DPRD Tekankan ISG Tidak Boleh Kuras APBD Riau

Pekanbaru,(Global) DPRD Riau meminta penyelenggaraan iven internasional Islamic Solidarity Game (ISG) jangan menguras APBD Riau 2013. Pasalnya,sebagai iven internasional, ISG selayaknya ditanggung oleh pemerintah pusat, jangan lagi menguras APBD Riau, sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan PON XVIII lalu. Maka, 70 persen anggarannya harus ditanggung APBN,demikian disampaikan anggota Komisi C, DPRD Riau, Zukri Misran kepad wartawan, Rabu (24/10) kemarin. Disebutkan Zukri, seharusnya pemerintah bijaksana dalam penggunaan anggaran, dan ISG ini harus diikuti dukungan dana dari pusat. Pendapat saya,sebaiknya begitu, paling minimal perbandingannya 70 persen dan 30 persen. Sebesar 70 persen anggaran ISG ditanggung pusat sisanya 30 persen barulah dibebankan kepada Riau sebagai tuan rumah. "Jangan lagi bebani APBD 2013 seperti PON lalu,"katanya. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)Riau, saat ini sudah ada Keppres untuk pelaksanaan ISG yang akan digelar tahun depan itu. Padahal ISG, sebagai iven internasional sama sekali tidak bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat. Seharusnya pendanaan ISG ditanggung pemerintah pusat bukan daerah. "Sayang sekali jika dana APBD Riau hanya terkuras untuk iven sesaat PON dan ISG. Apalagi kegiataan ini tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat,"jelas Politisi PDI Perjuangan ini. Zukri mengatakan sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dia menolak jika ISG tetap dianggarkan di APBD 2013. Namun, ketegasannya tersebut juga dengan catatan jika porsi Riau lebih besar dibandingkan pusat. Dia menambahkan APBD Provinsi Riau dari tahun 2008 sampai tahun 2012 telah terkuras hanya untuk penyelenggaraan beberapa iven nasional yang sama sekali tidak berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Zukri menyatakan, sudah seharusnya APBD Riau dialokasikan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar yang mengharuskan untuk melakukan penolakan dana ISG jika dibebankan dalam APBD 2013 mendatang, di antaranya ISG adalah iven internasional dan yang harus bertanggung jawab penuh adalah pemerintah pusat. "Seyognya yang membiayai adalah Pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah Riau,"timpalnya. Lebih lanjut dia mengatakan, tidak ingin kasus PON terulang kembali. Dijelaskannya, bahwa sebenarnya pendanaan PON adalah share budget antara provinsi melalui APBD dan Pemerintah Pusat melalui APBN, namun kontribusi pemerintah pusat hanya Rp100 miliar, serta seluruh bangunan venue ditanggung oleh APBD. Itu artinya penyelenggaraan iven nasional maupaun internasional dibebankan kepada pemerintah daerah. "Karena itu anggaran untuk seremonial di tahun 2013 perlu ditolak, karena tidak berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah harus terbuka dalam proses penyusunan anggaran APBD kepada masyarakat, agar lebih terkontrol," tutupnya. (myo)