Kuku Tajam Pemerintah Pusat Tumpul Di Karimun

Karimun,(Global)
Pada Tahun 2012 yang baru berakhir itu, segala macam bentuk laporan ditujukan ke Pemerintah Pusat untuk   membendung  aksi nakal  para pengusaha tambang timah swasta dan pengusaha tambang bauksit di Kabupaten Karimun.

Sementara kedatangan  para pejabat Pusat  hanyalah  sebatas  peninjauan  dan jalan-jalan,  bukan melakukan penindakan tegas  terhadap  rusakanya  Sumber  Daya Alam ( SDA ) serta  adanya  kerugian Negara, itu   tidak pernah tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum  dari Pusat maupun daerah dari tahun ketahun  di Bumi Berazam.

Menurut informasi dilapangan menyebutkan,  keterlibatan  pihak eksekutif  dan legislatif  daerah setempat ikut  menjadi penentu kehancuran  laut dan pulau-pulau  penghasil tambang seakan-akan  perbuatan itu tidak lagi memikirkan garis hidup keturunan  hajat masyarakat  Karimun  terpenting. Bagi mereka,  aji mumpung masih menjabat  kehidupan harus  menjadi  kaya  dan senang  diatas  penderita  orang lain.

Sudah tidak ada tempat bagi masyarakat untuk mengadukan nasib buruk menimpa kehidupan sebagai nelayan kecil  dimana perairan sudah menjadi miliki pengusaha dan pemerintah Daerah melalui Tambang pasir timah (Mineral Logam) dan Bauksit  ( Bijih Aluminium) dipulau , sementara  masyarakat cukup dengan menerima  sisa  lumpur  dan limbah hasil olahan  disebut  juga dengan  kompensasi

Ternyata  Pemerintah   Pusat  juga tidak mampu memberikan perlindungan terhadap rakyatnya   “ Banyak Bual Aje Kate Orang Melayu,   “.  

"Pemerintah Pusat  hanya  disibukan dengan urusan  pribadi,  kepartaian  dan  politik menjelang   Tahun 2014 sehingga  lupa  diri kalau didaerah membutuhkan perhatian  cukup  seriuas",   demikian disampaikan  Bunda  Aminah( 72  )  Ketua  LSM Bhakti Melayu Bersatu  ( BMB ) Kota Tanjung Pinang  saat dikomfirmasi  media ini melalui via HP,  Selasa  (1/1 ).

Disampaikan Bunda Aminah, perjalanan otonomi daerah dijalankan setengah-setengan hati  dan  Pemimpin Daerah  tidak memahami  prinsif  dari  otonomi  daerah  kalau Pemerintah Pusat  seperti  "gergaji bermata  dua  tajamnya" hanya kepada  yang  tidak mampu  bahkan tumpul  untuk  bertindak, membela kepentingan  rakyat  dengan demikian masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap  Pemerintah Pusat. 

Ini pertanda buruk harapan  saya  ( Aminah-red ) mudah-mudahan Pemerintah Pusat masih mau mendengarkan suara hati  masyarakat  Karimun atas perlakukan ketidakadilan dan masih terjajah dengan bangsa  sendiri,  paparnya mengakhiri . (Mas)