6 Diantaranya Menduduki Kursi Baru

Karimun,(Global) 
Bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Karimun,  Kamis (27/12) kemarin,  pelaksanaan upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat Eselon II, III, dan IV serta penandatanganan fakta integritas Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun terlaksana dengan penuh khitmad.

Pantauan media portal ini, hadir dalam acara tersebut DPRD Kabupaten Karimun, Polres Karimun, Dandim 0317 TBK, serta para tamu undangan pejabat fungsional wajah lama kursi baru .

Acara yang dimulai dari Pukul 08.00 hingga 13.30 Wib  tersebut menyampaikan putusan, Bupati Karimun tentang pengangkatan Pejabat Struktural yang ada di Pemkab Karimun.

Terdapat sekitar  390 Pejabat Eselon II, III, IV yang dibacakan menduduki posisi baru tersebut, hingga penandatanganan  fakta integritas pejabat struktural diantarnya disebutkan salah satu nama dari pejabat eselon II, yakni Drs. Muhammad Firmansyah, M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karimun menduduki kursi baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun.

Selain nama tersebut, disebutkan juga DR. Drs. Muhammad Hasbi, M.Si yang sebelumnya  pada jabatan lama sebagai Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, kini menduduki kursi baru sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindag Kabupaten Karimun. Berselang dari nama tersebut, selanjutnya MS. Sudarmadi, S.Pd, MM menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, dimana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun, dilanjutkan dengan DR. Amjon, S.Pd, M.Pd menduduki kursi baru sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, dimana sebelumnya sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun.

Dari total 390 jumlah pejabat eselon masih ada yang menetap dan berpindah tempat.

Bupati Karimun, Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan, sesuai pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, maka sesuai Struktur Organisasi Tata Pemerintahan (SOT) yang baru ada 3 (tiga) Kecamatan yang juga sudah di mekarkan sehingga dalam pelantikan Camat yang hari ini juga dilantik, diantaranya kecamatan dan camat baru yang dilantik yaitu  Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Belat. "Hingga saat ini jumlah kelurahan di Karimun saat ini   mencapai 29", ungkap Nurdin.

Dijelaskan Nurdin,  bahwa keberadaan camat baru ini, sudah sepantasnya membangun Karimun untuk lebih maju lagi, sehingga dapat meningkatkan potensi pembangunan regional di setiap kecamatan dan kelurahan nantinya.

" Untuk itu, kita serahkan sepenuhnya administrasi wilayah yang baru ini kepada camat yang baru dilantik, meski keberadaanya belum memiliki kantor, saya kira  sepenuhnya untuk mengemban pembenahan administrasi tugasnya. Walaupun  belum ada kantor, tapi saya yakin mereka bisa buat kantor sementara waktu, percayakan pada mereka", jelasnya.

Masih  pantauan Media Portal ini,  sebelumnya terlepas dari acara pelantikan ini, Pemkab karimun terkesan tertutup dari Pers di Karimun,  untuk posisi pergeseran kursi pejabat struktural yang akan dilantik. Sehingga  alasan Bupati Karimun Nurdin Basirun, ketika dikomfirmasikan masalah itu mengatakan, resufle pejabat struktural pada lingkungan Pemkab Karimun hanya bagian dari perbaikan kinerja saja sehingga apa yang hari ini telah dilakukan Pemkab Karimun dapat menjadi motivasi pada tahun yang baru dan amanat yang baru. (Asrul)

Terkait Informasi PPP Sumbang

Pekanbaru,(Global)
Informasi dari DPW PPP Riau, terkait pengusungan Aziz Zainal sebagai calon gubernur Riau, 2013 sedikit sumbang. Hal itu terbukti setelah Ketua DPP PPP Wilayah Sumbagut, Rusli Efendi menyampaikan Koalisi PPP untuk Pilgubri, dan status Aziz Zainal akan ditentukan akhir Desember ini,berdasarkan Rapinwil beberapa waktu lalu, itu langsung dibantah  Ketua Despilkada DPW PPP Riau, Roem Zein.

Menurut Roem Zein, informasi Rusli Efendi itu sangat keliru."Pernyataan itu mengherankan saya. Setahu saya apa yang disampaikan Rusli Efendi itu, keliru dari informasi sebenarnya,"ungkap Rom Zein kepada wartawan, Jumat (28/12) diruang Komisi C DPRD Riau.

Dijelaskan Roem Zein,  tentang pencalonan Aziz Zainal, sebagai gubernur atau calon wakil gubernur sesuai SK DPP PPP tidak dicantumkan batas waktu. Namun, DPP  hanya mendorong agar PPP membuka peluang koalisi dengan parpol lainnya selebar-lebarnya.

"Saya heran dengan Rusli Efendi, yang menyatakan deadline koalisi Desember 2012 ini. Padahal tidak ada ketua umum berbicara batas waktu,"katanya.

Dilanjutkannya,  untuk saat ini hanya komunikasi intefsif yang dilakukan dengan Partai Demokrat serta parpol lainnya.Pencalonan Aziz,kata Roem Zein, ibarat pisau mata dua. Artinya, kalau kursi partai koalisi lebih tinggi jumlah kursinya, Aziz berada pada posisi tawar nomor 2. Kalau kursi PPP berada pada jumlah yang banyak dari parpol koalisi, maka Aziz harus menjadi calon gubernur.

"Kita bisa koalisi juga untuk  nomor 2. Karena kita pakai mazhab realistis dengan maju untuk menang,"tambahnya.

Sementara untuk pengumuman, sementara belum punya dealine, maka Roem Zein berharap agar pendukung dan simpatisan PPP untuk bersabar dulu.(Ly)

Partai Nasrep Peserta Pemilu 2014

Pekanbaru,(Global) 
Pengurus Partai Nasional Republik (Nasrep) merasa lega, karena menjadi salah satu partai yang sudah memenuhi persyaratan verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. Dan hasilnya, seluruh kelengkapan Nasrep sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,demikian disampaikan Sekretaris Umum Partai Nasrep Riau, Supianto S.Sos kepada wartawan, Sabtu (22/12).

Dijelaskan Supianto, dengan sudah memenuhi syarat tersebut konsentrasi pengurus menjadi lebih tinggi dalam menghadapi Pemilu 2014.

‘’Kita bersyukur Nasrep telah memenuhi persyaratan, hasil ini akan segera kita sampaikan ke DPP Nasrep,’’ ujar Supianto.

Dan yang perlu diingat, Partai Nasrep yang diusung oleh Tomi Soeharto sebagai dewan pembina itu telah menyatakan siap menjadi peserta pemilu tahun 2014,tegas Supianto lagi.


Sementara itu, Dari hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota yang dilangsungkan KPU Provinsi Riau, Sabtu (22/12) lalu ditetapkan 2   (dua) Partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014. Adapun partai yang tidak memenuhi syarat itu  adalah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Sementara 14 Partai lainnya lainnya dinyatakan memenuhi syarat. Hasil tersebut akan dibahas lagi pada tingkat nasional di KPU Pusat, Jakarta.(Rgc)

Syaprudin Saan : Desakan UU Keperawatan ini akan Disampaikan ke Pimpinan DPRD

Pekanbaru,(Global)
Diperkirakan ratusan pengunjuk rasa dari tujuh institusi Keperawatan yang ada di Pekanbaru mendatangai DPRD Riau Jalan Jendral Sudirman, Jumat (14/12). Kedatangan mahasiswa dari institusi keperawatan itu ke Gedung Lancang ini untuk mendesak DPRD Riau untuk segera menggesa Rancangan Undang-Undang Keperawatan menjadi Undang-Undang Keperawatan.

Kedatangan massa keperawatan  itu disambut oleh dua anggota DPRD Riau yakni  Syafrudin Saan dari Fraksi PKS dan Nurzaman dari Fraksi Gabungan.

Dalam pernyataan sikap,yang disampaikan kordinator aksi Elia Tarigan yang juga Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Riau menyebutkan, meminta DPRD Riau untuk meneruskan aspirasi yang disampaikan pihaknya ke DPR RI agar segera disahkan menjadi RUU Keperawatan menjadi Undang-Undang Keperawatan, mendesak pemerintah untuk menfasilitasi disahkannya RUU Keperawatan menjadi UU Keperawatan, mengharapkan semua insan/aktivitas keperawatan baik organisasi profesi, mahasiswa dan masyarakat untuk mengawasi proses pembahasan RUU Keperawatan menjadi UU.

Sementara itu anggota DPRD Riau Syafrudin Saan kepada massa  keperawatan menyampaikan, aksi dari massa keperawatan ini akan disampaikan dulu kepimpinan DPRD Riau. Dan kepada massa itu, Syafrudin Saan berjanji akan membawa aspirasi ini kepihak DPR RI karena kewenangan DPRD Riau hanya menyampaikan dan yang menentukan orang-orang dipusat itu.

Setelah puas  aspirasinya telah didengarkan anggota DPRD Riau, aksi massa keperawatan itu langsung membubarkan diri kembali kekampus mereka masing-masing.(Rgc)

Pekanbaru,(Global)
Setelah melalui rapat panjang dan melelahkan, akhirnya Badan Anggaran DPRD Riau menyepakati bahwa dana hibah untuk Islamic Solidarity Game (ISG) 2013 senilai Rp  Rp 45 miliar, dan angka itu masih dalam cacatan, demikian disampaikan Ketua DPRD Riau Drs Johar Firdaus kepada wartawan, Kamis (13/12) siang.

Disampaikan Johar Firdaus,  dari angka Rp 63 mliar yang diajukan, anggota Banggar hanya menyetujui Rp 45 miliar dengan catatan.

''Untuk sementara, anggota Banggar hanya sepakat diangka Rp45 miliar dan anggota Banggar juga memberikan catatan dalam pelaksanaan atau realisasi anggaran ISG,'' tambahnya.

Disampaikannya, angka hibah yang masuk ke KUA PPAS tersebut nantinya akan masuk sebagai bagian dari nota keuangan yang akan dibahas kembali oleh Badan Anggaran sebelum disahkan menjadi APBD 2013.

Maka  dari itu,  sabar aja, angkanya baru disepakati segitu. Itu belum sah jadi APBD karena APBD yang sebenarnya belum disahkan, pungkasnya sambil berlalu.(Rgc) .

Pekanbaru,(Global)
Keinginan Pemerintah Provinsi  Riau untuk menambah modal bagi sejumlah BUMD mendapat penentangan dari Badan Anggaran DPRD Riau yang secara tegas menolak persetujuan tersebut.

Dimana,  kita sudah sepakati pada pertemuan Banggar yang dilangsungkan beberapa hari lalu bahwa menolak penambahan modal untuk BUMD yang ada, demikian disampaikan anggota Banggar DPRD Riau, Rusli Ahmad kepada wartawan di Ruang Komisi B DPRD Riau, Kamis (13/12).

Disampaikan Rusli Ahmad, adapun alasan penolakan penambahan modal itu dikarenakan pihaknya meminta kepada BUMD-BUMD yang ada untuk bisa  memaksimalkan anggaran yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, tegas Rusli lagi, kita juga menuntut BUMD-BUMD yang ada agar meningkatkan kinerjanya yang selama ini dinilai kurang melihatkan kinerjanya. Makanya untuk sementara ini, kita sepakat terkait adanya penambahan modal tersebut, sebutnya lagi.

Jadi, anggaran yang telah diajukan oleh BUMD tersebut akan dialokasikan keberbagai kepentingan masyarakat. Seperti, peningkatan infrastruktur jalan, pemberantasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan lainnya, katanya lagi.(Rgc)

Dihadiri 3000 Pendukung

Pekanbaru,(Global)
Sekitar 3000 peserta hadiri deklarasi koalisi partai pengusung pasangan Herman Abdullah  dan Agus Widayat, yang dilangsungkan   di grand ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Rabu (1212).
Sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai perwakilan suku bangsa di Riau menyatakan Herman Abdullah yang merupakan calon  gubernur yang dirindukan masyarakat. Pasalnya, sosok Herman Abdullah sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat Riau serta kualitas sudah teruji, bersih dan berorientasi kerja.

"Indikator bahwa Herman Abdullah merupakan sosok pemimpin bersih dan beroreantasi kerja adalah keberhasilannnya memimpin ibu kota Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru) selama 10 tahun. Dari berbagai keberhasilannya, pak Herman tak pernah tersandung masalah hukum apalagi di panggil KPK,"ungkap ketua partai koalisi pengusung pasangan Herman Abdullah dan Agus Widayat, Marwan Yohanis kepada wartawan,  disela-sela tentatif acara deklarasi.

Dalam acara yang berlangsung meriah tersebut, dilaporkan ketua panitia, Yusmar Amin bahwa pencalonan Herman Abdullah sudah sejak lama. Tim Herman center sudah dibentuk sejak April lalu yang berdasarkan banyak permintaan dari berbagai kalangan.

"Pencalonan HA (Herman Agus) ini berdasarkan alasan yang tepat, sebab berbagai kalangan masyarakat baik Kota Pekanbaru sendiri, atau tokoh-tokoh di kabupaten kota di Riau, serta tokoh nasional dan suku bangsa di Riau ini menyatakan kerinduan agar HA menjadi gubernur Riau. Permintaan ini datang jauh sebelum adanya hasil survei dari LSI,"ungkap Yusmar Amin.

Lanjutnya, survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari banyak calon yang muncul, Herman Abdullah berada pada posisi puncak.

"Setelah itu, Kemudian baru dijalin komunikasi dengan parpol. Maka ada 8 partai koalisi pendukung,"tambahnya.

Adapun Partai koalisi tersebut yakni Gerindra, PBB, PKNU, PKPB, Partai Patriot, PDS, Partai Buruh dan, PDK. Hingga saat ini, sebut Yusmar Amin masih banyak parpol yang akan menyatakan bergabung untuk memenangkan HA sebagai Calon Gubernur Riau, periode 2013-2018 mendatang.

"Tentunya, partai koalisi sangat terbuka untuk ini,"katanya yang disambut riuh tepuk tangan ribuan pendukung. Dalam laporannnya, dikatakan jumlah undangan hanya 1500, sebagaimana kapasitas gedung.

Ternyata, warga yang datang dari berbagai kalangan dan daerah di riau mencapai total jumlah 3000 orang, sehingga massa tumpah ruah hingga keluar grand ballroom, hotel Mutiara Merdeka.
"Ini sangat luar biasa. Ini panggilan nurani yang membuat kita semakin yakin bahwa HA akan menjadi gubernur Riau,"katanya menyemangati.

Pendeklarasian ini juga dihadiri ketua umum DPP PBB, MS Ka'ban dan Sekjen DPP Gerindra, Ahmad  Muzanni dan perwakilan partai pengusng lainnya. Dalam sambutannya, Ahmad Muzanni langsung mengatakan,  yang terhormat Gubernur Riau, Herman Abdullah,"penuh semangat. Sontak ribuan pendukung yang memadati Ballroom hingga tumpah ruah ke luar tertawa dan tepuk tangan dengan semangat.

Dalam pidatonya, Ahmad Muzanni mengatakan bahwa Riau adalah provinsi terkaya di Sumatera dengan potensi alam yang melimpah ruah. Namun, katanya, Kekayaan tidak berbanding lurus nasib masyarakat Riau.

"Kemiskinan masih menghantui, jalan rusak, sekolah reot. Pengangguran menjadi pemandangan keseharian. Maka, dalam pandangan partai Gerindra, Riau butuh gubernur bersih, cerdas dan berorientasi kerja,"katanya.

"Kalau Riau kaya, masyarakat miskin, yang salah siapa?,"tanyanya. Sontak massa menjawab, "Gubernur"

"Kalau gubernurnya jujur, rakyat pasti sejahtera. Maka Herman Abdullah adalah orang bersih yang harus memimpin riau,"katanya.

Selain itu, Ahmad Muzanni juga mengakui bahwa partai koalisi ini jumlah kursinya kecil. Tetapi, katanya, masyarakat pemilih sudah cerdas bahwa pemimpin tidak ditentukan partai melainkan calonnya. Sebab, partai hanya menjadi perahu saja untuk menuju pulau yang diidamkan. "Jumlah kursi kecil partai koalisi itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah orangnya. Tumpah ruahnya masyarakat hari ini merupakan bukti bahwa Herman Abdullah adalah "Jokowi baru" di Riau. Bajunya tak perlu kotak-kotak, tapi menyatukan seluruh masyarakat Riau,"katanya.

Selain itu, dia juga menyinggung bahwa pembangunan fisik di Riau memang terbilang pesat. Tetapi, hal tersebut bukanlah ukuran kesejahteraan masyarakat. "Pembangunan di Riau hanya fisik, kenapa bangga dengan berbagai pembangunan. Apakah itu membuat  rakyat kita tambah sejahtera. Itu bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Gubernur harus betul-betul tahu detak jantung masyarakat. Itu ada pada diri Herman Abdullah. Apalagi Herman Abdullah berpengalaman 2 kali memimpin Kota Pekanbaru. Herman tidak pernah menggusur PKL selama wali kota, bahkan Herman mendapatkan 7 kali adipura berturut-turut,"ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PBB MS Kakban mengakui kalau dukungan kepada HA adalah pilihan tepat.  Alasan PBB menjatuhkan pilihan karena HA dinilai betul-betul bekerja.  "Indikatornya kemajuan yang luar biasa 2 periode di kota. Selama itu pula  tidak terdapat kegaduhan di tengah kota. Kalau ada fitnah itu biasa. Karena itu sejalan dengan semakin tingginya elektabilitas Herman,"katanya.

MS Ka'ban juga menyampaikan hal yang sama dengan Muzaanni bahwa pembangunan fisik bukanlah indikator utama dalam hal kesejahteraan. Selanjutnya, pembacaan naskah deklarasi partai koalisi pendukung Herman Abdullah dan Agus Widayat tepat pada pukul 12.12 WIB. Hal ini terkesan pada pemusatan angka 12, sebab susah juga pada tanggal 12/12/12.

Usai pembacaan naskah deklarasi, tokoh suku bangsa Melayu, Minang, Natak, Jawa dan Aceh Riau menyatakan dukungan penuh untuk memenangkan Herman Abdullah dan AGus Widayat menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2013-2018.

Usai deklarasi, saat ditemui wartawan,  Herman Abdullah mengatakan, program utama jika dia memenangkan Pilgubri 2013 adalah pembenahan insfrastruktur jalan. Alasannya, karena jalan sebagai akses masyarakat merupakan kunci pergerakan perekonomian kerakyatan. Kemudian baru disusul dengan pendidikan yang berkualitas dan murah, kesehatan serta pembangunan mental, spiritual masyarakat Riau.

"Kita sebetulnya punya 3 aspek program utama, yakni infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Kekayaan Riau ini harus dinikmati masyarakat Riau. Kita datang dengan pola dan terobosan baru yang selama ini tidak pernah disinggung. Kita sudah bosan melihat masih banyak kemiskinan, pengangguran pendidikan yang rendah. kedepan inilah yang paling penting,"tutupnya. (Ln)

Pekanbaru,(Global)
Setelah melakukan fit and propert tes pada  Senin (10/12)  kemarin, akhirnya  Komisi A DPRD Riau  mengumumkan 5 nama dari  10 nama yang menjadi Anggota Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Riau  periode 2012-2016.

Kelima nama tersebut yaitu Mahyudin Yusdar dengan nilai 615 dari unsur masyarakat, Said Dahlani Yahya dengan nilai 590 dari unsur masyarakat, Taslim dengan nilai 590 dari unsur PNS, Tedi Boy dengan nilai 575 dari unsur masyarakat, Nurhayana dengan nilai 550 dari unsur PNS,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Riau saat Konferensi Pers di Ruang Komisi A DPRD Riau, Rabu (11/12)

Sementara nama yang lain, jelas Masnur, yakni Indi Rahman dengan nilai 505 dari unsur masyarakat, Marbaga Tampubolon dengan nilai 500 dari unsur masyarakat, Hedri Yanhar dengan nilai 490 dari unsur masyarakat, Yusmar Umar dengan nilai 485 dari unsur PNS dan Budi Candra dari nilai 475 dari unsur masyarakat merupakan cadangan jika kelima anggota Komisioner KIP yang terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Disebutkan Ketua Komisi A DPRD Riau itu,  kami nilai dari  track record, kompetensi, kapabilitas, sikap, kemandirian, komitmen, kepridbadian sekaligus dengan standar penilaian antara 50 sampai 90 ini.

Di samping itu, terpilihnya lima nama anggota Komisioner KIP Riau tersebut adalah murni tanpa adanya money politic, tegas Politisi Golkar Riau.

Untuk kami berharap kepada kelima anggota Komisioner KIP Riau ini,  bisa bekerja semaksimal mungkin, pintanya. Lalu  hasil fit and proper tes ini akan kita kirim ke Gubri melalui Pimpinan DPRD Riau setela itu Gubri akan mengeluarkan SK untuk mereka yang akan dilantik pada tanggal 21 bulan ini,” tutup Masnur.(Rgc)

Pekanbaru,(Global)
Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus memastikan anggota Badan Angaran (Banggar) tidak akan keluar kota selesai observasi komisi,  Jumat, besok.

Pasalnya, Banggar akan melanjutkan pembahasan KUA-PPAS agar pengesahan APBD 2013 bisa selesai dalam waktu yang telah ditargetkan.

"Ya, kita pastikan tidak ada kegiatan di luar kota lagi. Terlebih anggota Banggar. Kita akan fokus kembali membahas KUA-PPAS yang masih terbengkalai,"ujar Johar saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (5/12).

Hampir 2 pekan terakhir terlihat kantor DPRD Riau sepi aktivitas, akibat adanya kegiatan outbond ke Bali dan observasi ke luar provinsi Riau. Hal tersebut, ditegaskan Johar Firdaus tidak akan mengganggu pembahasan KUA-PPAS. Bahkan, dia optimis pengesahan APBD 2013 tidak akan lewat pada waktunya.

"Ya, kita optimislah. APBD itu kan turunan KUA-PPAS.  Kita kan tinggal menurunkannya lagi. Bisalah diselesaikan mencapai target," katanya.

Dikatakannya, agar tidak ada pihak yang meragukan bahwa pembahasan KUA-PPAS tidak selesai pada waktunya, yang akan berbuntut pada pengesahan APBD 2013. Pasalnya, pembahasan yang lam biasanya terjadi saat SKPD membahas dengan masing-masing komisi sebagai mitra kerja.

"Yang lama itu pembahasan komisi dengan SKPD. Karena di sini memposisikan anggaran. Apakah sesuai RPJMD, Musrembng, kebutuhan lapangan pada temuan reses anggota dan penyesuaian lainnya. Membahas ini kan rumit, butuh waktu yang panjang. Nah, pembahasan ini kan sudah selesai,"ungkapnya lagi. (Ln)

"Jangan Sampai Kadis PU Riau Dinilai Sampaikan Informasi Bohong"

Pekanbaru,(Global)
Perbaikan jembatan Siak III hanya bohong belaka. Sudah 4 kali Kadis PU Riau menyampaikan ke publik jadwal perbaikan jembatan Siak III itu, namun hingga kini belum juga terlaksana.  Hal tersebut membuat Sekretaris komisi C, DPRD Riau, ABu Bakar Siddik mengingatkan agar jangan sampai masyarakat menilai Kepala Dinas PU Riau, SF Hariyanto  menyampaikan informasi bohong, demikian disampaikan kepada wartawan, Kamis (6/12) lalu di ruang fraksi golkar.

Diingatkannya, Dinas PU sebelumnya telah berjanji akan menuntaskan perbaikan Jembatan Siak III pada bulan Juli, kemudian diundur Agustus, November dan terakhir Desember 2012 ini. Tetapi, setiap terjadi pengunduran jadwal perbaikan, Kepala Dinas PU tetap menyampaikan alasannya kepada Komisi C.

"Kita bisa memahami jika itu dianggap informasi bohongan. Sebab, jadwal sejak Juli, terakhir Desember ini sudah diketahui publik. Informasi itu sudah ditulis media. Tentu masyarakat menunggu kapan jembatan yang mencemaskan itu akan diperbaiki. Setiap ada pengunduran jadwal, Kadis PU selalu menyampaikan alasannya ke momisi C,"ungkap ABu Bakar Siddik.

Dinas PU mengundur sejak Juli lalu karena ingin memperbaiki hanger 1 dan 19 saja. Untuk perbaikan itu, dikirakan tidak berpengaruh ke hanger yang lain.

"Dinas PU masih mencari pola dengan ahli bagaimana menyiasati itu.  Ternyata tak bisa, semua harus diperbaiki. Dinas PU beralasan lagi agar ada ahli dari luar negeri. Setelah ahli itu dapat, hingga kini tak kunjung ada perbaikan,"lanjut Abu.

Untuk itu Abu Bakar  mengingatkan, jangan sampai muncul tuntutan masyarakat  terkait tunjangan kecemasan selama ini.

"Jika banyak tuntutan terjadi dari masyarakat, tentu kita tidak bisa mencegah. Kadis PU adalah orang yang paling bertanggungjawab,"tegasnya.

Lebih jauh Abu Bakar mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya. Kementrian PU sebenarnya telah mengeluarkan modul pentahapan perbaikan Jembatan Siak III. Berdasarkan modul tersebut pentahapan perbaikan jembatan tersebut sudah harus dimulai tanggal 4 Juni 2012 lalu.

Selain itu, ABu juga mengingatkan, bahwa umur jembatan tersebut sudah mencapai satu tahun sejak peresmian, 3 Desember 2011 lalu. Sedangkan, waktu pemeliharaan oleh kontraktor hanya berlangsung satu tahun. Sekarang, apakah tangungjawab kontraktor sudah selesai atau bagaimana. "Nanti tanggungjawab kontraktor habis. Perbaikan siapalagi yang bertanggungjawab,"tutup Abu Bakar. (Ln)

Pekanbaru,(Global)
Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)IX,di Hotel Labersa, Siak Hulu, Kampar, Riau, Ahad (2/12)dini hari, menetapkan 9 orang presedium Pimpinan Kolektif Majelis Nasional (PKMN) KAHMI yang diketuai Mahfudz MD untuk 5 tahun kedepan. Hasil ini didapat setelah penghitungan suara dari 33 Pimpinan Kolektif Majelis Wilayah dan 374 Pimpinan Kolektif Majelis Daerah  dari Sabang sampai Merauke.

Sementara, kandidat yang bertarung untuk memperoleh 9 suara tertinggi berjumlah 26 orang.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudz MD memperoleh suara tertinggi  dengan jumlah 347 suara. Kemudian baru disusul Viva Yoga Muladi yang memperoleh 334 suara, Ketua umum DPP partai Demokrat, Anas Urbaningrum  hanya berada diposisi ketiga yang mengantongi 320 suara. Baru kemudian disusul M. Marwan 313 suara, Anies Baswedan 308 suara, Bambang Soesatyo 260 suara, Reni Marlinawati 192 suara, M.S. Ka'ban 156 suara, dan  Taufiq Hidayat 153 suara.

Sembilan orang yang memperoleh suara terbanyak tersebut, langsung dikukuhkan dengan upacara pembacaan janji presedium KAHMI yang dipimpin oleh presedium sidang.

Atas kesepakatan forum, Politisi senior Akbar Tandjung dan Fuad Bawazier ditetapkan sebagai dewan penasehat. Dua tokoh senior ini terlihat semangat mengikuti prosesi pemilihan dari awal hingga akhir, sekitar pukul 03.00 dini hari. Meskipun, sejumlah peserta terlihat tidur di ruang sidang sembari menunggu hasil perolehan suara.

Sementara itu, ketua presedium KAHMI Riau, Johar Firdaus juga salah satu kandidat yang sempat digadang-gadang PKMW Riau menjadi salah seorang yang bakal memperoleh 9 suara terbanyak, ternyata hanya mampu mengumpulkan 40 suara.

Pantauan www.riau-global.com,  begitu prosesi pengukuhan presedium KAHMI selesai, Johar Firdaus, yang juga bertindak sebagai presedium sidang langsung menghilang dari arena sidang.

Data yang dihimpun,  sejak awal, ada 30 kandidat yang diusung peserta  untuk maju dalam memperebutkan 9 kursi presedium KAHMI.

30 kandidat itu adalah, M.Marwan, Edi Slamet Irianto, Amran Razak, Mahfudz MD, Abidin Syah Siregar, M.Jakfar Hafsah, Bambang Soesetyo, Viva Yoga Muladi, Abdullah Puteh, Fahmi Idris, Mashudi, M. Fansrullah Asa, Idzan Fautuhu, Taufik Hidayat, Johar Firdaus, Reni Marlinawati, Teuku Syahrul Ansori, Anas Urbaningrum, Harri Azhar Aziz, MS. Ka'ban, Erwin Moeslimin Singarjuru, Ibnu Topik, Endin Nasruddin, Marzul Veri, Heri Bakti, Anies Baswedan, Taufiqurrahman Saleh, Nurhayati Assegaf, Ismed Hasan Putro dan Eggy Sudjana.

Karena alasan tidak berada di tempat, maka 4 kandidat dinyatakan gugur,  Edi Slamet Irianto, M.Jakfar Hafsah,  Fahmi Idris dan Erwin Moeslimin Singarjuru.

Dikatakan Ketua umum Presedium PKMN KAHMI, Mahfudz MD, pihaknya akan segera mengaktifkan organisasi tanpa dibumbui oleh kepentingan politik praktis.

"Insyaallah tidak masuk kedalam politik praktis. Ini organisasi sumbangan pemikiran dan gerakan moral untuk negara,"ungkapnya usai prosesi pengukuhan.

Terpilihnya Mahfudz MD sebagai ketua umum presedium PKMN KAHMI, diharapkannya agar tidak dikaitkan dengan  dirinya yang akan menjadi salah satu calon presiden.

"Tidak mungkin saya gunakan ini untuk kepentingan politik nantinya. Karena memang organisasi ini bukanlah organisasi politik yang anggotanya lintas partai politik,"tegasnya.(Ln)

Pekanbaru,(Global)
Sesuai dengan rencana besok, Jumat (30/11)  mantan wakil Presiden RI, HM. Jusuf Kala akan membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang diadakan di Hotel Labersa, Kampar, Riau.

Sedikitnya, 1000 perserta dari keluarga KAHMI se Indonesia turut hadir dalam acara Munas KAHMI pertama yang bertempat di wilayah Sumatera ini.

Tema yang diusung dalam Munas KAHMI IX ini adalah mewujudkan kepemimpinan berkarakter menuju Indonesia yang berkeadilan sosial. Dari tema tersebut tampak bahwa KAHMI juga melahirkan kriteria calon pemimpin Indonesia yang paripurna dan sesuai tuntutan zaman.

Selain memilih presedium KAHMI nasional untuk periode berikutnya, juga diharapkan hasil Munas KAHMI dapat melahirkan rumusan pemimpin negara Indonesia yang ideal tersebut, yakni pemimpin yang kuat dan tidak lemah, baik secara fisik maupun pemikiran, tidak ragu-ragu dan berani menaungi rakyat Indonesia. Perumusan gagasan dari KAHMI ini akan menjadi kontribusi besar untuk perkembangan bangsa Indonesia.

"Pemimpin seperti itulah nanti yang akan menuju negara yang berkeadilan sosial. Dalam merumuskan kriteria pemimpin berkarakter menuju Indonesia yang berkeadilan sosial, tentu KAHMI menghimpun segenap pemikiran, bagaimana menata bangsa ini ke depan,"ungkap Ketua Organizing Committe Nasional, Ruslim Sembiring, kepada wartawan,  Kamis (29/11)

Esensi Munas KAHMI, selain memilih presedium KAHMI nasional juga dapat memberikan kontribusi untuk menata bangsa ini kedepan, demi mencapai Indonesia yang berkeadilan sosial. Oleh karena itu, dalam tentatif acara, panitia juga mengagendadakan acara sarasehan yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional.

Dijelaskan Ruslim Sembiring, acara sarasehan dimulai setelah acara opening ceremonial. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan Sarasehan adalah Mahfudz MD (Ketua Mahkamah Konstitusi), Abraham Samad (Ketua KPK RI), Yusril Ihza Mahendra (ahli Hukum Tata negara) dan Fuad Bawazir (Mantan Menkeu). Dalam acara Sarasehan ini, juga turut hadir gubernur Riau, HM. Rusli Zainal serta tokoh-tokoh KAHMI lainnya.

Tidak hanya itu, selama kegiatan Munas berlangsung, segenap tokoh nasional dan daerah se Indonesia juga turut hadir memeriahkan acara. Bahkan, Panitia sudah menyiapkan 4 hotel berbintang di Pekanbaru untuk menampung tamu dari Sabang hingga Merauke.

Selain itu, Ruslim Sembiring juga berharap, semoga Riau sukses menjadi tuan rumah dalam Munas KAHMI IX ini serta target KAHMI secara nasional dapat tercapai dengan baik.

"Semoga Munas KAHMI IX di Riau ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, baik bagi internal KAHMI maupun bagi bangsa Indonesia,"harapnya.

Sementara itu, koordinator acara, Ida Rifda juga mengatakan, selain ada acara sarasehan dengan tokoh-tokoh besar KAHMI, acara juga dimeriahkan dengan berbagai tampilan hiburan dari budaya Melayu Riau.

"Kita juga sediakan acara hiburan yang tak kalah menariknya, seperti musik, tari dan berbagai pergelaran kebudayaan Melayu Riau. Kita punya target, bagaimana mengemas acara ini sekreatif mungkin, sehingga Riau sukses menjadi tuan rumah,"katanya.

Ida  menyebutkan, dipilihnya Riau menjadi tuan rumah Munas KAHMI merupakan sebuah kehormatan atas kepercayaan warga KAHMI secara nasional. Untuk itu, pihaknya bertekad menyajikan acara demi acara yang menarik dan bernilai. (Lyn)

Karimun,(Global)
Ketidak  mampuan  Asisten Satu  Setda  Karimun   R. Usman  dalam  menjalankan tugas  sebagai    Ketua  Tim  Penertiban  Terpadu  (  TPT )  terkait  penertiban   Rumah Liar ( RULI)  dikawasan   Ruang  Terbuka  Hijau  ( RTH )  depan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah ( RSUD)  Karimun terkesan  menutupi  ketidak  berdayaan  terhadap  tim  yang  dipimpinnya,  sehingga  dengan  mudah mengeluarkan  kata-kata  yang  tidak  pantas  untuk  diutarakan  seakan-akan  ganjalan  politik  membatasi   serta   mengangkangi     kepentingan  daerah.

Penertiban  Rumah  Liar  (RULI  )  yang  selama  ini  digaungkan  tidaklah  sama  halnya  seperti  selebrritis  yang  lagi  mencari  sensasi  agar  tekenal,   ini  adalah urusan  kepentingan  daerah  bukan  kepentingan  kelompok,  perorangan  dan  kepentingan  para  pejabat,  sematara   Asisten  Satu  Setda  Karimun  adalah  pemain  politik  handal  seharusnya  lebih  memainkan  peranan  peting  untuk  menyelesaian  urusan  penertiban  tersebut.

Aan,  salah  seorang  warga  Sungai  Lakam  Karimun  yang  sering  mengikuti  perkembangan  dan kemajuan  Kabupaten  Karimun  saat  ditemui  awak  media  on line www.riau- global com, dikediamannya  Kamis ( 29/11 ) mengatakan,  inilah yang  sangat  kita takutkan  jika seorang  pejabat  publik  figur  seperti   Asisten  Satu  Setda  Karimun R. Usman  berbicara  terlampau  hati-hati jadinya  kebablasan  dan  dapat  kita lihat sistem  yang  dijalankan  di Pemkab  Karimun  lagi  “ SAKIT TENAT “ . Dan  jangan  pula  alasan politik dijadikan  kambing  hitam  membuat  perda  tidak  dijalankan, ujarnya.

Sementara itu mantan anggota DPRD Karimun, Zuriantiaz,  ketika dimintai komentarnya  oleh   media  www .riau-global com  melalui  via  heandpone  Kamis  (29/11 ) menyebutkan, itukan  sudah  ada  Perda  yang  harus  diingat  oleh  jajaran  Pemkab  Karimun,  apa  lagi yang  diserahi  tugas  bahwa  perda itu  lahirnya  pakai  uang  masayarakat,  apapun  hasilnya  mau  manis  ataupun  pahit harus  dikembalikan  kepada  masyarakat  dan  aturan-aturan  yang  dibuat  bukanlah  mutlak  kepentingan  para pejabat,   kata Zuriantiaz.

 Ditambahkannya,  apa bila ada ganjalan  politik dalam satu pekerjaan yang harus dituntaskan tentunya ini  menjadi  wabah penyakit  dimasing-masing  instansi,  semuanya  akan  mengelak , menghindar, menjauh  dan  mengatakan  ini  ganjalan politik  menjelang  tahun   2014. Dengan     demikian   kata lainya adalah  semua  yang  dikerjakan  dihentikan  sampai  habis  tahun 2014  kalau  mau agak sediki bijaksana  dan  bertindak tegas  Perda  yang  ada  sudah  cukup  jelas  itukan  payung  hukumnya,  paparnya. ( Mas )

Pekanbaru,(Global)
Rencana Studi Banding (Stuban)  DPRD Riau ke luar negeri batal karena para pada rapat pimpinan DPRD Riau yang dilaksanakan beberapa hari lalu memutuskan bahwa perjalanan keluar Negeri ditiadakan atau batal..

Penyampaian pembatalan kunjungan DPRD Riau disampaikan Iwa Sirwani Bibra, Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau pada bincang-bincang dengan wartawan, Rabu (28/11).

Disampaikan Iwa Sirwani, berhubung beberapa anggota DPRD Riau masih tersangkut hukum di pengadilan. Maka, niat Anggota DPRD Riau yang lain untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dibatalkan dan itu berdasarkan kepada hasil rapat Pimpinan DPRD Riau beberapa hari yang lalu.

Selain itu, banyaknya kesibukan yang dilakukan anggota DPRD Riau dalam pembahasan RAPBD 2013 maka kegiatan itu dibatalkan saja,terang Iwa Sirwani Bibra lagi.

"Bahkan banyak teman-teman kita dicekal untuk ke luar negeri, dan banyak yang tidak mengurus visa keberangkatan serta kritikan seluruh elemen masyarakat Riau makanya  waktunya tidak tepat untuk dilaksanakan kunjungan ke luar negeri tersebut,"terang Politisi Golkar Riau itu lagi.

Karena batal, tentu mau tidak mau anggaran yang telah dialokasikan untuk itu yakni sekitar Rp  5 Miliar itu harus dikembalikan ke kas daerah,lanjutnya lagi.(Rgc)

Pekanbaru,(Global)
Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengadakan Munas Nasional (Munas) yang dikemas dengan merumuskan konsep kepemimpinan ideal bagi negara Indonesia. Munas ini mengangkat tema  "mewujudkan kepemimpinan berkarakter menuju indonesia berkeadilan sosial. Alasan kuat Munas diadakan di Provinsi Riau  Riau, merupakan dorongan kuat oleh KAHMI Riau di level nasional untuk merumuskan konsep pemimpin ideal untuk Indonesia dari bumi Lancang Kuning.

"Jadi, Munas KAHMI yang akan kita taja ini tidak hanya bertujuan memilih presedium KAHMI nasional. Tetapi, kita juga mengupayakan dalam acara tersebut merumuskan kepemimpinan berkarakter menuju bangsa Indonesia berkeadilan sosial. Hal tersebut bisa direkomendasikan kepada tokoh tertentu yang diharapkan bangsa,"demikian diungkapkan Ketua Presedium KAHMI Riau sekaligus Ketua Panitia Munas KAHMI IX Riau, Drs Johar Firdaus, Rabu  (28/11).

Dipaparkan Johar, Munas ini juga untuk menyongsong pesta demokrasi indonesia di 2014. Sedangkan kepemimpinan berkarakter menurut konsep KAHMI, kata Johar, adalah pemimpin yang kuat dan tidak lemah, baik secara fisik maupun pemikiran, tidak ragu-ragu dan berani. "Pemimpin seperti inilah  nanti yang akan menuju negara yang berkeadilan sosial,"jelas Ketua DPRD Riau itu.

Dijelaskan Johar, Munas KAHMI IX di Riau ini merupakan kali pertama diadakan di areal Sumatera. Dari 3 provinsi yang diusulkan saat Rapimnas KAHMI pada April tahun ini, nyatanya Provinsi Riau menjadi pilihan pertama sebagai tuan rumah. Hal tersebut menjadi kehormatan bagi Riau karena dengan Munas ini diharapkan memberikan kontribusi kepada Riau serta bangsa Indonesia. Pasalnya, yang akan hadir saat acara munas KAHMI bukanlah merupakan tokoh biasa tetapi tokoh daerah dan tokoh nasional dari seluruh Indonesia, yang disediakan untuk 1000 peserta serta 3000 keluarga KAHMI lainnya.

Untuk pelaksanaannya sampai hari ini, KAHMI Riau sudah 100 persen siap, sedangkan KAHMI Riau juga telah sediakan 4 hotel berbintang, yakni, Hotel Labersa, Hotel Pangeran, Hotel Ratu Mayang Garden dan Grend Central Hotel,katanya lagi.

"Acara ini dibuka  Jumat (30/11) nanti oleh mantan presiden RI, Jusuf Kalla sebagai Presedium KAHMI nasional. Sementara, tokoh-tokoh nasional yang akan hadir hampir semua keluarga KAHMI, seperti Akbar Tanjung, Mahfudz MD, Anas Urbaningrum, Anis Baswedan, dan tokoh-tokoh lainnya yang tak mungkin disebutkan namanya satu persatu,"terangnya Johar lagi.

Saat ditanyakan, kenapa KAHMI hanya berkeinginan melahirkan rumusan calon pemimpin bangsa, Johar menjawab, KAHMI bukanlah organisasi ekslusif yang menyebut nama. KAHMI merupakan organisasi terbuka tetapi punya kriteria pemimpin yang ideal sesuai kebutuhan bangsa.

"Kita tidak menyebut nama, tetapi kita merumuskan kriteria untuk tokohnya. Bisa jadi, tokoh yang kita jagokan untuk memimpin bangsa ini adalah non KAHMI. Kalau kriteria itu ada padanya,"tegas Johar.

Sementara itu, tokoh KAHMI Riau yang menjadi ikon untuk dijagokan maju menjadi salah seorang presedium KAHMI nasional adalah Johar Firdaus sendiri. Hal tersebut sudah merupakan kesepakatan KAHMI Riau, mengingat dedikasi dan loyalitas Johar selama ini, baik sebagai tokoh masyarakat Riau maupun sebagai tokoh KAHMI sendiri. (ln)

Pekanbaru,(Global)
DPRD Riau menargetkan pembahasan APBD 2013 akan selesai pertengahan Desember 2012. Hari ini, Selasa (27/11) Banggar DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau mulai membahas RAPBD Riau 2013,demikian disampaikan Ketua DPRD Riau Drs Johar Firdaus kepada wartawan,Selasa (27/11).

Disampaikan Johar, rapat kerja Bangar dan TPD hari pertama ini baru masuk pada pembahasan item pendapatan. Meskipun sempat deadlock, namun rapat akan dilanjutkan  pada pukul 14:00 wib siang ini.

"Untuk itu mengharapkan pembahasan ini bisa berjalan lancar. Dan pembahasan RAPD Riau 2013  bisa selesai secepatnya. Dan ditargetkan pada pertengahan Desember 2012 ini , APBD 2013 sudah bisa disahkan,"ungkap Ketua DPRD Riau itu.

Disebutkan Johar Firdaus menyebutkan, adapun APBD Riau 2013  direncanakan sebesar Rp6,4 triliun lebih. Namun angka itu, masih mungkin berubah, tergantung hasil pembahasan nanti.(Rgc)

Pekanbaru,(Global)
Bursa calon gubernur dan wakil gubernur Riau, untuk Pilgubri 2013 mendatang satu persatu sudah mulai mengerucut. Meskipun, itu baru sekedar komunikasi informal di antara cagub dan cawagub Riau untuk membidik pasangan masing-masing.

Sementara, Ketua DPW PPP disebut-sebut sebagai cawagub terkuat yang diperebutkan banyak cagub lainnya. Bahkan, cagub terkuat, Mambang Mit dikabarkan akan berpasangan dengan Aziz Zainal tersebut.

Saat dikonfirmasi wartawan, akhir pekan kemarin di ruang Komisi C DPRD Riau , Aziz Zainal mengaku kalau dirinya menjadi bidikan kuat Mambang Mit.  Namun, hal itu belum ada keputusan.

"Sebenarnya tidak ada bidik membidik, dan tarik menarik. Yang ada hanya komunikasi intensif saya dengan MM. Tapi saya belum bisa jawab sekarang hal itu,"ungkap Aziz Zainal.

Meski demikian, Aziz memberikan signal positif kalau dirinya siap mendampingi MM. Alasannya, Ketua Komisi C, DPRD itu memakai mazhab realistis, yakni siap menang walaupun sebagai cawagub.


"Kita mengadakan komunikasi yang inten. Kemungkinan berpasangan dengan MM  tetap ada. Kita pakai mazhab realitis aja. Kita cari menang, kalau pun cagub tapi kalah untuk apa. Biarlah cawagub tapi peluang menang besar,"katanya lagi.

Tetapi, Aziz juga tidak menampik berpasangan dengan yang lain. Hal itu kata dia, lihat dulu popularitas dan elektabilitas calon gubernur. Dia juga tidak menampik bahwa sampai saat ini dirinya masih ingin di nomor 1, yakni untuk cagubri.

"Sekarang semuanya masih ingin nomor satu. Saya juga. Tapi kita lihatlah nanti, Akhir desember semuanya sudah bisa plong,"katanya.

Dia juga mengakui sudah mendengar kalau dirinya cawagub terkuat yang disebut-sebut pihak MM."Saya dengar begitu, komunikasi dengan MM juga begitu (cawagub terkuat),"katanya lagi. (lnl )

Sepanjang 2 KM untuk Habiskan Anggaran Rp  40 Milyar 

Pekanbaru,(Global)
Untuk mengatasi arus lalu lintas yang semakin padat akses Riau-Sumbar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), telah merencanakan membangun jalan raya bebas hambatan (highway). Jalan tersebut menghubungkan Pekanbaru-Danau Bingkuang, Kabupaten Kampar.

Disampaikan Kepala Dinas (Kadis) PU Riau, SF Hariyanto, Kamis (22/11), di ruang komisi C gedung Lancang Kuning, pembangunan Highway tersebut direncanakan tahun 2013 mendatang dengan panjang 2 Km untuk anggaran Rp 40 miliar.

Disampaikan Kadis PU Riau itu, Detailed Engineering Design (DED) sudah ada, tinggal menyusun rencana pembangunannya saja.

"Jalan highway ini sangat perlu, mengingat jalur Pekanbaru-Danau Bingkuang ini sangat padat dilewati oleh
kendaraan. Tanpa jalan raya bebas hambatan ini, kita tidak akan pernah berkembang, karena semua daerah telah membuktikannya,"terang SF Hariyanto dihadapan anggota Komisi C DPRD Riau.

Menyangkut  dengan pembebasan lahan, kata SF Hariyanto, sudah tidak ada masalah. Pihaknya telah membebaskan lahan yang akan terkena jalur pembangunan highway tersebut, karena jauh-jauh hari Dinas PU telah mempersiapkannya.

Lebih lanjut, dikatakannya,  untuk lebarnya direncanakan masing-masing 10 meter. Dibangun dua jalur, dengan pembatas jalan selebar 80 centimeter. Sehingga, dengan adanya highway ini maka jalur Pekanbaru-Dumai dipastikan akan lancar. Apalagi saat-saat tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri.

"Jalur ini merupakan lintas provinsi, jadi banyak dilintasi oleh kendaraan baik Sumatera maupun Jawa. Apalagi ketika jalur mudik. Melalui highway ini, kita pastikan jalur ini lancar,"lanjut Kadis PU Riau itu lagi.

Sementara itu, ketua Komisi C DPRD Riau, Azis Zainal, membenarkan rencana pembangunan highway tersebut. Ditegaskan Azis Zainal, Komisi C DPRD Riau sangat mendukung pembangunan highway ini, karena dengan adanya jalan raya bebas hambatan ini bisa memperlancar jalur Pekanbaru-Danau Bingkuang. sebab. selama ini jalur tersebut kerap sekali terjadi kemacetan. Apalagi, dalam waktu-waktu tertentu. Seperti, musim mudik.

"Ya, kita mendukung sekali pembangunan highway ini. Karena, memang sudah sangat dibutuhkan. Apalagi, di seluruh provinsi di Indonesia sudah membuktikannya,"ujar Politisi PPP ini.(Lny)

Hasil Pembahasan Komisi C dengan Dinas PU Riau


Pekanbaru,(Global)
Setelah beberapa kali pertemuan dan kajian, akhirnya Komisi C DPRD Riau yang membidangi persoalan Pembangunan menyepakati jumlah anggaran untuk seluruh kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau sebesar Rp2,5 Triliun lebih.

“Setelah kita adakan kajian beberapa kali, kami menyepakati bahwa anggaran Dinas PU Riau di 2013 nanti sebesar Rp2.532.871.405.389,” ungkap Ketua Komisi C Aziz Zaenal,  dalam hearing finalisasi Pra KUA-PPAS APBD murni tahun 2013 dengan Dinas PU Riau yang diadakan di Ruang Komisi C DPRD Riau, Kamis (22/11) .

Diterangkan Aziz, anggaran senilai Rp2,5 Trilun tersebut digunakan untuk berbagai belanja langsung dan tidak langsung pada Dinas PU tersebut.Dimana belanja langsung semula Rp 2,48 Triliun menjadi Rp 2,462.355.405.389 dan belanja tidak langsung semula Rp 68 Milyar menjadi Rp 70 Milyar lebih.

Meskipun Komisi C DPRD Riau telah menyepakati jumlah anggaran Dinas PU Riau mencapai Rp2,5 Triliun lebih. Namun, finalisasinya tetap berada di tangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau,tegasnya lagi.

“Anggaran yang 2,5 Triliun lebih ini akan kami laporkan ke Banggar untuk mereka bahas nantinya. Bisa jadi Banggar nanti menyepakati jumlah itu dan bisa juga tidak disepakati Banggar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Riau, SF. Hariyanto menyambut positif hal tersebut dan berharap anggaran sebesar itu bisa dicairkan sepenuhnya pada tahun 2013 nanti.

Selain itu, Kadis PU Riau itu juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran Rp2,5 Trilun lebih itu, di antaranya digunakan untuk berbagai kegiatan untuk peningkatan jalan yang ada di Riau.

Dijelaskan SF Hariyanto, untuk Peningkatan Jalan Ujung Batu- Pasir Pengaraian senilai Rp8.000.000.000, Peningkatan Jalan Rantau- Mahato senilai Rp12.500.000.000, Peningkatan Jalan Kandis- Tapung senilai Rp15.000.000.000,” tutupnya.(Rgc)

Aksi Hippmainsel Demo DPRD Riau

Pekanbaru,(Global)
Sekitar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Inderagiri Selatan (Hippmainsel) Pekanbaru mendemo di gedung DPRD Riau, Senin (19/11) .

 Aksi mereka sempat terhadap pintu pagar yang terkunci rapat, dimana mereka berorasi sambil duduk membentang spanduk dan poster di atas jalan aspal, di depan pintu pagar gedung dewan. Namun tak lama kemudian, mereka dipersilahkan masuk. Orasi dilanjutkan di Ruang Komisi A DPRD Riau.

“Secara fisik, administrasi dan tekhnis, Insel sudah layak dimekarkan tapi kenapa ini belum juga dilakukan,” ungkap  Eri Zulapri, Ketua Umum Hippmainsel saat menyampaikan orasinya di Ruang Komisi A.

Dikatakannya, usulan rekomendasi pemekaran yang saat ini telah masuk ke DPRD Provinsi Riau menjadi salah satu jalan untuk mencapai pemekaran dan DPRD Provinsi Riau harus serius serta segera memproses usulan ini karena terkait dengan rakyat Insel yang telah lama dinantikan.

“Jangan ada kepentingan politik yang tidak sehat yang mengakibatkan proses ini berlarut-larut dan segenap mahasiswa dan rakyat Insel akan menjadi garda terdepan dalam menggesa proses pemekaran ini, juga Anggota DPRD dapil Inhil agar pro aktif menyikapi ini,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Wita Antasari, Koordinator Lapangan. Menurutnya, perjuangan rakyat Insel dalam menggapai pemekaran ini tidak akan pernah pudar.

“Ada empat poin yang menjadi tuntutan kami kali ini. dimana  mendesak DPRD Provinsi Riau segera membahas proses pemekaran Insel, Meminta Gubri dan Bupati Inhil untuk lebih pro aktif menyikapi pemekaran Insel, Anggota DPRD Riau Dapil Inhil mundur jika tidak mampu memperjuangkan aspirasi pemekaran Insel, Pemekaran Insel harga mati,” katanya.

Menanggapi tuntutan ini. Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi merespon positif pemekaran Insel ini, apalagi surat rekomendasi pemekaran Insel ini sudah berada di Komisi A.

“Surat rekomendasi baru sampai ke kami pada tanggal 13 November kemarin dan kami akan jadwalkan segera untuk mengundang beberapa stake holder yang ada, guna membahas ini lebih jauh agar bisa segera di paripurnakan di DPRD ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Jabarullah, Anggota DPRD Riau dapil Inhil menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Insel ini.

“Kami siap memperjuangkan dan mengawal pemekaran Insel ini agar bisa teralisasi segera, kami juga berharap kepada Komisi A yang membidangi masalah ini agar di akhir tahun 2012 ini, prosesnya sudah sampai ke Kemendagri,” tutup Anggota Komisi D DPRD Riau ini.(Rgc)