Masterplan Drainase Tak Kunjung Sudah

Komisi C DPRD Riau Limpahkan ke Kota

Pekanbaru,(Global)
Anggaran untuk pembangunan drainase yang telah menelan APBD Provinsi Riau senilai Rp 4 miliar menjadi cerita bohongan. Pasalnya, sejak tahun 2010 lalu penganggaran sudah dimulai sebesar Rp 2 miliar pertahun, belum pernah ada masterplannya. Komisi C, DPRD Riau memang mengakui belum melihat masterplannya tetapi dia melimpahkan masalah itu urusan Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru.

Dikatakan anggota Komisi c, DPRD Riau, Zukri Misran, pembuatan drainase perlu penggarapan serius. sebab, pembangunan drainase tidak bisa sepotong-sepotong. Pembuatan masterplannya, kata Zukri butuh waktu lama. Sementara yang bertanggungjawab terkait masplannya adalah Pemko Pekanbaru, karena Dinas PU Provinsi Riau sifatnya hanya membantu. "Drainase tidak bisa sepotong-sepotong, perlu dibuat masterplannya dulu. ada tugas bersama-sama. baik kota maupun provinsi. ada tanggungjawab bersama, dan pembagian tanggungjawab kita dengan kota. sementara masterplan itu tanggungjawab pemko,"demikian disampaikan Zukri, Senin (10/12). 

Diterangkannya, dalam membangun drainase perlu dikaji kemana resapan dan muara airnya. Kalau tidak dikeragui bisa terjadi penumpukan air sehingga menyebabkan banjir yang lebih merugikan.

Terkait Dinas PU sudah menganggarkan yang disahkan Komisi C, DPRD Riau sejak 2010 lalu, dengan rincian Rp 2 miliar tiap tahunnya, Zukri tidak menjawab. Dia hanya mengatakan, kalau di 2013 tetap kembali dianggarkan tetapi dia tidak menyebutkan nilai anggaran tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi B, yang juga mantan Komisi C, DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kembali mengungkapkan kekecawaannya atas tak kunjung sudahnya masterplan drainase tersebut. Dia mengaku, semasa di Komisi C, tiap tahun tetap diangarkan Rp 2 miliar.

"Saya sangat kecewa. Uang habis barang tak ada. setahu saya, ketika saya dikomisi C, tahun 2010 Rp 2 miliar, 2011 juga Rp 2 miliar. setelah itu saya tak tahu berapa di 2012 dan 2013. Karena saya sudah di komisi B,"katanya disela-sela rapat paripurna, Senin (10/2)

Dia juga mengharapkan, agar komisi C, DPRD Riau tahu dengan persoalan itu. Karena, kata dia, drainase merupakan kebutuhan primer masyarakat ibu kota provinsi. Apalagi, banyak ytang mengkritisi, saat musim hujan datang, Kota bertuah berubah nama menjadi kota berkuah.

"Saya harapkanlah komisi C bisa memahami persoalan ini. Jangan sampai duit kita hilang sementara pembangunan tidak ada. Saya heran, kenapa BPK bisa lewat soal ini,"tutupnya. (ly)