Dinilai Bagus,DPRD Lampung Kunjungi DPRD Riau

Teks Foto, Ketua Komisi B DPRD Riau Rusli Ahmad menyerahkan plakat penghargaan kepada ketua Komisi 3 DPRD Lampung Yusup Bibisono yang dilangsungkan diruang medium DPRD Riau,Rabu (09/05).


Pekanbaru,(Global)
Karena dinilai berhasil mengelola kebijakan keuangan hingga Provinsi Riau berhasil mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Lembaga Keuangan Negara / BPKP, DPRD Riau menerima kunjungan  Komisi 3 DPRD Lampung,Rabu (09/05).

Kedatangan rombongan Komisi 3 DPRD Lampung  yang juga membidangi keuangan itu dipimpin oleh Ketuanya Yusup Bibiono itu  disambut langsung oleh anggota  Komisi B DPRD Riau,  yang juga membidangi masalah keuangan itu.

Dialog silahturahmi dan persahabatan, para  anggota DPRD yang   membidangi keuangan itu dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Rusli Ahmad mewakili Ketua DPRD Riau Drs Johar Firdaus itu,  juga dihadiri oleh anggota Bapedalda Provinsi Riau dan Karo Keuangan Pemprov Riau Hardi itu.

Ketua Komisi 3 DPRD Riau    Yusup Bibiono dalam pemaparannya  mengatakan, kenapa mereka memilih Provinsi Riau sebagai kota tempat study banding  tentang pengelolaan keuangan dikarenakan Provinsi Riau telah berhasil menerima WTP.

"Makanya kami datang kemari untuk mengetahui bagaimana caranya Provinsi Riau berhasil mendapatkan WTP,apalagi pencapaian pemasukan APBD Riau sangat luar biasa"ungkap Ketua Komisi 3 DPRD Lampung itu.

Disampaikan Yusup, Provinsi Lampung yang memiliki APBD senilai Rp 2,8 Trilun, menghidupi penduduk sekitar 7.500.000  orang, sementara  anggota dewannya berjumlah  75 orang.

Sementara itu Ketua Komisi B Rusli Ahmad yang memimpin rapat dalam kesempatan tersebut menyebutkan penyampaian   WTP itu adalah suatu upaya keras yang dilakukan Pemprov Riau dengan bekerjasama dengan Legislatif dalam mengelola masalah keuangan. "Itu semua tidak lepas dengan kerjasama yang baik antara Pemprov Riau dengan DPRD Riau itu,"ungkap Rusli Ahmad dengan tegas.

Dan untuk mengetahui pencapaian hal tersebut, tentunya ada pihak yang berkompeten yakni Dispenda Riau yang mengetahui hal itu dengan rinci, lanjut Rusli Ahmad sambil menunjuk staaf Said Mukri yang mengikuti dialog persahabatan tersebut.

Staf Dispenda yang tidak diketahui namanya itu, dalam pemaparannya mengatakan, adapun target murni PAD yang didapat Provinsi Riau sekitar Rp 1,5 Triliun, semua itu berasal dari retribusi kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 dan pemasukan PAD lainnya.Dan yang jelasnya setelah ditotalkan APBD Riau berjumlah Rp 6,1 Triliun, ujar staaf Said Mukri itu lagi.

Sementara itu Karo Keuangan Pemprov Riau Hardi,  yang diberi kesempatan untuk menjelaskan persoalan itu menerangkan,postur APBD Riau memang 2 kali lipat dari APBD Lampung, dan ini dikeranakan adanya peningkatan belanja yang naik dari tahun 2010 hingga tahun 2012 ini.

Ditambah lagi, dengan adanya dana hibah sekitar Rp 640 Milyar dan Rp 500 Milyar hibah untuk PON ke XVIII yang akan dilaksanakan pada September 2012 ini termasuk KONI, jelas Hardi.

Disebutkan Hardi, pengelolaan keuangan Provinsi Riau diatur dengan Peraturan Gubernur, kebijakan akuntansi lainnya, dan saat ini Provinsi Riau sudah merubah sistem pengelolaan keuangan dengan memakai  equal, dimana pengunaannya sebenarnya akan diberlakukan se Indonesia pada tahun 2015 nanti.

Dan untuk Provinsi Riau sudah memakai sistem pengelolaan keuangan yang baru itu, dan untuk itu kami (Riau  red) siap untuk menjadi pilot projek pelaksanaan program keuangan tersebut, tegas Hardi.

Selain itu, kami juga menerapkan Sistem Pengaturan Daerah (Sinda) yang bekerjasama dengan BPKP, sehingga pengelolaan keuangan nantinya bisa lebih terarah,sebut Karo Keuangan Pemprov Riau itu lagi.

Salah satu anggota Komisi 3 DPRD Lampung Megatarmizi dalam kesempatan itu, perasaan salutnya dan bangganya akan prestasi yang dilakukan Pemprov Riau dalam pengelola keuangannya.

Diterang Anggota Fraksi Golkar Lampung itu, pendapatan Provinsi Riau sebesar Rp 1,6 Triliun,ditambah DAK/DAU yang berjumlah sekitar Rp 1,2 Triliun dan ini merupakan peningkatan yang signifikan bagi Provinsi Lampung. "Dan yang menjadi primadona penerimaan pajak tetap pada retribusi pajak kendaraan,"ungkap mantan anggota DPD RI itu lagi.

Dan yang menjadi pertanyaannya,kata Mega, menyangkut pembahasan APBD P yang dilakukan DPRD Riau yang jelas dalam pembahasan saat ini.

Mendapatkan pertanyaan seperti Rusli Ahmad, sebagai Ketua rapat itu, langsung menyerahkan persoalan itu untuk dijawab oleh Karo Keuangan Pemprov Riau.

Dengan gaya yang khas, Hardi, Karo Keuangan Pemprov Riau menjawab, bahwa pencapaian WTP bukanlah tujuan utama,dimana opini kewajaran itu sebenarnya pengakuan BPK adalah kewajaran dari sisi standar pemerintahan saja.

"Kalau ingin mendapatkan WTP itu sebenarnya tidak susah, dimana kita tidak bisa membatasi kewenangan BPK dengan memberikan keterangan  seluas-luasnya tentang keuangan",sebut Hardi.

Dan mengenai hibah bansos, diterangkan Hardi, sesuai dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang bantuan keuangan bansos,perubahan alokasi bantuan sosial,khusus hibah atau bantuan pribadi akan dikonsultasikan Kemendagri dan pada APBD P kebutuhan yang mendesak akan bisa ditampung nantinya dengan menunggu Permendagri nantinya.

Sehabis berkonsultasi, akhirnya acara dialog ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan yang diberikan Ketua Komisi B DPRD Riau Rusli Ahmad kepada Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Yusup Bibiono.(Rgc)