Pemprov Riau Serahkan RAPBD Riau 2013 Rp 8,4 T ke DPRD

Pekanbaru,(Global)
Setelah sempat ditunda beberapa jam, akhirnya DPRD Riau menggelar paripurna penyerahan nota keuangan RAPBD 2013 senilai Rp 8,434 Triliun.

Disampaikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam paripurna penyerahan nota keuangan RAPBD 2013 , Senin (17/12),  anggaran pendapatan dalam tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 0,60 persen dari tahun  APBD 2012.

Maka direncanakan anggaran pendapatan tahun 2013 nanti mencapai Rp6.599 Triliun atau menurun 0,60 persen dari anggaran pendapatan dalam APBD tahun 2012 sebesar Rp6.639 Triliun,”ungkap Gubernur Riau HM Rusli Zainal.

Dijelaskan orang nomor satu di Provinsi Riau itu, dalam rancangan APBD tahun 2013, penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah diperkirakan mencapai Rp2,401 Triliun atau sekitar 36,17 persen dari perkiraan total pendapatan tahun anggaran tahun anggaran 2013. Rencana penerimaan pendapatan asli daerah ini, akan diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp2,025 Triliun, retribusi daerah sebesar Rp12,318 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp119,465 Miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp244,146 Miliar.



Lanjut Gubri, penerimaan dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp559,6 Miliar, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp2,772 Triliun. Dana alokasi umum sebesar Rp726,6 Miliar, mengalami peningkatan yang signifikan yaitu Rp237,5 Miliar atau 32,69 persen. Kemudian, dana alokasi khusus diperkirakan sebesar Rp38,738 Miliar, mengalami penurunan sebesar Rp38,01 persen dibandingkan DAK tahun 2012 sebesar Rp62.491 Miliar.

Maka untuk  memenuhi kebutuhan belanja daerah selama tahun anggaran 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp8,434 Triliun,tegasnya lagi.

“Dengan distribusinya, pada pos Belanja Tidak Langsung dialokasikan angggran sebesar Rp3.411 Triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp659,372 Miliar atau -16,20 persen jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp4.070 Triliun,” terangnya.

Kemudian disebutkan Gubri, alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp581,645 Miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp442,505 Miliar atau turun sebesar 43,21 persen, jika dibandingkan APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.024 Triliun. Selain itu, untuk bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp204.077 Miliar, mengalami penurunan sebesar Rp91,090 atau 30.86 persen jika dibandingkan tahun anggaran 2012 sebesar Rp295,168 Miliar.

Selain itu, dikatakan Gubri, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mengalami penurunan menjadi Rp1.552 Triliun atau menurun sebesar Rp304.785 Miliar atau sekitar 16,41 persen jika dibandingkan tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.857 Triliun.

“Alokasi anggaran yang direncanakan untuk Belanja Langsung dalam tahun anggaran 2013, direncanakan sebesar Rp5.022 Triliun, meningkat sebesar Rp719.621 Miliar atau 16,72 persen jika dibandingkan dangan APBD tahun anggaran 2012,” ungkapnya.

Di samping itu, dijelaskannya bahwa dengan kebutuhan belanja sebesar Rp8,434 Triliun serta pendapatan daerah sebesar Rp6,599 Triliun, mak rancangan APBD tahun anggaran 2013 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp1,834 Triliun. Defisit anggaran ini, akan ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp1,834 Triliun.

“Sebelum diakhiri, maka dapat disampaikan bahwa Rancangan APBD Provinsi Riau tahun 2013 yakni dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah Rp2,402 Triliun, Dana Perimbangan Rp3,537 Triliun dan lain-lain pendapatan Rp660 Miliar. Jadi, jumlah keseluruhan yakni sebesar Rp6,599 Triliun,” sebutnya.

Sambung Gubri, untuk Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3,412 Triliun, Belanja Langsung sebesar Rp5,022 Triliun, maka jumlahnya Rp8434 Triliun. Juga, Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.834 Triliun, Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Miliar, jadi jumlah pembiayaan Nettonya sebesar Rp1.834 Triliun.

“Berkenaan dengan hal tersebut, Rusli mengharapkan  atas pengelolaan keuangan kita pada tahun 2012 dan tahun 2013 ini, akan kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutup Gubri.(Rgc)