Kampar,(Global)
 Bertempat di halaman SD Negeri 032 Kualu kecamataan Tambang Kabupaten Kampar, Senin (07/1) Kepala Desa Kualu, Drs.Abukari.MPd menyerahkan bantuan beasiswa prestasi kepada 60 (enam puluh) orang siswa sekolah yang berhasil meraih prestasi dalam pendidikan.

Hadir dalama kesempatan tersebut Kepala UPTD Dispora Tambang yang diwakili Pengawas Sekolah H.Amir SP.d, Perangkat Desa Kualu, Orangatua siswa dan seluruh majelis guru dan siswa SD Negeri 032 Kualu,

Menurut Abukari yang bertindak selaku inspektur upacara pada apel pagi, beasiswa yanag diserahakan kepada siswa yang berprestasi tersebut bertujuan untuk memotivasi siswa agar dapat meningkatkan dan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, karena siswa yang ada saat ini adalah calon pemimpin pada masa yang akan datang.

 “Pemberian beasiwa ini diharapkan dapat memacu semangat siswa dalam meraih prestasi baik dijalur akademik maupun non akademik, karena siswa yanag ada saat ini merupakan calon pemimpin masa depan, dan untuk itu dibutuhkan bimbingan serta kerjasama yang baik antara sekolah, orangtua,aparat pemerintah desa dan masayarakat untuk peduli dalam memajukan dunia pendidikan,” ungkap Kepala Desa Kualu Abukari.

Dikatakan Abukari lagi, pemberian beasiswa ini merupakan yang keempat kalinya dan dilakukan tiap tahun pada sekolah yanag ada di Desa Kualu. Lebih lanjut dikatakaannya, bahwa sumber dana beasiwa tersebut berasal dari pendapatan asli desa yaitu berupa pendapatan dari sumbangan warga desa yang mengurus surat menyurat dikantor desa , dan dikumpulkan rupiah-demi rupiah, dan untuk tahun ini berhasil dikumpulkan dana beasiswa sebesar Rp.6 juta rupiah.

 Sementara itu Kepala UPTD Dispora Kecamatan Tambang yang diwakili oleh H.Amir SPd mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kualu trsebut merupakan sebuah bentuk tindakan nyata dan kepedulian dari aparat pemerintah desa terhadap perkembangan sekolah yang ada diwilayahnya.

Dikatakan H.Amir pemberian beasiwa merupakan pencerminan dari sikap kepedulian pemerintah desa terhadapa kemajuan dunia pendidikan dan hal itu juga memberikan dorongan bagi siswa dan sekolah untuk dapat lebih meningkakan prestasi.

 “Pemberian beasiswa oleh Kepala Desa kepada siswa sekolah yang ada diwilayahnya merupakan yang pertama kali terjadi di Kecamatan Tambang dan Kabupaten Kampar . UPTD memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kepala Desa Kualu yang sangat peduli dan membantu memajukan dunia pendidikan , dan saya mengusulkan agar Pemkab Kampar khususnya Dinas Dispora Kabupaten Kampar dapat memberikan Reward atau penghargaan kepada Kades Kualu yang sudah empat kali memberikan bantuan beasiswa dan memajukan dunia pendidikan di desa Kualu,” usul H.Amir yang juga Pengurus PGRI Tambang ini. (ldo)

Terkait Pemberitaan Tiga Kadis

Karimun,(Global)
Ungkapan jangankan diteror, ancaman sekaligus tidak akan menggoyahkan bagi awak media www.riau-global.com untuk terus menulis berita terpenting,  sebagaimana menyebar luaskan Informasi agar masyarakat tahu kejadian disuatu daerah, baik bersifat  sosial, ekonomi, politik dan juga tentang Pemerintahan sudah selayaknya disajikan dengan tidak melanggar norma serta kaedah yang sudah ditentuti kan .

Seperti beberapa hari lalu dimuat berita tentang 3 (tiga) Kepala Dinas Pemkab Karimun di media online www.riau- global.com, setelah   sekian hari, Minggu  (6/1) sekira pukul 15.45 WIb, seseorang tidak dikenal  melalui  HP tanpa nomor (private number) masuk kenomor wartawan www.riau-global.com Masrie Aidy   mengatakan :  

"Saya bukan tak kenal dengan awak, tetapi berita yang awak muat cukup keterlaluan apa tidak ade berita lain dan selain itu  awak mengganggu ketentram pihak lain hati-hati awak, lebih baik jangan buat berita sembarangan nanti awak berurusan dengan saya", ujar penelpon.

Dalam pembicaraan singkat sekitar 5 (lima) menit tesebut disampaikan, kalau saudara merasa tidak senang saudarakan punya hak  jawab melaui media lain tidak perlu saudara menteror apa lagi mengancam saya ungkap (awak media riau golobal-red), dimanapun tempatnya saya siap untuk ketemu saudara.

Ketika dipertanyakan  kembali, sipenelpon enggan mengatakan, tak perlu awak tahu saye dari pihak mane yang penting saye tak mau ada berita itu lagi seraya menonaktifkan Hpnya.

Atas kejadian ini belum ada niat dari awak media riau global untuk melaporakan kepada Pihak berwajib (POLRI). (Mas )

Concong,Inhil(Global)
Harapan petani kopra saat ini berada pada Pemkab Indragiri Hilir melalui Instansi terkait persisnya telur diujung tanduk, dapat kiranya memainkan peranan guna mencegah dan membantu nasib petani semakin hari semakin terpuruk  sejak 2 (dua) tahun terakhir.

Dengan anjloknya harga kopra ditingkat penampungan tersebar dibeberapa titik di Kecamatan Concong menjadikan hidup petani serba tak menentu , sementara tingkat kebutuhan hidup terus merangkak naik hingga mencapai level tertinggi untuk ukuran wilayah Kecamatan. 

Ironisnya , tidak ada tindakan dari Pemkab Indragiri Hilir berupaya menetralkan harga agar menjadi stabil imbas dari anjlok harga kopra tentunya menambah beban hutang kepada yang disebut dengan Tauke, terus berkelanjutan untuk saat ini saja harga kopra kwalitas terbaik hanya mencapai kisaran tertinggi lebih kurang Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah ) per seratus kilo gram.

Dengan demikian petani harus memaksakan panen kopra guna memenuhi  tingkat kebutuhan hidup untuk keluarga carut marutnya persoalan harga kopra terkesan adanya spikulasi ditingkat penampungan mendorong terjadinya anjlok harga ditingkat petani , sudah dapat dibayangkan tingkat kemiskinan kembali menjajah sarta menghampiri sekian banyak petani kopra di Kecamatan Concong .

Disamping hasil laut kopra merupakan primadona ke 2 (dua) terbesar di Kecamatan Concong sudah mengalami kelumpuhan sehingga penguatan serta ketahan ekonomi pedesan tidak bisa memberikan andil lebih berarti ,demikian disampaikan Darmadi mantan Kepala Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong saat dikomfirmasi media online www.riau-global.com melalui via HP hari Sabtu (5/1).

Ditambakannya lagi , Jangankan mau melunasi hutang dengan tauke hasil kerja petani kopra saat ini hanya pas-pasan saja kalau tidak menambah hutang bagai mana kebutuhan hidup malai dari anak masih sekolah , hingga kebutuhan lainya bergantung pada hasi penjualan kopra. "Mudah-mudahan saja Pemkab Indragiri Hilir lebih jauh memikirkan kelangsungan hidup para petani kopra", jelas Daramadi sembari berharap.(bm/ma) ).

Karimun,(Global)
Hanya sebagian kecil lapisan masyarakat mengetahui bahwa di Kabupaten Karimun banyak menyimpan misteri juga peristiwa memalukan serta mencederai hati masyarakat, ada beberapa kasus korupsi lagi nongkrong di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Pada hal perggantian Kepala  Kejaksaan  Negeri beserta jajaran  sudah berulang-ulang kali dilakukan, terkadang janji dan angin surga selalu saja disampaikan kepada sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), Oramas terlebih lagi kepada masyarakat Karimu.

Dengan harapan dapat menindak lanjuti kasus korupsi maha dahsyat dikelola     oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Karimun beserta kroninya di bumi berazam. Sungguh disayangkan guna menyingkap kasus korupsi ternyata tidak pernah tuntas jangan kata sampai kejeruji besi malahan jadi terhenti, lenyap bagaikan ditelan bumi.

Kasus Korupsi Pengadaan barang dan jasa disepanjang Tahun 2012 juga belum pernah terungkap, Dana CD dari Sektor Pertambangan Batu Granite Tahun 2006/2007 mencapai Puluhan Milyar Rupiah, dengan diduga  pelakunya Kepala Distemben masih tetap tenang, 600 (enam ratus) unit Rumah melalui Program RTLH mencapai 12 (dua belas) Milyar Rupiah  hingga kini mandek,

Ulah nakal Dinas Pariwisata Seni dan Budaya  Kabupaten Karimun ikut menyumbang menghabiskan dana sebesar Rp 950 Juta Rupiah dimana  Kadisnya  masih duduk santai sesuai dengan bidangnya, Tahun 2004/2009, Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami nasib yang sama, Pada bulan Oktober Tahun 2012 perairan Pulau Karimun Besar terdapat kasus Ship To Ship (STS) dan Ship To Anchor (STA) dan informasinya ada PTnya.

Salah seorang warga Kecamatan Kundur  Arisman (38) ketika dikomfirmasi oleh media online www.riau-global.com melalui via HP lagi berada di Kota Batam (6/1) sekira jam 09.25 wib mengatakan, sebegitu besarnya dana dikorupsi masakan pihak Penegak Hukum tidak melakukan tindakan apa-apa.

"Jadi buat apa ada lembaga yang ditunjuk oleh Negara kalau tidak terbukti melakukan korupsi lepaskan saja, akan tetapi bila terbukti melakukan pelanggaran sikat saja sampai keakarnya", ungkap Aris panggilan akrabnya.

Dikatakan Aris lagi, hak para Penegak Hukum itukan ada pada hal dimedia cetak dan elektronik acap kali memberitakan kejadian Kasus korupsi tersebar luas dan saya  rasa Penegak Hukum tidak perlulah ada orang melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Apa lagi pelakunya para pejabat berdasi panjang cukup dengan membaca disalah satu media sudah bisa dipanggil dimintai keterangan. dengan istilah menggunakan kata diduga, terindikasi, disinyalir, sekiranya, sepengetahuan semua itukan kata yang sering digunakan oleh para Penegak Hukum, pungkas Arisman dengan nada tinggi. ( Mas )

Karimun,(Global)
Niat baik Pemerintah memfasilitasi Investor membuka usaha indstri penggalangan Kapal (Shipyard)  belum tentu mandapat sambutan baik dari masyarakat.Pantai bagian barat tepatnya didaerah Teluk Setimbul Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral dengan kondisi pantai dan hutan mangrove masih asri jika terjadi ekspansi besar-besaran perusahaan akan merubah daerah tersebut menjadi perusakan terparah.

Pemerintah bisa saja mengatakan untuk peningkatan ekonomi daerah dengan berhasilnya mengundang para investor berinvestasi di Kabupaten Karimun tetapi bukan pada daerah sekitar Pantai Teluk Setimbul . Dan jika Pemerintah hanya memikirkan mendapat keuntungan besar justru mengorban kehidupan para nelayan kecil.

Dari zaman dahulu hingga sekarang masyarakat masih mengandalkan pantai dan perairan bagian barat mencari rezeki andai saja Pemerintah  melakukan hal serupa  ditempat ini secara tidak langsung Pemerintah melakukan pembunuhan secara halus terhadap masyarakat berada di 4 (empat ) RT di Teluk Setimbul.

Pada awalnya janji manis Pemerintah dan pengusaha sangatlah indah serba muluk-muluk namun dalam perjalanan pergesaran terjadi penduduk local hanya jadi penonton dan gigit jari .

Justru orang luar dengan kemampuan skill menjadi penghuni perusahaan kontribusi buat masyarakat hanya cukup duduk dikedai kopi bukan untuk kelanjutan hidup masyarakat kedepan menjadi prioritas utama. Walaupun Pemerintah rada-rada pintar dan sedikit menjinakan masyarakat dengan umpan uang recehan akan tetapi mendapatkan tangkapan lebih besar sama halnya Pemerintah sudah berlaku tidak adil serta menzholimi masyarakatnya sendiri.

Jangan melakukan pembodohan lagi sudah cukup kejadian masa silam menjadi cambuk bagi kehidupan masyarakat, apa mau Pemerintah dikatakan lebih bodoh dan tidak bermoral kalau saja jawabannya “  Ia “ wajar pemerintah tidak pernah mendengarkan aspirasi araus bawah, demikian disampaikan Edi, Tokoh Masyarakat Teluk Setimbul ketika dikomfirmasikan www.riau-global.com, Sabtu (5/1).

Itu bukanlah, perbuatan bijak Pemerintah jangan lagi ada pikiran kotor dan jahat serta memaksakan kehendak ingin menguasi Pantai bagian Barat,  lebih baik urungkan saja niat busuk tersebut apa bila perlu hilangkan pikiran Pemerintah ingin menguasi pantai diwilayah ini, tegas Edy.

"Masyarakat sudah susah jangan disusahkan lagi harap dipahami bagi orang-orang berpendidikan tinggi,"ujar Edy lagi.

Diteruskannya, ,jangan saya  yang tidak punya pendidikan berserta masyarakat lainnya timbul kebencian mendalam,  selama ini kami cukup hormat dan menyegani unsur dari Pemerintah bertandang kewilayah kami , tapi perlu diingat bukan kami diam berarti setuju apa saja ulah Pemerintah selama ini tidak memperhatikan kami  hidup dalam kegelapan tanpa penerangan dan justru kami diam saja jangan paksakan, ajari kami berbuat nekad menjadi jahat maklum kami terdiri dari orang-orang yang tidak mengerti hukum di wilayah NKRI, pungkas Edy dengan nada kesal. (Mas)

Sungai Guntung,Inhil (Global)
Sudah sekian tahun pembangunan pasar Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau telah rampung dikerjakan dengan menggunakan Anggaran APBD Kabupaten Indragiri Hilir, dengan nilai  cukup fatastik Milyaran Rupiah tidak dipergunakan dan belum pernah diresmikan.

Adapun kondisi dari pasar tersebut sangat mengkhawatirkan mengalami keretakan sehingga pedagang engan menempati kendati sudah disediakan oleh Pemkab Indragiri Hilir , pedagang lebih memilih membuat tempat secara pribadi untuk menggelar barang daganganya .

Jika demikian keberadaan pembangunan pasar tidak bisa dinikmati masyarakat tentunya timbul pertanyaan , apakah pengerjaan pembangunan pasar Sungai Guntung telah memenuhi standar…??? atau adanya konsfirasi terselubung menjadikan pembangunan pasar terkesan asal jadi.
Salah seorang masyarakat bernama Arifin saat dikomfirmasi oleh media online www.riau-global.com  melalui via HP  Sabtu ( 5/1 )  mengatakan seingat saya (arifin-red ) pembangunan pasar tersebut cukup lumayan lama mungkin ada 6 (enam) tahun ,  disayangkan tidak seorangpun masyarakat mau menanyakan kepada Instansi terkait  andai kata adanya pelanggaran dan menyalahgunakan dana Anggaran pembangunan diharapkan agar Aparat Penegak Hukum bergerak capat dapat memulai dari kejadian ini, pungkas Arifin berharap.
Kata Arifin lagi , Pembangunan pasar diperkirakan mencapai 7 (tujuh) Milyar Rupiah , akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan sudah jelas menghambur-hamburkan keuangan Negara dan dapat merusak tatanan perekonomian suatu wilayah. Intinya dengan adanya fasilitas pasar  sebagai tempat sentral pertemuan singkat antara penjual dan pembeli sehingga gairah pasar dapat meningkatkan tarap hidup sebagai ketahanan ekonomi masyarakat secara utuh , paparnya mengakhiri. (Bm/ma*) 

Karimun,(Global)
Berpacu dengan waktu  guna mendapatkan  BBM jenis premium beberapa hari ini terlihat ditempat pengecer, yang tampak  dipadati konsumen bahkan ada yang sanggup menunggu berjam-jam lamanya.  Terkadang dengan hasil mengecewakan ,hal ini diperparah apa bila SPBU dikelola Perusda Kabupaten Karimun lagi ujuk kebolehan  serta menguasai manajemen senantiasa  kehabisan  stock pastilah masyarakat dibuat bingung tujuh keliling.

Kejadian seperti ini  kerap kali terulang seharusnya pihak pengelola sudah paham dengan kondisi namun antisipasi serta perhitungan tidak melekat pada pikiran pengelola SPBU. Sehingga tidak punya kebijakan  untuk mengatasai persoalan  sepertinya  minim inisiatif, sehingga pengelolaan pangkalan SPBU dibawah naungan garis komando Perusda tidak ubahnya sekedar uji coba belaka dengan tidak memfasilitasi  tempat penyimpanan BBM dari berbagai jenis sebagai cadangan.

Andai saja Pemerintah setempat tidak menunjukan sikap arogan mau menang sendiri tetapi menyusahkan masyarakat lebih baik  memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk menambah 1 (satu) lagi  pangkalan SPBU  dalam kota , dengan demikian dapat memberikan layanan terhadap kebutuhan  bagi khalayak ramai.  tidak perlu ada bahasa tersaingi dan lagi pula tidak akan mampu pihak swasta menyaingi  Pemerintah .

Dimungkinkan diberinya kesempatan kepada pihak swasta membangun pangkalan SPBU merupakan  jawaban terbaik sungguhpun demikian segala ketentuan dan prosedur  serta aturan main dibidang pengawasan sebagai kata kunci keberhasilan sepenuhnya ditangan Pemkab Karimun , ini juga demi kepentingan Daerah, demkian disampaikan  Hardin (45) warga Kecamatan Kundur ketika dikomfirmasikan  media online www.riau-global.com  di Pelabuhan Tanjung Gelam (KPK) Karimun,  Sabtu (5/1).

Ditambahkan Hardin, dengan adanya penambahan Pangkalan SPBU kedepanya Pemerintah melalui Perusda akan lebih terbantu biasanya pengelola dari pihak swasta lebih melengkapi lagi fasilitas.

Adapun tujuannya  memberikan pelayanan dan kemudahan tidak seperti saat ini antiaran membludak hingga sampai kemalaman hanya untuk mengisi BBM jenis Premium sebanyak  2 (dua ) liter, pungkas Hardin menyudahi. ( Mas ).

Meranti,(Global)
Sudah lama Pelabuhan Penumpang yang berada di Kecamatan Rangsang Barat terbilang  selesai pengerjaanya dengan menggunakan  Anggaran APBD Pemkab Bengkalis , dan itu terjadi pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti banyak terdapat aset Pemerintah peninggalan Kabupaten Induk tak terselesaikan hingga saat ini.

Tentunya ini, menjadi beban bagi Kabupaten Kepulauan  Meranti salah satunya pelabuhan tanpa ponton dari awalnya sudah ada dikarenakan mengalami kebocoran / rusak konon katanya  lagi dalam peraikan,  dengan anggaran Milyaran Rupiah tersebut akan menjadi tanda tanya besar  sebagai bahan cerita sarapan pagi bagi masyarakat diwarung kopi sambil  berhayal ternyata Pemerintah sebegitu sembrononya  menghabur-hamburkan uang masyarakat  atau adanya konsfirasi terselubung.

Ternyata pelabuhan yang dibangun tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan  masyarakat kebanyakan  jika tidak dioperasikan penggunaannya  bangunan langka tersebut menjadi mubazir.

Pantau awak media online ini dilapangan,   cuma melihat  tiang besi tertancap sebagai penahan ponton serta tidak adanya perawatan menjadikan pelabuhan tersebut seperti peninggalan zaman penjajahan Belanda.

Kepala Desa Teluk Samak Bahrin, Kecamatan Rangsang Barat  Kabupaten Kepulauan Meranti  Riau ketika dikomfirmasi media online www.riau-global.com  melalui via HP lagi berada di Tanjung Pinang  ( Kepri )  Kamis ( 3/1 ) sekira  pukul  21.40 wib  mengatakan,  dengan terbengkalainya  Pelabuhan Penumpang yang menjadi  Icon  kebanggaan  Masyarakat  Rangsang Barat. Untuk saat  ini, kami harus  menahan sabar seandainya sudah bisa dipergunakan  setidak-tidaknya perputaran  keuangan dan ekonomi masyarakat setempat meningkat pesat, pungkas  Kades Teluk Samak.

Ditegaskanya lagi,  sementara ini masih menggunakan pelabuhan TPI, ketika pasang besar semuanya menjadi tenggelam  akses menuju kepelabuhan terhambat menjadiakan  suasana tidak nyaman dan mengganggu aktivitas  masyarakat mengais rezeki.

"Harapan  saya  Pemerintah Daerah sudah mengambil langkah guna menyelamatkan  bangunan  yang ada kalau dibiarkan  terus  sudah pasti mengalami kerugian besar, paparnya mengakhiri. (Br/Rd ).

Karimun,(Global)
Tidak mengenal menyerah atau mengundurkan diri demikian kentalnya jalinan persahabatan , silaturrahmi sehingga Bupati Karimun  H.Nurdin Basirun  enggan  mengutak ngatik  3 (tiga ) Kepala Dinas (Kadis) yang  dianggap berjasa telah berhasil  memajukan pembangunan seutuhnya Karimun seperti  Kepala Dinas Pertambangan,  Kepala Dinas Kesehatan , Kepala Dinas Perhubungan .

Ternyata, sifat ketuaan  untuk memberikan laluan kepada generasi muda  tidak terdapat didaftar  tunggu  Gedung Putih ( Kantor Bupati Karimun ) guna menonjolkan bakat menjadi pemimpin (leadership ) sudah jelas minim prestasi.

Sorotan beberapa media cetak dan elektronik tidak mampu mengoyahkan kedudukan tersebut situasi  memanas juga datang dari Gedung Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun .

Paduan suara  dengan vocal agak sedik  menor  dan bertanya-tanya datang dari  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disuarakan oleh  Jamaluddin. SH , ikut mengkritik kinerja Kepala Dinas dibawah standar  pencapai kerja  namun kerajaan kecil  tersebut juga tidak  bergeming kursi tahta  tetap dipertahankan kendati cukup menghebohkan dunia ketidak dewasaan  Pemkab Karimun dikancah Nasional. 

Beribu pertanyaan tentu sudah ada dibenak masyarakat Karimun , kapan bagi yang muda berprestasi dengan kinerja bermodalkan kemudaan diorbitkan tentunya hak mutlak berada ditangan sang Bupati Karimun hasil  dari melakukan beberapa kali undian bersama patner dan orang paling berpengaruh memegang tampuk diurusan Pegawai Negeri  ikut mendongkrak  peroleh medali  perunggu.

Sehingga hasil yang terbanyak jatuh pada eselon IV dan Eselon III menjadikan rona birokrasi  Pemerintah terkadang lucu , tetapi menyakitkan hati ada segelintar pengamat politik lokal berani angkat bicara kalau sudah usang dan limit menghampiri seharusnya tahu diri.

Keberadaan Kabupaten ini terdapat dalam lembaran berita negara bukan Dunia pemerintahan atah berantah atau beringin rendang.

Untuk kesekian kalinya Ketua LMR-RI Komda Karimun ( Bachrum Efendi.SH ) angkat bicara saat dikomfirmasi melalui via HP , Jum’at (4/1 ) mengatakan, ketentuan oleh Pemerintah Daerah merupakan hak prerogratif pemimpin, akan tetapi  harus ada tolak ukurnya dan memenuhi azas kepetutan jangan menimbulkan kesan ada unsur KKN.

Letak persoalanya, berada pada ratusan ribu pasang telinga mendengarkan serta mata melihat setiap kali perombakan kabinet Nurdin cs dengan pengharapan akan bermunculan tunas baru dalam artian  alih genarasi,  cetus Edi sembari berharap.

Dikatakan Edi lagi , terkadang sering terjadi penambahan masa jabatan Kepala Dinas untuk beberapa bulan kedepan pada hal sudah masuk purna bhakti,  pencekalan terhadap kenerja propesi sering kali terjadi serta tidak memberikan rasa keadilan bagi Pegawai Negeri berprestasi menjadi pemimpin didinas tertentu menurut bidangnya. Bukan hasil mengampu atasan sehingga menjadi salah penempatan dan salah kaprah lebih baik mengutamakan kwalitas ketimbang kwantitas,pungkasnya mengakhiri, ( Mas ).