Pemkab Perlu Data Jumlah Perusahaan Kontruksi Baik Lokal dan Luar Bengkalis

Jika Ikuti Tender Proyek Pemerintah

Bengkalis,(Global)
Menyikapi aksi demonstrasi yang digelar para rekanan di Kabupaten Bengkalis, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah lebih memperhatikan nasib kontraktor lokal. Selagi memang layak untuk dimenangkan dan tidak menyalahi aturan, kenapa tidak mereka dimenangkan.

“Itulah gunanya dilakukan evaluasi. Kalau dari segi persyaratan telah dipenuhi dan tidak melanggar aturan yang ada, alangkah baiknya kontraktor lokal yang dimenangkan dan roda perekonomian bisa berjalan, dan saya meminta juga agar Pemkab Bengkalis melakukan pendataan jumlah perusahaan dari kontraktor lokal dan kontraktor luar Bengkalis yang mengikuti lelang proyek pemerintah setiap tahunnya di Kabupaten Bengkalis,” ujar Wakil Ketua Komisi II, DPRD Bengkalis, Muhammad Tarmizi, Kamis (26/7).


Lagi pula sebut Tarmizi, kontraktor lokal punya keterbatasan dari segi modal maupun peralatan. Paket yang mereka ikuti pun biasanya menengah ke bawah, sehingga tidak ada salahnya Pemkab lebih memprioritaskan para rekanan Kabupaten Bengkalis untuk dimenangkan. Tentunya selagi memenuhi persyaratan dan tidak melanggar aturan yang ada.

Dipaparkan Tarmizi, sangat wajar rekanan lokal tidak bisa terima melihat hasil pengumuman pemenang paket tahap pertama di Dinas Bina Marga dan Pengairan. Pasalnya, paket tahap pertama ini saya lihat gradenya masih tergolong kecil.

Rata-rata HPS-nya di bawah Rp1 miliar, kalau pun ada diatas Rp 1 miliar tidaklah banyak. Tapi kenapa perusahaan dari luar Kabupaten Bengkalis yang mendominasi sebagai pemenangnya. Apa rekanan lokal tidak mampu mengejarkan paket tersebut” tanya politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.



Cukup ironis papar Tarmizi, jika rekanan lokal hanya jadi penonton di daerah sendiri. Kalau untuk paket grade-grade besar silahkanlah diberikan kepada perusahaan-perusahan luar Kabupaten Bengkalis, karena harus diakui sebagian besar kontraktor lokal belum memiliki kemampuan ke sana.

“Untuk paket-paket menengah ke bawah, tolonglah diprioritaskan rekanan lokal. Jangan sampai seperti pepatah orang tua-tua kita dulu, ayam mati di lumbung padi. Pemkab tentunya harus arif, tolong perhatikan para rekanan lokal” pinta Tarmizi.

Pada kesempatan itu Tarmizi juga menyinggung soal kontrak kerja. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, banyak rekanan yang mengeluhkan waktu pekerjaan yang tersisa tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak kerja. Akibatnya, banyak pekerjaan di lapangan yang tidak selesai dan yang menjadi kambing hitamnya adalah rekanan.

“Sementara Pemkab terkesan lepas tanggung jawab. Kita tidak mau tahun ini terulang kembali,” ingat Tarmizi.(Rgc-di)