ 1.121,95 juta atau naik 19,13 persen dan 2,02 persen sedangkan impor barang konsumsi sebesar US$ 165,89 juta atau turun 6,00 persen dibanding periode yang sama tahun 2012.(Rgc)

Pekanbaru,(Global) DPRD Riau meminta penyelenggaraan iven internasional Islamic Solidarity Game (ISG) jangan menguras APBD Riau 2013. Pasalnya,sebagai iven internasional, ISG selayaknya ditanggung oleh pemerintah pusat, jangan lagi menguras APBD Riau, sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan PON XVIII lalu. Maka, 70 persen anggarannya harus ditanggung APBN,demikian disampaikan anggota Komisi C, DPRD Riau, Zukri Misran kepad wartawan, Rabu (24/10) kemarin. Disebutkan Zukri, seharusnya pemerintah bijaksana dalam penggunaan anggaran, dan ISG ini harus diikuti dukungan dana dari pusat. Pendapat saya,sebaiknya begitu, paling minimal perbandingannya 70 persen dan 30 persen. Sebesar 70 persen anggaran ISG ditanggung pusat sisanya 30 persen barulah dibebankan kepada Riau sebagai tuan rumah. "Jangan lagi bebani APBD 2013 seperti PON lalu,"katanya. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)Riau, saat ini sudah ada Keppres untuk pelaksanaan ISG yang akan digelar tahun depan itu. Padahal ISG, sebagai iven internasional sama sekali tidak bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat. Seharusnya pendanaan ISG ditanggung pemerintah pusat bukan daerah. "Sayang sekali jika dana APBD Riau hanya terkuras untuk iven sesaat PON dan ISG. Apalagi kegiataan ini tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat,"jelas Politisi PDI Perjuangan ini. Zukri mengatakan sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dia menolak jika ISG tetap dianggarkan di APBD 2013. Namun, ketegasannya tersebut juga dengan catatan jika porsi Riau lebih besar dibandingkan pusat. Dia menambahkan APBD Provinsi Riau dari tahun 2008 sampai tahun 2012 telah terkuras hanya untuk penyelenggaraan beberapa iven nasional yang sama sekali tidak berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Zukri menyatakan, sudah seharusnya APBD Riau dialokasikan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar yang mengharuskan untuk melakukan penolakan dana ISG jika dibebankan dalam APBD 2013 mendatang, di antaranya ISG adalah iven internasional dan yang harus bertanggung jawab penuh adalah pemerintah pusat. "Seyognya yang membiayai adalah Pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah Riau,"timpalnya. Lebih lanjut dia mengatakan, tidak ingin kasus PON terulang kembali. Dijelaskannya, bahwa sebenarnya pendanaan PON adalah share budget antara provinsi melalui APBD dan Pemerintah Pusat melalui APBN, namun kontribusi pemerintah pusat hanya Rp100 miliar, serta seluruh bangunan venue ditanggung oleh APBD. Itu artinya penyelenggaraan iven nasional maupaun internasional dibebankan kepada pemerintah daerah. "Karena itu anggaran untuk seremonial di tahun 2013 perlu ditolak, karena tidak berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah harus terbuka dalam proses penyusunan anggaran APBD kepada masyarakat, agar lebih terkontrol," tutupnya. (myo)

Hadiah Mobil Xenia
Pekanbaru,(Global) Bermacam-macam cara orang untuk melakukan penipuan,bahkan penipuan itu saat ini telah merambah perumahan-perumahan yang ada didaerah Panam. Seperti Penuturan Budi(29) warga Perumahan di Jalan Ciptakarya, Panam kepada www.riau-global.com,Jumat(19/10),dimana pagi kemarin dirinya tanpa sengaja menemukan sebuah bungkusan plastik dipekarangan rumahnya. Karena penasaran tentu, Budi lantas membuka bungkusan plastik kecil tadi dan menemukan beberapa lembar kertas. Dilembaran pertama, dirinya (Budi red) melihat ada pengumuman dari PT CS2 POLA SEHAT beralamat Jalan Raya Serang KM 80,Ciujung Serang,Tangkerang Banten 18124 Indonesia, tentang syarat dan ketentuan umum penyerahan hadiah kepada pihak pemenang sebagai berikut : PT CS2 POLA SEHAT menyampaikan kepada Saudara(i) yang mendapatkan surat ini dimanapun atau daerah mana saja didalam produk Teh Gelas berarti sah resmi mendapatkan hadiah tanggungan dari perusahaan resmi tanpa diundi, Selamat anda beruntung mendapatkan hadiah Berupa 1 unit Mobil Daihatsu Xenia. Untuk informasi lebih lanjut segera hubungi Kabag Humas PT CS2 POLA SEHAT,telpon dapat dihubungi pada hari senin-sabtu jam 07.30-15.30 WIb (kecuali hari sabtu) hadiah tersebut akan diantar sampai kealamat pemenang setelah menyelesaikan administrasi Biaya Balik Nama STNK/BPKB nya.Pajak promo (hadiah) ditanggung oleh pihak perusahaan sebesar 25% senilai Rp 30.875.000,dan harga kendaraan tersebut sebesar Rp 123.000.000,-,Keputusan ini adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai dengan ketentuan perusahaan. 1.hadiah tidak berlaku untuk karyawan atau petugas dari PT CS2 POLA SEHAT 2.Hadiah tidak dapat diuangkan atau ditukar dengan bentuk apapun. 3.hadiah yang tidak diklaim akan diserahkan kepada DEPSOS RI untuk selanjutnya diadakan lelang sesuai dengan ketentuan. 4.Tanggal jatuh tempo kupon pada 29 Juni 2013,ditandai dengan tulisan Asli warna merah. dan diketahui oleh Drs Irwan Hidayat sebagai Direktur Utama,Dra Hj Sri Rahayu dari Depsos RI,Drs Ahmad Sutoyo dari Dirjen Pajak,Angga Saputra,SH dari Notaris. Dan pada lembaran kedua,Budi juga menemukan kertas berlambang Garuda dan tanda POLDA Metro Jaya,Negara Republik Indonesia Kepolisian daerah Metro Jaya DKI Jakarta Jalan Jendral Sudirman Kav 57 Jakarta 12915 yang berisikan surat keterangan Kepolisian no.Pol : SK 26194001/2012, yang ditandatangani oleh atas nama Kapolda Metro Jaya Ditlantas Kombes Pol Kurnia Yulianto yang berisikan : sehubungan dengan diterimanya ini dari PT CS2 POLA SEHAT sebagai pelaksana hadiah. Kami dari dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya ikut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelesaian administrasi surat-surat kendaraan. Hadiah Promo Teh Gelas dari PT CS2 POLA Sehat. Kami dari kepolisan siap memberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.Kepada pihak-pihak perusahaan apabila terjadi kerugian pada pihak pemenang atau konsumen selama dalam pengurusan hadiah dari PT CS2 POLA Sehat.Dasar Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir,lembaran yang menyatakan selamat anda memenangkan Grand Price 1 Unit : Mobil Daihatsu Xenia dan perhatian rahasiakan no pin ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan No PIN : 147 MD dengan layan konsumen bernomor 021-4014-8704 dan 0853-8555-7747. Tentunya dengan mendapatkan informasi itu, Budi langsung kegirangan tetapi didalam hatinya tetap saja ini mungkin penipuan. Begitu melihat itu,saya tentu melonjak kegembiraan tetapi tetap dengan kewaspadaan apakah ini benar atau tidak,jelas Budi. Karena penasaran saya berusaha mengontak nomor-nomor yang tertera dilembaran yang ada pinnya itu,lanjutnya lagi. Pada awalnya memang susah mengontak karena kedua no yang ada terlihat sibuk dan tidak mengangkat,ujar Budi lagi. Tetapi saya tidak putus sampai disitu,dengan tetap berusaha mengontak kedua nomor yang ada,mudah-mudahan ada benarnya,tambah lagi.Sampai akhirnya,ada seseorang menyahut telponnya, dan mengatakan bahwa memang benar ini perusahaan PT CS2 POLA Sehat untuk itu Budi disarankan untuk mengontak untuk memastikan no PIN yang ada dilembaran ditangannya. Tak lama berselang,Budi dikontak oleh salah satu nomor yang mengatakan dirinya atas nama H. Irwan Hidayat menyampaikan bahwa selamat kepada keluarga pak Budi yang telah memenangkan Hadiah Promo Teh Gelas berupa mobil Daihatsu Xenia itu. Dan mobil akan dikirimkan kedaerah bapak jika uang adminitrasi bea balik nama sebesar Rp 3.900.000 dikirimkan dulu. Dan karena penasaran, Budi mencoba memberitahukan bahwa pada saat ini dirinya belum memiliki uang sebanyak itu, tetapi akan diusahakan. Dan nyatanya setelah disampaikan dirinya tidak memiliki uang sebanyak yang diminta, direktur PT CS2 Pola Sehat itu langsung menyampaikan agar Budi bisa menyiapkan dulu baru mengontak dirinya. Melihat gelagat yang tidak benar itulah, yakinlah Budinya telah kena tipu dengan cara seperti. Hal itupun diperkuat,dimana istrinya Budi dirumahpun menyampaikan bahwa dirinya juga mendapatkan kupon seperti didapatnya itu.(Tim)

DPRD Riau Pastikan Terjadi Silva Rp 1 Triliun Lebih
Pekanbaru,(Global) Dari 39 SKPD dilingkungan Pemprov Riau terkesan tidak bisa memanfaatkan anggaran yang ada, dimana hingga 2 bulan sisa waktu sebelum akhir tahun 2012 ini, atau laporan SKPD per 10 Oktober 2012 yang baru disampaikan ke DPRD Riau tgl 17 Oktober, baru, 4 SKPD yang mampu mencapai realisasi penggunaan anggaran di atas 50 persen. Sementara 35 SKPD lagi masih jauh dari angka 50 persen. Hingga saat ini, secara keseluruhan baru Rp3,1 triliun realisasi penggunaan anggaran untuk belanja langsung terkait realisasi fisik dan keuangan per 10 Oktober. Dari angka tersebut, secara keseluruhan menunjukkan bahwa realisasi penggunaan anggaran baru 36,8 persen. Adapun SKPD yang telah mencapai 50 persen tersebut adalah Biro Hukum, Dispora, Organisasi dan tata laksana, badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dan badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga. "Selebihnya dibawah 50 persen. Padahal waktu tinggal 2 bulan lagi. Itu baru di APBD murni, belum lagi APBD Perubahan,"demikian disampaikan anggota Komisi C, DPRD Riau, Zulfan Heri saat ditemui wartawan, Rabu (17/10),seusai hearing dengan Biro Admisnistrasi Pembangunan Setdaprov Riau dan kepala BPBD setdaprov Riau. Oleh karena hal tersebut, Zulfan Heri dapat memastikan bahwa di tahun ini juga akan terjadi silva melebihi Rp 1 Triliun. Sebab, mayoritas, target kerja SKPD jauh dari harapan. Sedangkan, realisasi penggunaan anggaran tahun lalu, juga terjadi silva sebesar Rp 1,3 Triliun akibat target masing-masing kerja SKPD tidak terjadi. Hal tersebut, kata Zulfan Heri dipastikan terjadi kembali untuk penggunaan anggaran tahun 2012 ini. "Kalau begini realisasinya itu bisa Rp1 triliun lebih (silva). Ini kan target tak tercapai SKPD tak bisa memanfaatkan. Ini butuh dievaluasi biro keuangan.persoalannya kan di biro keuangan, dia harus membuat kebijakan untuk meneken silva di tahun ini,"ungkapnya lagi. Bahkan dia menyarankan agar ada aturan untuk bisa memanfaatkan sisa waktu. Agar anggaran besar tidak menjadi sia-sia. Dikatakan Zulfan, kondisi tersebut berarti tingkat kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Akibat dari Program dan kegitan tidak terealisasi dengan baik. Dia juga memastikan, bahwa Mendagri akan mengevaluasi hal tersebut. Kondisi tersebut membuat komisi C, DPRD Riau mendesak gubernur agar bisa memanfaatkan waktu 2 bulan kedepan. Gubernur juga diminta melalui sekda untuk membuat regulasi dalam penekanan silva besar di akhir tahun. Dan Sekda melanjtkan ke masing-masing SKPD yang tidak berjalan dengan baik itu untuk menggesanya berupaya mencapai target. "Kita mendesak gubernur melalui sekda agar menggesa masing-masing SKPD itu. Saya sangat pesimis, di sisa waktu 2 bulan ini tak akan tercapai,"ungkap Zulfan Heri. (Rgc)

Pekanbaru,(Global)
Anjoknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Provinsi Riau  dari minggu ke minggu sangat disayangkan oleh DPRD Riau. Pasalnya,  TBS sawit di Riau sangat besar pengaruhnya dan bahkan saat ini sudah mengalahkan Sumatera Utara (Sumut. Semestinya, kondisi tersebut membuat pasar mengejar TBS di Riau, bukan Riau yang harus mencari pasarnya.

Oleh karena kondisi tersebut, anggota Komisi B, DPRD Riau, Mansyur HS, meminta agar Pemprov Riau untuk bisa lebih bijaksana menyikapi kendala yang merugikan masyarakat Riau. Bahkan, bila perlu  mendesak Pemprov agar segera menyelesaikan klaster Industri Hilir di Dumai dan Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir,ungkap H Mansyur Hs saat ditemui wartawan,Jumat (12/10).

Disampaikan H Mansyut, memang sangat disayangkan kondisi harga TBS di Riau ini yang selalu mengalami penurunan harga dari minggu ke minggu. Untuk itu saya Prihatin sebab Riau tidak punya kekuatan pemasar internasional dan tidak punya pabrik hilir. Solusi yang paling bagus adalah, dibuat pengelolaan industri hilir dan klaster industri di Dumai dan Inhil harus digesa, ujar  anggota Fraksi PKS di ruang Komisi B.

Sedangkan, lanjutnya, Dumai dan Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir sudah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan klaster industri hilir dari kelapa sawit di Riau. Seandainya program nasional sejak tahun lalu tersebut selesai, tentu akan memberikan dampak langsung kepada perekonomian Riau,jelasnya lagi.

Memang sampai di mana progresnya sekarang, sesungguhnya itu adalah gawean Pemprov Riau dan  Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sementara kami di Dewan belum mengetahuinya. Namun yang jelas, kita mendesak agar kerugian pada masyarakat tidak terus terjadi,tegas H Mansyur lagi.

Ditambahkannya, Klaster Industri tersebut juga akan berfungsi menampung sawit masyarakat Riau. Sedangkan harga TBS tidak bakal mengalami penurunan tiap pekannya.

Selain itu, Mansyur juga menilai bahwa Riau berada dalam permainan bisnis internasional. Permainan tersebut mengapungkan isu kemanusiaan, lingkungan serta kualitas TBS Riau sendiri. Isu tersebut sengaja di mediakan di dunia internasional, karena Sumber altertif pengganti sawit belum ada yang bisa menyayangi. Sedangkan Riau punya potensi sumber sawit tersebut, dan bisa mengalahkan pasar negara penghasil sawit lainnya.

 "Kita dipermainkan luar negri dengan berbagai isu lingkungan, isu kualitas dan lain sebaginya,"tutupnya.(myo)


Pekanbaru,(Global)
Tim boling Riau berhasil menjadi juara umum dalam perolehan medali. Pertandingan boling sudah berakhir, Jumat (12/10) di Arena Boling Purna MTQ.

Riau berhasil mengumpulkan sebanyak 3 emas, 5 perak dan 2 perunggu. Perolehan Riau ini mengungguli Jawa Tengah yang berada di posisi kedua yang raihan medali sebanyak 3 emas dan 2 perak.

Di posisi ketiga dalam perolehan medali sendiri ditempati Provinsi DKI Jakarta. Jakarta mengumpulkan sebanyak 1 emas dan 2 perunggu. Keempat ditempati Kalimantan Timur dengan satu emas dan satu perunggu. Jabar menempati posisi kelima dengan raihan satu emas.(rls)

Pekanbaru,(Global)
Komisi C DPRD Riau akan terus memantau pekerjaan yang masuk dalam anggaran multiyears. Pasalnya, efisiensi pola pembayaran kegiatan pembangunan secara mutiyears atau tahun jamak terhadap efektivitas penggunaan anggaran dari APBD perlu dievaluasi tanpa terkecuali,demikian disampaikan anggota Komisi C Zukri Misran kepada wartawan, Kamis (11/10).

Disampaikan Zukri, ada satu hal yang memang kita evaluasi, kedepan kalau akan menerapkan pembangunan dengan pola pembayaran tahun jamak, akan lebih tepat kalau menggunakan system turn key projek. Karena dengan system termin seperti yang sekarang dilaksanakan, belum terlalu signifikan kepada efektifitas fungsi anggaran, karena pelaksana atau kontraktor tetap saja bersandar kepada dana APBD.

Dengan sistem termin tersebut, sebut Zukri,  tetap mengeluarkan jadwal pengeluaran keuangan murni yang menggunakan dana APBD dengan dipengal-penggal pertermin. Tetapi kalau menggunakan turn key, maka akan dilelangkan.

"Siapa yang berani mengerjakan dalam kurun waktu lebih kurang satu tahun dengan full finance,"tegas Politisi PDIP Riau itu.

Selain itu, jangan sampai ada pembangunan yang beralasan azaz manfaat saja, pembangunan pembangunan kantor PU itu penting, tapi pembangunannya juga harus disesuaikan dengan kegunaannya. "Jangan sampai dengan jumlah pegawai yang hanya ratusan orang saja, lalau dibangun gedung sampai sembilan lantai segala,"tuturnya.(Myo)

Pekanbaru,(Global)
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, selama tahun 2012 telah mengantongi 47 (empat tujuh)  aduan siaran yang dinilai menyalahi aturan kepenyiaran. Dari 47 aduan tersebut, KPID Riau sudah memproses dan memberikan peringatan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami sudah menganalisa  dan bertindak dari aduan masyarakat serta pengamatan kami. Tentu kita berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari data yang dirangkum bidang isi siaran di KPID, semuanya sudah melalui analisa panjang dan pasal kepenyiaran yang dilanggar oleh adegan tidak wajar dalam tayangan TV tersebut,"ungkap Ketua KPID, Zainul Ikhwan saat ditemui wartawan, Kamis (11/10) siang.

Dari informasi yang didapat, dari staf Bidang Isi Siaran, KPID Riau, M. Amin, terkait siaran yang dinilai tidak wajar yang menjadi aduan dan catatan KPID tersebut terdiri dari TV lokal dan nasional.

Seperti pada  stasiun TV tersebut adalah,  PT. CINTRA INTEL PRATAMA (TV BERLANGGANAN) 5 kali, TRANS TV sebanyak 6 kali, SCTV 2 kali,  RCTI 3 kali, Global TV 4 kali, ANTV 4 kali, RIAU CHANEL dan CENDAWAN TV 2 kali, Riau TV 3 kali, TV KABEL 3 kali, Trans 7 sebanyak 5 kali, Indosiar 3 kali, DAAI TV 1 kali, HAARI MOVIES 5 kali, GLOBAL TV 3 kali dan MNC TV 2 kali.

Dicontohkannya, salah satu siaran yang melanggar aturan dan nilai yang tidak wajar adalah PT.CINTRA INTEL PRATAMA (TV BERLANGGANAN) yang menayangkan adegan mesra (ciuman bibir, pelukan dan tayangan yang hampir memperlihatkan secara vulgar adegan hubungan intim tanpa pakaian.

Dimana adegan ini sangat tidak mendidik khususnya bagi anak-anak dan remaja. Karena tayangan ini tampil pada jam istirahat siang. tidak hanya itu, TV Nasional juga banyak menampilkan adegan yang wajar. Misalnya acara Sketsa Tran TV, dalam catatan kami, mereka menayangkan pelecehan terhadap salah satu pemain yang sedang menelpon tiba-tiba salah seorang pemain yang lain menarik celananya sehingga sepontan celananya terlepas dan terlihat jelas celana dalam orang yang menelpon tersebut. Walaupun acara tersebut lucu-lucuan tapi sangat tidak mendidik karena bisa ditiru oleh anak-anak,terang S. Amin.

Dilanjutkan S. Amin, dari contoh siaran tersebut, jelas telah melanggar BAB X Pasal 17 huruf f. Adegan ciuman bibir penuh nafsu dan adegan ciuman pada bagian-bagian tubuh yang dapat membangkitkan biarahi, seperti: pada leher, payudara, telinga atau perut.  Selain itu, juga telah melanggar BAB XVIII Pasal 47 ayat (2) program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing wajib melakukan: huruf a. sensor internal

"Sementara itu, BAB V Pasal 9 ayat (2) program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman masyarakat,"jelas S. Amin.

Disebutkan  Amin,  dari 47 aduan tayangan yang melanggar aturan kepenyiaran tersebut, terdiri dari berbagai jenis, yakni, adegan seks,pelecehan, pornografi, unsur kekerasan, pelecehan kelompok tertentu,  tumpang tindih kanal frekwensi, adegan merokok, kriminal, kesopanan dan kesusilaan dan hal-hal lain yang dinilai KPID tidak layak.

Dari sejumlah aduan, ditambahkannya lagi,  tayangan adegan porno yang melanggar nilai dan kesopanan serta membangkitkan gairah terlalu mendominasi. (myo)

Pekanbaru,(Global)
Sekitar 50 (limapuluh)  orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesian Corruptions Development (IMD) mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau untuk meminta audit penggunaan anggaran daerah untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 yang lalu.

Penanggungjawab aksi,yang juga Ketua Umum IMD  Raja Adnan dalam orasinya menegaskan,  BPK perwakilan Pekanbaru seharus cepat mengauditi semua pendaaan PON XVIIII di Provinsi Riau. Seperti pembangunan main stadium dan sejumlah venue yang telah melewati batas waktu kontrak.

Semestinya  kontraktornya didenda atas keterlambatan itu dan jaminan pelaksanaan mencapai Rp250 miliar menjadi potensi utama kerugian Negara,tegas Adnan.

Setelah itu, Adnan juga meminta BPK Perwakilan Riau memeriksa dana roadshow sebesar Rp6,5 miliar tahun 2006 yang jumlahnya tidak masuk akal dan hanya menghabiskan  untuk biaya kunjungan ke DKI Jakarta, Bandung, Bogor dan Kalimantan Timur (Kaltim).Dan ada lagi  dana kegiatan PON sebesar Rp 500 miliar yang dicadangkan berdasarkan Perda Nomor 07 tahun 2007 hilang atau raib entah kemana.
 
Ditambahkan Adnan, sejumlah potensi korupsi juga bisa ditemukan pada kegiatan PON Rp500 miliar dalam APBD tahun 2012 dari dana hibah yang tidak jelas peruntukkanna, dana APBN tahun 2012 untuk penyelenggaraan PON Rp94 miliar melalui penunjukkan langsung yang melanggar ketentuan. 

Ditambah lagi, masalah penjualan tiket acara pembukaan dan penutupan yang tidak memiliki payung hukum, serta baleho-baleho Ketua Harian PB PON Syamsurizal tentang PON yang juga ada kepetingan pribadi dirinya untuk maju sebagai calon Gubernur Riau.

Menanggapi tuntutan itu, Kepala BPK Perwakilan Riau Wiantoro mengakui untuk penyelenggaraan PON pihaknya sudah mulai melakukan audit. Tetapi dirinya, juga sangat berterimakasih jika LSM IMD bisa memberikan data-data konkrit terhadap penyimpangan dana PON XVIII tersebut.

Menyangkut adanya baleho-baleho PON yang diboncengi kepentingan Ketua Harian PB PON Syamsurizal untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilgubri, BPK Perwakilan Riau akan mempelajari masukan tersebut, jelas Wiantoro.(Rtc)

Pekanbaru,(Global)
Sebanyak 152 medali,  terdiri dari 55 emas, 49 perak dan 48 perunggu usai di perebutkan pada hari pertandingan pertama Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XIV 2012, perebutan medali hingga pukul 23.00 wib malam tadi, DKI Jakarta berhasil menyabet emas cabor tenis meja. Pada hari pertama pengumpulan medali, Provinsi Riau hanya menempati posisi delapan.

Data perolehan medali sementara, Senin 8/10, pukul 23.00 WIB, peringkat pertama berhasil direbut oleh Jawa Tengah (Jateng) dengan total peraihan yakni sebanyak 29 medali, terdiri dari 19 emas, 6 perak dan empat perunggu.

Posisi kedua ditempati oleh Kalimantan Selatan yang berhasil merebut 17 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak dan tiga perunggu. Selanjutnya peringkat ketiga ditempati oleh Jawa Barat dengan perolehan 13 medali terdiri dari 5 emas, 5 perak dan tiga perunggu. Disusul oleh Papua dengan 13 medali (5 emas, 3 perak, 5 perunggu), dan Kalimantan Timur sebanyak 14 medali, namun tiga emas, 5 perak dan 6 perunggu.

Pada peringkat enam, ada Sumatra Utara dengan tujuh medali terdiri dari dua emas, empat perak dan satu perunggu.  Lanjut di posisi tujuh yakni Yogyakarta dengan enam medali, terdiri dari dua emas, tiga perak dan satu perunggu.

Selanjutnya, diikuti oleh sejumlah provinsi lainnya meliputi Riau, Sumatra Selatan, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, NTT, Kalbar, Maluku dan Sulawesi Tengah serta Jambi.

Sementara delapan provinsi lainnya terdiri dari Bangka Belitung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara serta Aceh sejauh ini belum berhasil mengumpulkan medali. (Rls)


Pekanbaru,(Global)
Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XIV H.Emrizal Pakis mengharapkan pertandingan bola voli duduk yang digelar Senin (8/10), bisa secepatnya dikenali masyarakat luas. Soalnya, dalam Peparnas kali ini, tim voli duduk hanya diikuti 7 tim putra dan 2 tim putri.

Harapan tersebut disampaikan Emrizal,  di Darma Hotel Jalan Sisingamangaraja. "Pada Peparnas XIV peserta hanya 7 putra dan 2 tim putri, kita berharap ke depannya peserta bisa bertambah," kata Emrizal.

Cabor voli duduk ini diselenggarakan di GOR Tri Buana Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Laga awal grup A putra Riau berhadapan dengan Jawa Timur pukul 15:00 WIB. Kemudian group B putra Kalimantan Tengah menghadapi Jawa Tengah pukul 17:00 WIB. Kemudian putra D.I. Yogyakarta berhadapan dengan Kalimantan Timur pukul 19:00 WIB.

Di  hari kedua, putra Riau menantang Jawa Barat pukul 15:00 WIB. Sementara di grup B, putra Kalimantan Tengah berhadapan dengan Kalimantan Timur pukul 17:00 WIB. Dilanjutkan putra Jawa Tengah dengan Yogyakarta mulai 19:00 WIB.

Babak penyisihan berakhir Rabu, (10/10), dimana putra Jawa Timur berhadapan dengan Jawa Barat  pukul 15:00 WIB.

Di grup B putra Jawa Tengah menghadapi Kalimantan Timur pukul 17:00 WIB, Kalimantan Tengah menantang D.I. Yogyakarta pukul 19:00 WIB.  Babak final berlangsung Jum'at (12/10) untuk putra dan putri.


Terdapat perbedaan aturan main dengan bola voli biasa. Di antaranya  bola voli duduk adalah bokong. Sedangkan bola voli biasa menggunakan kaki. Kemudian servis boleh di bendung (blok). ketiga, atlet tidak boleh mengangkat bokong saat melakukan aktifitas atau bokong harus kontak dengan lantai.(Rls)

Pekanbaru,(Global) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mengusulkan dana sebanyak Rp 6 miliar di APBD 2013, pada pertemuan dengan Komisi A DPRD Riau yang dilangsungkan, Senin (08/10). Disampaikan Ketua KPID Riau Zainul Ikwan, anggaran tersebut nantinya digunakan untuk menunjang program-program KPID Riau kedepan terutama untuk menggaji para tenaga kesekretariatan. Disampaikannya, dan yang menjadi kendala saat ini adalah dalam melaksanakan operasional selama ini, pihaknya belum memikiki tenaga sekretriat KPID yang berstatus pegawai negeri sipil. "Saat ini kami memang telah memiliki beberapa pekerja di kantor sekretriat KPID. Namun bukan tenaga sekretariat yang berstatus pegawai negeri sipil," ungkap Zainul Ikwan. Dan untuk menunjang kinerjanya, sesuai dengan UU 32 Tahun 2002 KPID Riau memerlukan satu Kepala Sekretariat setingkat Eselon III A dan empat kepala sub bagian setingkat Eselon IV A, paparnya. Pada tahun 2013 nanti, KPID Riau tetap akan menitik beratkan persoalan dengan penyelesaian perizinan penyiaran, dari 16 izin penyiaran yang diusulkan tahun 2012, saat ini KPID Riau baru menuntaskan 13 izin,terangnya lagi.. Pada tahun 2012 ini, KPID telah melakukan program pembelajaran media kesekolah-sekolah dan kampus yang ada di Riau sehingga fungsi dan tugas KPID bisa tereralisasikan dengan baik,lanjutnya lagi. Untuk masalah pengawasan, tahun ini KPID Riau berencana akan menyiapkan sistem perekamanan media audio visual. Sebab untuk melakukan pengawasan, KPID perlu memiliki bukti-bukti. Karena itu, KPID sangat membutuhkan sistem perekamanan audio visual,ujarnya sambil mengakhiri pembicaraan.(Rgc)

Hanik Puji Astuti Rebut Emas Pertama
Pekanbaru,(Global) Hanik Puji Astuti (16) atlet paralimpian cabang atletik kelas T53 kursi roda putri asal Jawa Tengah, merebut medali emas pertama pada Pekan Paralimpik Nasional Riau 2012. Pada pertandingan final hari Senin (8/10) pagi tadi, Hanik mencatatkan waktu 6 menit, 34,3 detik disusul dua paralimpian asal Kalimantan Timur, Rohayati dan Linda Indriyani di posisi kedua dan ketiga. " Saya senang sekali dan bangga dapat menyumbangkan emas pertama buat Jawa Tengah. Kerja keras selama ini, menjadi tidak sia-sia," ujar Hanik seusai menyelesaikan final di Stadion Atletik, Rumbai, Pekanbaru. Di usianya yang masih terbilang muda, Hanik menjalani debutnya di Peparnas Riau dan langsung meraih medali emas. Pada tahun 2011 lalu, pelajar kelas dua sekolah menengah pertama ini, masih bertanding pada Pekan Olahraga Cacat Pelajar Nasional tahun 2011 dan meraih emas juga. "Semoga setelah medali emas ini, atlet Jateng lainnya menjadi tambah bersemangat," ujar Hanik. Pada kelas lainnya, paralimpian Jateng Awin Listiyowati merebut emas kedua di nomor lomba 1.500 meter kelas T54 dengan catatan waktu 5 menit, 31,7 detik. Adapun perak diraih Sri Juarsih (Jateng) dan Mulyani (Kalimantan Selatan). Pajudi, pelatih Jawa Tengah mengungkapkan, dua emas pertama yang disumbangkan Hanik dan Awin sangat berarti untuk memompa semangat tim. Dia berharap, Jateng dapat mengumpulkan 50 medali emas dari cabang atletik. Pada Pekan Olahraga Cacat Nasional (sebelum diubah menjadi Peparnas) tahun 2008 di Kalimantan Timur, Jateng meraih juara umum atletik dengan 63 medali emas. Pada Perparnas Riau, cabang atletik memperebutkan 152 medali emas. (Rls)



Pekanbaru,(Global)
Penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang mendatang juga akan diberlakukan penjualan tiket bagi 15 ribu penonton, penjualan tiket itu lebih pada kepada fungsi pengamanan, demikian dijelaskan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP, kepada wartawan digedung lantai 9 perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Minggu (15/9) malam pada acara ramah tamah denga wartawan peliput PON.

"Untuk penutupan tiketing memang masih kita berlakukan. Ini jangan dilihat dari penjualan tiketnya, kita melakukan itu lebih kepada pengamanan dan kenyamanan para penonton, upacara penutupan ini dijadwalkan akan dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden Budiono," ungkapnya.

Meski memberlakukan tiket, untuk harga pada acara penutupan, menurut Gubri jauh lebih murah dari acara pembukaan, yakni terendah Rp 50 ribu dan yang tertinggi Rp 200 ribu.

"Kita pastikan tiket akan jauh lebih murah, yang seharga Rp 2.000.000 pada pembukaan lalu akan dijual seharga Rp 200 ribu, dan terendah Rp 50 ribu. Ini sangat jauh lebih murah dari aca pembukaan lalu," pungkas Rusli Zainal.

Pada malam penutupan itu, sejumlah artis ibu kota akan ikut memeriahkan, seperti Ari Laso, Ahmad Dhani, Cici Paramida, dan lainnya. "Sekali lagi kami jelaskan bahwa pemberlakukan tiket ini hanya untuk keamanan, kita tidak ingin terjadi membludaknya penonton. Karena kita tidak ingin hal-hal yang bisa merugikan penonton," ungkap Gubri.(Rls)