Banleg DPRD Riau Kejar Target, Pansus Terkesan Lamban

Pekanbaru,(Global)
Badan legislasi (Banleg) DPRD Riau kejar target sejumlah Ranperda selesai sebelum akhir tahun. Supaya, tahun mendatang tidak ada lagi tunggakan Ranperda seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Banleg DPRD Riau, Zulfan Heri saat di wawancara, Rabu (17/10) petang di gedung lancang kuning.

Dikatakan Zulfan, dalam catatan program legislasi daerah (prolegda) ada 5 di SKPD pengusul yang dikoordinir oleh Biro Hukum Setdaprov Riau dan 1 perda  inisiatif. Artinya, ada 6 perda lagi yang belum selesai.Sementara perda Prolegda 2012 kebanyakan adalah limpahan dari Ranperda 2011.


"Saya baru mulai 3 April dari ketua Banleg sebelumnya. Kebanyakan adalah limpahan dari ranperda 2-11 dan usulan 2010. Sedangkan tingkat realisasinya di 2011 itu kecil sekali. Sehingga menunggak untuk 2012 ini.Itulah yang kita selesaikan,"ungkap Zulfan.

Dikatakannya, 9 ranperda yang bisa diselesaikan 2011 termasuk pembahasan APBD, APBD Perubahan, Laporan pertangungjawaban (lpj) APBD 2012 kepala daerah.


"Total 9 perda dari 22 perda. 13 ranperda pindahkan ke 2012. Dari sekian banyak kita evaluasi dan lihat

yang paling prioritas, ternyata yang prioritas adalah masalah retribusi.Karena itu sangat penting dan ditunggu oleh Dispenda. ini yang digesa sekarang ada 4 ranperda retribusi,"terang angota komisi C, tersebut.


Dikemukakan Zulfan, alasan perda Retribusi menjadi prioritas adalah implementasi dari UU 28 tahun 2009

tentang pajak dan retribusi daerah. Dan hal itu menjadi sangat penting didahulukan karena telah dinantikan

Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) setdaprov Riau.

"Ada 1 Ranperda retrubusi yang belum dikeluarkan. Kita targetkan november, sebab kita masih menunggu hasil penetapan Pansus. sampai bulan apa mereka bisa selesai. Sedangkan perda inisiatif ada 4 dari komisi yang belum selesai juga. 9 sedang dibahas, 4 inisiatif, 5 pansus. kita tunggu pansus baru bisa menyelesaikan

yang 5 tinggal itu,"katanya.


Zulfan menargetkan Desember semua sudah selesai. Persoalannya, ungkap Zulfan karena Pansus belum

merampungkan. Dia juga  mendorong pansus sehingga Oktober ini bisa di paripurnakan.

Dikatakannya,  idealnya kerja pansus hanya 1 bulan. Sedangkan saat ini sudah ada yang sampai 4 bulan bahkan ada yang 2 kali study banding belum juga ranperdanya di paripurnakan.

"jika 1 bulan gak selesai ditambah toleransi waktu 10 hari. Sebetulnya kerja pansus begitu. Namun DPRD Riau tak punya payung hukum penetapan itu. jika tidak mau menetapkan Perda terkait produk hukum, maka buat saja revisi tatib. Sehingga kerja pansus akan cepat selesai,"tutupnya. (Rgc