Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011

Fraksi PPP : Pengelolaan APBD TA 2011 Belum Maksimal 



Pekanbaru,(Global)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  DPRD Riau melalui juru bicaranya Jabarullah.S.Sos,  menyimpulkan bahwa pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2011, belum maksimal diarahkan untuk pembangunan kepentingan masyarakat, pada  Paripurna  laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau TA 2011, yang digelar, Senin (09/07) siang.

Selain itu, sebut Jabarullah,  pada sisi pendapatan Fraksi  PPP berpendapat masih terdapat   selisih yang cukup besar antara rencana dan realisasi yang hampir 1 triliun, dimana selisih tersebut terdapat pula pada PAD terutama yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah. "Dengan demikian, besarnya selisih ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah lemahnya kualitas perencanaan  Pemprov Riau,"ujar Jubir Fraksi PPP itu sambil bertanya.

Tidak sampai disitu, tambah Jabarullah, kontribusi BUMD yang tidak sebanding dengan suntikan APBD,besarnya Silpa yang mencapai nilai Rp 1.339.381.588.287,00, dimana jumlahnya sangat signifikan dengan Silpa tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 405.742.927.144,00,tingkat penyerapan dana SKPD-SKPD yang hanya mencapai 88,90 persen, juga banyaknya kegiatan yang tidak direalisasikan di SKPD-SKPD.

Tentunya, dengan rendahnya penyerapan dana mengakibatkan tersendatnya kegiatan pembangunandan menumpuknya dana pembangunan pada Silpa, yang jelas tentu akan merugikan Pemprov Riau sediri dari kemungkinan adanya penilaian yang kurang baik dari Pemerintah Pusat, kata Jubir Fraksi PPP itu lagi.

Masalah, kebijakan Gubernur Riau selaku Ketua Umum PB PON XVIII melalukan perubahan standar Main Stadion dan beberapa venues dari berstandar nasional menjadi internasional sangatlah kurang tepat,ujarnya lagi.

Maka dari itu Fraksi PPP meminta Pemprov Riau untuk tidak lagi menambah pembiayaan untuk kepentingan PON XVIII ,melalui APBD tahun anggaran 2012, melainkan harus diatasi Pemerintah Pusat karena kegiatan itu adalah kepentingan Pusat,tambahnya lagi.

Menyangkut RITOS, Fraksi PPP menegaskan jikapun MoU BGS pembangunan Ritos telah memenuhi persyaratan maka kami sepakat untuk diteruskan namun tidak menggunakan lahan purna MTQ, karena lahan itu merupakan kawasan bersejarah bagi umat islam ditanah air yang harus tetap dimanfaatkan untuk pengembangan budaya dan keagamaan.Dan yang terakhir menyangkut temuan BPK RI terhadap APBD Provinsi Riau atas ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pemantauan tindak lanjut hasil temuan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disampaikan BPK RI, mohon penjelasan,pungkas Jabarullah.(Rgc)