Pemkab Bengkalis Terancam Disclaimer

WTP Bisa tak Terealisasi Tahun Ini


Bengkalis,(Global)
Keinginan Pemkab Bengkalis untuk menuju administrasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memperbaharui opini penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI 2012 ini,  sepertinya bakal terganjal.

Pasalnya, hingga saat ini hasil pemeriksaan di BPK-RI tahun 2011,  menunjukkan banyak temuan terkait dengan sejumlah kegiatan dilingkungan Pemkab.

Menurut informasi yang berhasil dirangkum www.riau-global.com  dilapangan, pertanggungjawaban administrasi yang belum tepat, ditambah adanya pelaksanaan mutasi jabatan dan mengharuskan pejabat pejabat SKPD dari 44 SKPD,  yang ada menggenjot perbaikan menjadi salah satu kendala yang sangat signifikan.

“Mudah-mudahan ini tidak berdampak buruk bagi pemberian opini nanti. Cuman yang saya tahu, kayaknya opini WTP sulit diraih jika Pemkab tidak segera membenahinya, terutama masalah aset milik Pemkab, dan
sejumlah aset di Kabupaten Kepulauan Meranti,”ungkap  Ketua LSM BAK LIPUN Bengkalis Abdul Rahman Siregar, Rabu (11/7) kemarin.

Sementara itu,  sejumlah anggota DPRD Bengkalispun tampak enggan untuk memberikan tanggapannya terkait hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011 untuk kegiatan atau APBD Bengkalis 2010. Kendati demikian, dewan berasumsi jika hal ini agar dapat dituntaskan, dan Pemkab serta DPRD butuh kerja keras.

“Saya tidak bisa memberikan komentar atau tanggapan soal itu, ada baiknya LHP atau hasil audit BPK-RI tersebut dikonfirmasikan kepada pimpinan komisi atau pimpinan tertinggi dilembaga legislatif,”kata
Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis Misliadi, SHi melalui via ponselnya.

Senada diutarakan anggota Komisi III DPRD Bengkalis Almi Husni, dewan sampai hari hanya sebatas mendengar kabar, terkait opini disclaimer atau penilaian buruk administrasi dari BPK-RI. Artinya, jika memang hasil audit pemeriksaan itu benar, maka sebaiknya Pemkab memfolow up, dan membenahi apa yang menjadi kekurangan dalam pemeriksaan.

“Kalau warning atau opini disclaimer itu benar, maka Pemerintah harus segera mencari langkah yang tepat. Kita dari lembaga legislatif, terutama komisi III ya normatif saja. Kalau perlu temuan-temuan itu
jangan sampai berlanjut ditahun mendatangnya,”katanya.

Kemudian, sambung politisi PKB ini, jika penilaian disclaimer terjadi, maka menjadi pertanda buruk bagi Pemkab Bengkalis. Masalah WTP pun akan gagal diraih.”Kita belum tau banyak soal hasil audit itu, tapi secara pribadi saya berharap Pemkab juga tidak tutup mata,”paparnya.(Rgc-di)