BKSDA Riau Memalukan, Menhut Harus Bertanggungjawab

Terkait Penjualan kulit Hewan Langka


Pekanbaru,(Global)
Dari penemuan  11 kulit Hariamau Sumatra, 4 kulit Beruang Madu dan 5 kepala Rusa tanduk indah  oleh jajaran Reskrim Polresta Pekanbaru dirumah seorang penyamak kulit di Jalan Tanjung Datuk, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, Rabu (19/12) kemarin. Kulit hewan yang dilindungi tersebut menurut pengakuan penyamak kulit datang dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau sendiri.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi B, DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Kamis (20/11) mengatakan,  BKSD Riau sangat memalukan, sedangkan Menteri kehutanan harus bertanggungjawab terkait ancaman punah ekosistem hewan langka dan dilindungi. 

Menurutnya, harusnya BKSDA menjadi menjadi tim kampanye untuk mencintai dan melestarikan sumber daya alam kepada masyarakat.  " Ya, memang sangat memalukan, disisi lain bersemangat menyelamatkan satwa langka. Sekarang malah terbalik, BKSDA yang menjadi harapan penyelamatan bumi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem guna kelangungan hidup masyarakat di dunia. Ini memalukan, Menteri Kehutanan harus bertanggungjawab terhadap hilangnya hewan dilindungi di Riau,"ungkap Dedet , panggilan akrab Noviwaldy Jusman.

Disampaikannya,  agar pelaku diancam hukuman yang seberat-beratnya. Kalau tidak, satwa langka akan terus menjadi komodity empuk bagi pebisnis yang tak bertanggungjawab. Dia sangat mengecam Menteri

Kehutanan terkait masalah itu bahkan dia mengusulkan perekrutan pegawai di lembaga vertikal, BKSDA harus melalui tahap tes psikologis dengan indikator kecintaan terhadap hewan dan lingkungan alam.

"Pegawainya harus di tes psikologi. kalau memang justru merugikan, jangan dimasukkan atau pecat,"tambah anggota dewan yang mengaku pencinta alam ini.

Sementara itu, anggota Komisi A, DPRD Riau, Riky Hariansyah juga mengutuk pelaku perburuan hewan liar di Riau, apalagi itu datangnya dari oknum BKSDA. Disampaikan Riki,  selama ini BKSDA memang lemah dalam pengawasan kelestarian hutan dan hewan langka di Riau.

"Ancaman hukum sangat tinggi. secepatnya pihak kepolisian menidak tegas oknum yang bersangkutan. Komisi A akan pantau perkembangan hukumnya,"ujar Riky kepada wartawan.

Untuk itu, Riky mengatakan BKSDA mesti bertanggungjawab, pasalnya dia lembaga vertikal bentukan pemerintah. Selain itu, Komisi A akan segera membahas kasus tersebut dari segi kasus hukumnya.

"ini kan badan bentukan pemerintah, di Riau ada tapi kerjanya sangat lemah. Saya sangat kaget, berarti kan sudah lama perburuan hewan langka ini dilakukan. Komisi A, akan panggil pihak terkait mengenai perlakuan proses hukumnya. ini sefgera dibahas, akan dipanggil pihak kepolisian dan kepala BKSDA,"tutupnya. (lyn)