DPRD Riau Desak Bupati Inhil Buat Ketetapan Harga Kelapa

Pekanbariu,(Global)
Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Indragiri Hilir ( Inhil) menyatakan mendesak Bupati Inhil untuk membuat ketetapan standar harga kelapa. Pasalnya, hingga saat ini harga kelapa masih jauh dari harapan petani. Apalagi, harga tersebut berada dibawah kuasa bisnis PT. Pulau Sambu,demikian disampaikan  Abdul Wahid kepada wartawan, Minggu (25/11).

Menurut Abdul Wahid, kelapa merupakan komoditas yang membanggakan di Inhil. Alasannya, potensi kelapa di Inhil bisa menghasilkan berbagai macam komoditas produksi yang bernilai ekspor. Tetapi, menurutnya, selama ini hal tersebut hanya dibawah kendali perusahaan PT. Sambu sedangkan Pemkab tidak berkutik.

"Kita mendesaklah, agar Pemkab kooperatif mendengar aspirasi masyrakat, yang sampai saat ini, gantungan hidup petani kepada sektor kelapa kian memudar,"ungkap Wakil Ketua Komisi C tersebut.

Lanjutnya, perkembangan kesejahteraan masyarakat petani kelapa dengan potensi kelapa itu sendiri sangat berbeda. Hal tersebut, katanya, aneh.

"Ini aneh sekali. Satu sisi potensi kelapa sangat besar di inhil. Tetapi potensi itu berlawanan dengan tingkat kesejahteraan petaninya. Dalam hal ini, PT. Pulau Sambu yang memainkan harga sudah sangat keterlaluan. Menurut saya, Pemkab Inhil lah yang harus dapat mencarikan solusinya,"kata Ketua DPW PKB Riau itu.

Lebih lanjut dia menilai, persoalan kesejahteraan petani kelapa di Inhil juga merupakan "PR" bagi calon bupati Inhil yang telah bermunculan namanya satu persatu. Termasuk juga dirinya, yang telah didorong oleh PKB Riau untuk maju pada pemilihan bupati Inhil, 2014 mendatang.

Sebelumnya, anggota DPRD. Riau Dapil Inhil, James Pasaribu juga menyampaikan hal yang senada. Menurutnya, terjadinya kekuasaan tunggal pengatur harga kelapa oleh PT. Pulau Sambu diduga ada permainan dengan pihak Pemkab Inhil. Pasalnya, sejatinya pengaturan standar harga pada komoditas pertanian terbesar di Inhil itu menjadi kebijakan penting bupati.

"Saya menduga ada yang tidak beres antara perusahaan itu dengan Pemkab Inhil. Selain memonopoli harga, Pemkab juga tak punya taji untuk mengatur standar harga. Tidak hanya itu sebenarnya, kita juga mempertanyakan, kenapa perusahaan lain tidak bisa masuk ke Inhil. Sehingga ada kesewenangiwenangan PT. Pulau Sambu,"kata anggota komisi A, DPRD Riau itu.

Desakan juga datang dari anggota DPRD Riau dapil Inhil, Jabarullah. Menurutnya, aksi demonstrasi warga terkait harga kelapa yang cenderung jatuh sudah sikap yang tepat, disaat Pemkab hanya diam. Dia menyatakan mendukung, protes warga terhadap bupati yang belum juga membuat ketetapan standar harga.

"Ini sudah berlarut-larut. Persoalannya sudah jelas. Menurut saya semua tergantung Pemkab Inhil. Apa alasannya sehingga belum ada peraturan yang mengatur itu. Saya mendukung aksi masyarakat, bila pemerintah diam ditempat,"kata Ketua Umum Pemuda Muhammmadiyah Riau itu. (Lnl)