Arrow

MENUJU RIAU 1//////////////////////////////

MENUJU RIAU 1//////////////////////////////


Diduga Skandal Korupsi Kembali Guncang "Gedung Putih"

Posted by Unknown ~ on ~ 0 comments



Karimun,(Global)
Kalau tidak korupsi bukan pejabat namanya  gara-gara nila setetes rusak santan sebelanga,  wacana pembersihan dan terbebas dari unsur  KKN terasa susah direalisasikan berbagai sensasi dibuat oleh para pejabat dilingkungan Pemkab Karimun seakan tiada hentinya.

Citra buruk terus bergulir menambah daftar  panjang  penyelewangan  anggaran kegiatan dan laporan fiktif di masing-masing instansi.

Maha karya  dari sikap tidak profesional serta proporsional diperagakan  sejumlah Instansi  Tahun 2012 menjadikan "Gedung Putih"  (Kantor Pemkab Karimun red) sebagai  tempat  bersemayam meraup keuntungan dan menyalahgunakan  jabatan. Tidak hanya terjadi di Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) sebagai kekuatan Infrastruktur Daerah.

Dan   ikut pula ambil bagian dari permainan kotor ini juga datang dari Dinas Pariwisata seni dan Budaya Pemkab Karimun ternyata membuat iri rekan  dari instansi lain juga ikut serta meramaikan pesta konyol  memalukan  diperankan oleh Badan Kesbangpol Karimun belum lama ini.


Ditilapnya,  anggaran mencapai  Milyaran Rupiah dapat dibayangkan  pengembalianya  hanya  berupa  secarik kertas  putih dengan  beberapa  kwitansi hasil manipulasi  dan jauh dari pertanggungjawaban keperuntukannya. Kesan tidak  baik  menimbulkan pencitraan jelek bagi  pejabat  lain beraktivitas di "Gedung  Putih"  tentunya  permasalah ini  membuat  gerah  Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dengan  segudang  persoalan tidak  kunjung  terselesaikan.

Untuk mengusut  tuntas kasus ini tentunya  aparat Penegak Hukum sudah mempunyai  senjata  ampuh dan  jika  terbukti  melakukan  pelanggaran  dan melawan Hukum sudah sepantasnya diberi ganjaran setimpal  dengan  perbuatannya,demikian disampaikan  Zuriantiaz,  mantan Anggota  DPRD Karimun Tahun 1999-2004  ketika  dikomfirmasi  media ini melalui via HPMinggu ( 30/12 ) . 

"Saya  agak terasa susah mau berbicara panjang  lebar  terkait  kasus  memalukan  masyarakat  Karimun karena  tidak berada dalam sistem," jelas  Tiaz dengan tegas lagi. 

Dan berbicara soal  anggaran digunakan tidak jelas kemana  arahnya dan untuk  apa, siapa penanggung jawabnya, Penegak  Hukum  harus menelusuri sampai  keakar permasalahan  sehingga dapat gambaran  apa memang sudah sejauh ini  adanya  kerugian Negara.  Setidak-tidaknya masyarakat  harus  tahu  di era Reformasi  membuka  belenggu  transparasi  publik,  pungkasnya mengakhiri . ( Mas )


Related Posts

No comments: