Dewan Minta Pemko Berperan Aktif Fungsikan Koridor Tiga Trans Metro

Pekanbaru,(Global)
Sekretaris Fraksi Demokrat Syamsul Bahri S.Sos meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru untuk berperan aktif dalam mengusahakan bus trans metro, agar secepatnya beroperasi di koridor tiga. Peran aktif ini dapat dilakukan dengan cara melakukan jemput bola kepemerintah pusat dalam pengadaanya agar bantuan dari pusat bisa cepat direalisasikan,demikian dikatakannya,Jumat (04/05) kemarin.

"Jika pihak terkait seperti Dishub hanya menunggu datangnya bantuan itu, kita khawatir bantuan tersebut tidak datang dengan sendirinya, Pasalnya pusat tentu tidak begitu tanggap pula ketika daerah hanya menunggu. Artinya jika yang membutuhkan sendiri terkesan tidak memperdulikan tentunya pemerintah pusat berpandangan demikian,"ungkap Samsul dengan nada semangat.

Dikatakan lebih jauh, tidak beroperasinya koridor tiga tentu mengakibatkan sarana halte yang telah lama dibangun atau yang telah ada lebih dahulu rusak sebelum difungsikan. Diperparah lagi, aset pemeritahan kota yang dibangun dengan menggunakan APBD tersebut, tidak terawat dan ditambah lagi dengan dirusak oleh tangan yang tidak bertanggung jawab.

"Kita sayangkan, sudah banyak halte bus yang rusak sebelum difungsikan, meskipun ini ulah oknum yang tidakbertanggung jawab, Namun disisi lain, pengawasan dari aparat sendiri sangat lemah dalam menjaga aset milik pemerintah tersebut,"katanya.

Dikatakan lagi, seharusnya instansi terkait harus dapat menjaga aset yang telah dibangun ini, dan tentunya kembali kepada perhitungan perencanaan dari pembangunan halte tersebut.

Sebab menurut Samsul lagi, tanpa adanya perencanan yang baik dari pembangunan halte ini sendiri, artinya tidak sejalan dengan pengadaan bus itu sendiri, tentunya keberadaan halte itu tidak terawat. Setakat ini, yang kita tangkap jika keberadaan halte ini dapat terjaga setelah beroperasinya bus yang kini belum jelas keberadaanya. Kesannya pemerintah daerah masih menunggu bantuan, dan ini merupakan kelemahan dari instansi terkait dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan fungsinya serta upaya untuk mendesak pusat untuk mendatangkan bus bantuan tersebut,"ujarnya.

Selain itu, Pemko seharusnya merencanakan dulu pembangunan setelah ada kepastian tentang keberadaan bus, jika tidak akibatnya, belum sempat difungsikan keberadaan sarana halte tersebut telah lebih dahulu rusak sebelum berfungsi,ujarnya.

"Kalau dinilai tentunya dalam perawatan halte ini tentu membutuhkan anggaran lagi, sehingga anggaran yang telah digunakan jadi tersia-siakan tanpa perhitungan sebelumnya."himbuh Syamsul.(Rgc-bi)