Concong,Inhil(Global)
Harapan petani kopra saat ini berada pada Pemkab Indragiri Hilir melalui Instansi terkait persisnya telur diujung tanduk, dapat kiranya memainkan peranan guna mencegah dan membantu nasib petani semakin hari semakin terpuruk  sejak 2 (dua) tahun terakhir.

Dengan anjloknya harga kopra ditingkat penampungan tersebar dibeberapa titik di Kecamatan Concong menjadikan hidup petani serba tak menentu , sementara tingkat kebutuhan hidup terus merangkak naik hingga mencapai level tertinggi untuk ukuran wilayah Kecamatan. 

Ironisnya , tidak ada tindakan dari Pemkab Indragiri Hilir berupaya menetralkan harga agar menjadi stabil imbas dari anjlok harga kopra tentunya menambah beban hutang kepada yang disebut dengan Tauke, terus berkelanjutan untuk saat ini saja harga kopra kwalitas terbaik hanya mencapai kisaran tertinggi lebih kurang Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah ) per seratus kilo gram.

Dengan demikian petani harus memaksakan panen kopra guna memenuhi  tingkat kebutuhan hidup untuk keluarga carut marutnya persoalan harga kopra terkesan adanya spikulasi ditingkat penampungan mendorong terjadinya anjlok harga ditingkat petani , sudah dapat dibayangkan tingkat kemiskinan kembali menjajah sarta menghampiri sekian banyak petani kopra di Kecamatan Concong .

Disamping hasil laut kopra merupakan primadona ke 2 (dua) terbesar di Kecamatan Concong sudah mengalami kelumpuhan sehingga penguatan serta ketahan ekonomi pedesan tidak bisa memberikan andil lebih berarti ,demikian disampaikan Darmadi mantan Kepala Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong saat dikomfirmasi media online www.riau-global.com melalui via HP hari Sabtu (5/1).

Ditambakannya lagi , Jangankan mau melunasi hutang dengan tauke hasil kerja petani kopra saat ini hanya pas-pasan saja kalau tidak menambah hutang bagai mana kebutuhan hidup malai dari anak masih sekolah , hingga kebutuhan lainya bergantung pada hasi penjualan kopra. "Mudah-mudahan saja Pemkab Indragiri Hilir lebih jauh memikirkan kelangsungan hidup para petani kopra", jelas Daramadi sembari berharap.(bm/ma) ).

Sungai Guntung,Inhil (Global)
Sudah sekian tahun pembangunan pasar Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau telah rampung dikerjakan dengan menggunakan Anggaran APBD Kabupaten Indragiri Hilir, dengan nilai  cukup fatastik Milyaran Rupiah tidak dipergunakan dan belum pernah diresmikan.

Adapun kondisi dari pasar tersebut sangat mengkhawatirkan mengalami keretakan sehingga pedagang engan menempati kendati sudah disediakan oleh Pemkab Indragiri Hilir , pedagang lebih memilih membuat tempat secara pribadi untuk menggelar barang daganganya .

Jika demikian keberadaan pembangunan pasar tidak bisa dinikmati masyarakat tentunya timbul pertanyaan , apakah pengerjaan pembangunan pasar Sungai Guntung telah memenuhi standar…??? atau adanya konsfirasi terselubung menjadikan pembangunan pasar terkesan asal jadi.
Salah seorang masyarakat bernama Arifin saat dikomfirmasi oleh media online www.riau-global.com  melalui via HP  Sabtu ( 5/1 )  mengatakan seingat saya (arifin-red ) pembangunan pasar tersebut cukup lumayan lama mungkin ada 6 (enam) tahun ,  disayangkan tidak seorangpun masyarakat mau menanyakan kepada Instansi terkait  andai kata adanya pelanggaran dan menyalahgunakan dana Anggaran pembangunan diharapkan agar Aparat Penegak Hukum bergerak capat dapat memulai dari kejadian ini, pungkas Arifin berharap.
Kata Arifin lagi , Pembangunan pasar diperkirakan mencapai 7 (tujuh) Milyar Rupiah , akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan sudah jelas menghambur-hamburkan keuangan Negara dan dapat merusak tatanan perekonomian suatu wilayah. Intinya dengan adanya fasilitas pasar  sebagai tempat sentral pertemuan singkat antara penjual dan pembeli sehingga gairah pasar dapat meningkatkan tarap hidup sebagai ketahanan ekonomi masyarakat secara utuh , paparnya mengakhiri. (Bm/ma*) 

Concong, Inhil,(Global)
Dengan memakan jarak tempuh perjalanan  laut selama lebih kurang 9 (Sembilan ) dari Kabupaten  Karimun ke Kecamatan Concong, Inhil Provinsi Riau dan sebaliknya KM. Adalasan bukan Ferry angkutan penumpang melainkan  Kapal Kayu cargo  dipergunakan untuk mengangkut hasi laut tujuan Negara Singapura transit di Karimun.

Dengan demikian keberadaan transpotasi milik pribadi pengusaha bernama  Aseng berasal dari Kecamatan Concong seakan tidak mampu membendung bagi orang yang mau menumpang ternyata rasa solidaritas ditunjukan oleh empunya Kapal tanpa dipungut biaya. Dan  tak  jarang penumpang bekerja di Batam , Tanjung Pinang ,  juga Karimun mau  pulang kampung harus  menunggu jadwal keberangkatan kapal  pada hari kamis  bertolak  ke Concong dan sebaliknya.  Setiap hari minggu sore keberangkatan kapal juga dinanti-natikan sejumlah penumpang dari Concong ke Karimun .

Tradisi ini sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun berjalan dan sudah banyak kali Kapal Kayu milik Aseng berganti  penumpang tetap saja setia  dengan alasan kalau pulang kampung halaman ,  dari Karimun melalui Kabupaten Indragiri Hilir jaraknya terlalu jauh terkesan  lama dan berbelit-belit  perjalanannya. 

Kendati ada  beberapa kapal kayu cargo dari Concong juga membawa hasi laut hanya sampai di Kecamatan Buru dan Kecamatan Moro Kabupaten  Karimun.

Salah seorang penumpang  Ana ( 34 ) Tujuan Desa Kampung Baru Kecamatan Concong saat ditemui media online www.riau-global.com  disalah satu kedai kopi pelantar samping Hotel Gabion, yang  lagi bersiap-siap mau berangkat, Kamis (3/1 )  mengatakan, kalau kami pakai SB Sri Gemilang palingan juga nyampai ke Ttembilahan  sore hari , jadinya harus bermalam di Tembilahan ongkospun untuk 1 (satu ) orang  sebesar Rp 260.000,00,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah) sementara saya (Ana-red)  5 ( lima ) orang sudah berapa kata  Ana  menjelaskan.

Memang  sih ,  Abk Kapal tidak meminta ongkos lantaran saling kenal tapi kami sebagai penumpang juga tahu diri walaupun tidak besar tetap kami kasih uang sejumlah Rp.20.000,- ( dua pulu ribu rupiah ) terkadang juga kami sebagai penumpang ditawari makan sama Abk Kapal, kalau lagi apes sering ketemu petugas dilaut.   Ya… mungkin saja uang terkumpul tersebut diserahkan kepada petugas itukan cuma perkiraan saya aja, cetus  Ana menyudahi. (Bm/ma )

TEMBILAHAN (Rakyat Riau) - Salah satu kerajinan masyarakat Desa Pungkat Kecamatan Gaung yang sudah turun menurun adalah keahlian meraka dalam mebuat perahu, baik yang ukuran kecil dibawah 10 ton hingga ukuran besar yang bobotnya hingga mencapai ratusan ton.

Kerajinan perahu warga desa Pungkat sangat terkenal tidak hanya di Kecamatan Gaung, tapi hapir seluruh wilayah Kabupaten Inhil, bahkan juga ada pesanan yang datang dari luar daerah ini. Terkenal kerajinan warga Pungkat tersebut tidak lain dikarenakan perahu yang dihasilkan memiliki kualitas sangat baik, dan pengerjaan juga halus hingga rata-rata pelanggan yang memesan perahu merasa puas atas hasil pesanan mereka.

Hanya saja belakangan ini permasalahan mulai muncul, akibat dari berkurangnya ketersedian bahan baku yang tersedia. Terus berkurangnya bahan baku disebakan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan selama ini oleh sawmill yang banyak berdiri di sepanjang sungai Gaung, meski saat ini sudah sangat berkurang dampak dari pemberantasan ilegall logging yang dilakukan aparat.

Kepala Desa Pungkat Imran H Awang, kepada Rakyat Riau belum lama ini mengungkapkan selain permasalahan di atas makin berkurangnya bahan baku dikarenakan sebagian besar hutan yang ada sudah masuk kedalam areal HPH perusahaan. Hingga pada gilirannnya masyarakat tidak dapat lagi mengambil kayu dihutan yang sudah masuk dalam areal milik perusahaan.

"Sebagian besar warga saya adalah pengrajin perahu. Meski mereka juga memiliki kebun, membuat perahu adalah pekerjaan sampingan lainnnya yang cukup menjanjikan. Tapi dengan minimnya bahan baku belakangan ini, masyarakat kesulitan untuk memenuhi pesanan yang datang," katanya.

Selain itu penyebab minimnya bahan baku, adalah pemberantasal ilegall logging yang dilakukan oleh aparat. Banyak masyarakat tak berani untuk menebang kayu di hutan takut nantinya ditangkap oleh aparat karena dinilai telah melakukan kejahatan ilegall logging. "Sebenarnya masih ada kayu yang tersedia dihutan, tapi karena warga takut dituduh melakukan kegiatan ilog, makanya tak berani mengambil kayu," ujarnya.

Untuk itu warga sangat berharap, agar ada kebijakan khusus yang diambil instansi terkait maupun Pemkab Inhil supaya mereka bisa mengambil kayu dihutan untuk keperluan membuat perahu, tanpa harus dituduhkan telah melakukan kegiatan ilegall logging. (Nejad)

TEMBILAHAN (Rakyat Riau) – Ternyata pelaksanaan proyek PLH (Perumahan Layak Huni) 2010 yang saat ini tak kunjung selesai di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dimana dalam kegiatan pelaksanaan proyek itu, diduga banyak penyimpangan. Selain pekerjaannya kini tak selesai dan tidak sesuai dengan bestek juga diduga ada permainan antara kontraktor pelaksana proyek dengan instansi terkait.

Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Suku Duano Desa Kuala Selat, Matto L belum lama ini, Bahwa dirinya pernah dibujuk untuk melakukan pencabutan laporannya kepada pihak kepolisian pada tanggal 7 April 2011 lalu, terkait adanya temuan dalam pelaksanaan proyek Perumahan Layak Huni di desa Kuala Selat yang tidak sesuai bestek

“Sebenarnya per tanggal 7 april 2011 yang lalu saya sudah melayangkan surat kepada pihak kepolisian terkait adanya temuan pengerjaan PLH yang kita nilai tidak sesuai bestek. Bahkan saya sudah pernah diminta hadir ke kantor kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Namun Saat pertemuan di kantor Dinas Sosial Inhil beberapa waktu lalu yang juga dihadiri Sekcam Kecamatan Kateman, Perwakilan kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan beberapa orang pejabat Dinsos saya dibujuk untuk mencabut laporan tersebut, ” akui Mato.

Dikatakannya juga bahwa di dalam pertemuan tersebut, ia sempat menyampaikan keluhan warganya yang merasa keberatan dengan upah pembangunan rumah yang hanya dihargai Rp2,1 juta/unit termasuk pengecatan. Setelah dipertanyakan langsung kepada perwakilan kontraktor, rohaya, dirinya bersedia memberikan tambahan. Akhirnya terjadilah tawar menawar penambahan biaya. Tetapi ketika ada taawar menawar tersebut dirinya sempat disebut memeras.

“Tentu saya tidak senang pak. Saat itu saya diminta untuk mengajukan nilai penambahan tapi mereka tidak bersedia dan mereka meminta saya saja yang buka. Saya sebutlah minta penambahan Rp1,5jt / unit. Kok malah dibilang memeras. Karena saya sudah capek sejak siang belum makan sampai habis waktu Maghrib setelah beberapa kali tawar menawar, sayapun menyetujui penambahan biaya hanya sebesar Rp250 ribu/unit. Namun saat itu mereka masih mengajukan satu syarat agar saya bersedia mencabut laporan kepolisian,” tambah Matto.

Karena dengan adanya masukan dan alasan pencabutan laporan kepihak kepolisian karena tim Irjen Kemensos sendiri yang akan turun kelokasi proyek. Diakui Matto lagi, akhirnya ia menyetujui untuk mencabut laporannya. setelah selesai di buatkan format pencabutan laporan tersebut, kemudian diripun ment\andatangani format pencabutan laporan tersebut, namun belum diberinya stempel.

“Esok paginya, salah seorang dari Dinsos Inhil menghubungi saya dan meminta agar saya memberikan stempel dan dirinya juga yang mengantar saya ke Mapolres Inhil untuk mengantarkan surat pencabutan tersebut, tapi oknum Dinsos tidak ikut saya masuk untuk menyerahkan berkas pencabutan laporan tersebut. Tetapi saat itu pihak kepolisian pun secara terang-terangan menyatakan pencabutan ini tidak akan bisa dikabulkan.

“Ketika saya menyerahkan berkas pencabutan laporan itu, secara terang-terangan pihak kepolisian tidak bisa mengabulkan dan saya sampaikan kepada pihak kepolisian, saya mana tahu karena ini saya cuma diperintah. Tidak hanya itu saya juga kecewa, sisa penambahan upah pembangunan rumah yang dijanjikan akan diberikan setelah kepulangan tim irjen nyatanya juga tidak dibayarkan. Terus terang saya merasa sangat dibodohi dan dikelabui mereka mentah-mentah. Saya sangat berharap agar kasus ini terus berlanjut,” pinta Mato sambil menyampaikan isi hatinya.

Kemudian terkait adanya permasalahan tersebut, Ketua LSM Gemilang Serumpun, Indra Gunawan ketika ditemui wartawan (5/5) Mengatakan secara kelembagaan ia sangat berharap agar pihak aparat hukum khususnya kejaksaan untuk serius menindaklanjuti hal ini agar kelak apapun program yang sudah dicanangkan pemerintah benar secara utuh sampai kepada masyarakat tanpa adanya berbagai akal-akalan.

“ Kita secara kelembagaan sangat mengharapkan dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ini, bisa ditindaklanjuti oleh aparat hokum. Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat yang telah diberikan pemerintah dalam bentuk pembangunan itu bisa secara utuh dapat dirasai masyarakat, “ harap Indra.(Nejad)

Dalam hal kerajinan daerah, Kabupaten Inhil merupakan satu Kabupaten yang memiliki ciri khas kerajinan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya.Adapun jenis kerajinan daerah Kab. Inhil diantaranya yaitu anyaman pandan, kerajinan dari tempurung dengan bentuk yang menarik. tidak heran bila tamu yang berkunjungke Kab. Inhil selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat kerajinan daerah Kab. Inhil.

Namun kini ada pula bentuk kerajinan hasil karya TP pKK yang ada di Kab. Inhil yakni bunga nan cantik terbuat dari plastik. Keunikan dan kecantikan dari ragam bunga palstik mendapat respon yang luar biasa dari para tamu yang berkunjung.(RLS_Kominfo)