Diduga Humas Sekwan DPRD Pelalawan Selewengkan Dana Peliputan

Berjumlah RP 75 JUTA, Dipertanyakan Penyalurannya PANGKALAN KERINCI. Diduga dana peliputan untuk wartawan bernilai Rp 75 juta beredar pada Sidang Paripurna Istimewa yang dilaksanakan di Gedung Daerah DatukLaksemana Mangkudiraja, Jumat (12/10) lalu. Tetapi dengan nilai sebanyak itu masih diragukan penyalurannya, pasalnya dari jumlah wartawan yang ada di Pelalawan berkisar 150 orang dengan jumlah dana yang dibagikan bervariasi, ada yang diberi Rp 400.000 dan adapula yang hanya diberi Rp 200.000/permedia masih jauh dari jumlah yang dianggarkan apalagi dalam satu Media hanya 1wartawan , ini juga akan semakin kecil jumlah Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan itu. Disini jelas bahwa diduga Humas DPRD Pelalawan telah melakukan melakukan Mark Up anggaran tersebut. Dan yang lebih parahnya daftar nama wartawan yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan nama yang ada didaftar penerimaan uang, contohnya koran Haluan Riau wartawannya Supendi tapi dalam daftar namanya Ibrahim, selain itu cukup banyak ketimpangan yang telah dilakukan bagian Humas Sekwan Pelalawan. Bisa dikatakan dana peliputan pertahun untuk kegiatan DPRD juga tak jelas sampai sekarang ini . Menurut informasi yang berhasil dirangkum, disertai keterangan salah seorang wartawan media electronic yang ditemui di kantor Humas DPRD Pelalawan kemaren usai mempertanyakan dana tersebut mengatakan, kita sangat menyayangkan sikap dari Bagian Humas Toni dalam pembagian dana bantuan peliputan kegiatan sidang paripurna istimewa yang tidak transparan dan penuh kecurangan. Karena antara dana yang dianggarkan jauh lebih besar dari dana yang dibagikan,dimana diketahui dana peliputan berjumlah Rp 75 juta, dibagikan kepada 68 media yang hanya menerima Rp 400.000,ujar wartawan media eleltronik tersebut. "Jumlah ini jauh lebih kecil dari dana yang diambil oleh Bagian Humas, maka dalam hal ini kita berharap agar pihak Kejaksaan menelusuri penggunaan dana tersebut dan yang lebih aneh lagi PPTK kegiatan yakni Ton ketika dimintai daftar wartawan yang menerima bantun tidak mau memberikannya sehingga ditutup-tutupi",jelasnya wartawan itu lagi. Salah seorang karyawan di Kantor DPRD yang tidak sudi disebut namanya mengungkapkan kepada wartawan, kemaren mengatakan, Toni sebagai PPTK dalam pengadaan di DPRD Pelalawan ini dan cukup banyak pekerjaannya yang tak sesuai bestek diantaranya Situs DPRD yang dananya begitu besar sudah tidak jalan lagi. Dan terkait dengan absen wartawan itu banyak rekayasa karena yang menanda-tangani absen tersebut bukan orangnya tapi pandai-pandai dia saja,ujar karyawan itu. Maka dari itu kita berharap agar pihak kejaksaan untuk sesegera mungkin memeriksanya,tegasnya lagi. Sementara Sekwan DPRD Pelalawan ketika ditemui wartawan, menyerahkan sepenuhnya kepada Kabag Risalah Persidangan sementara Kabag Risalah Persidangan Basyarudin saat dijumpai wartawan diruangan kerjanya mengakui bahwa dalam persidangan itu gawenya kita tapi pendataan wartawan itu adalah gawenya bagian Humas . Dan terkait dengan banyaknya wartawan yang tidak mendapatkan bantuan Dana Peliputan Sidang Paripurna Istimewa itu, yang mendata Bagian Humas dan kita hanya menerima laporan saja, terangnya. Sementara itu Ketua Difinitif DPRD Pelalawan H Zakri ketika dikonfirmasi mengenai hal itu melalui Telpon selulernya, bukan dapat jawaban tapi dapat kata- kata ancaman. (team)