Pelalawan,(Global)
Bupati Pelalawan HM Harris melantik pejabat struktural dilingkungan pemerintah kabupaten pelalawan, terdiri dari Eselon II dan III berlangsung diruangan Audiotorium lantai III kantor Bupati Pelalawan, Jum'at 4 Januari 2013.

Dalam sambutan Bupati H.M. Harris pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa karena atas rahmat dan karunianya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara pelantikan pejabat stuktural eselon II dan III dilingkungan pemerintah kabupaten Pelalawan.

Sebelum Bupati H.M Harris melakukan pengambilan sumpah jabatan, berdasarkan surat keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.821.2/BKD/2013/21 dan 22 tanggal 03 januari 2013 tentang pengangkatan dan pemindahan pegawai Negeri sipil dalam jabatan struktural eselon II dan III dilingkungan pemerintah kabupaten pelalawan.

 Selanjutnya pelantikan yang kita lakukan pada hari ini selasa sebagai penyegaran dan juga pengembangan karir bagi pegawai negeri sipil yang didasari oleh pelaksanaan dari perubahan struktur organisasi dan tata kerja SKPD pemerintah kabupaten pelalawan.

 Adapun jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 61 orang pejabat struktural terdiri dari 26 orang Eselon II dan 35 orang Eselon III. Selanjutnya Harris mengatakan, pelantikan yang kita laksanakan hari ini merupakan suatu hal yang wajar yang biasa terjadi disetiap instansi.

 Disamping upaya untuk mengefektifkan jalan roda pemerintah juga diharapkan memberi manfaat bagi pegawai negeri sipil tersebut, untuk dapat mengaktualisasikan tugas-tugas agar tercipta pelayanan yang baik kepada masyarakat, tutupnya.

Pejabat Struktural Eselon II yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan:

 1. Drs. Ali Umar, Staf Ahli Bidang Keuangan SETDA Kabupaten Pelalawan.
 2. Drs. Abdul Manan Mas, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM SETDA Kabupaten Pelalawan.
 3. Drs T. Izwan Pery Darma, MM, Staf Ahli Bidang Pemerintahan SETDA Kabupaten Pelalawan.
 4. Ir. Abdul Rahman, MP., Staf Ahli Bidang Pembangunan SETDA Kabupaten pelalawan.
 5. Amiruddin Muslim,S.PD, M.Si., Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik SETDA Kabupaten Pelalawan.
 6. Ir. Nursyirwan, Asisten Administrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
 7. H. Mazlan Mansur, SH., Asisten Administrasi Pembanguna Kabupaten Pelalawan.
8. Drs. H. Tengku Mukhlis, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Pelalawan.
9. Drs. Zulhelmi, M.Si., Pj. Asisten Administrasi Aset dan Keuangan Kabupaten Pelalawan.
 10. H. Abu Bakar FE, S.Sos, M.Ap, Pj. Sekretaris Dewan Kabupaten Pelalawan.
 11. Ir. Hambali, MM. Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan.
12. Ir. H. T. Muktaruddin, M.Si, Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan.
13. Hasan Tua Tanjung, MT, Pj. Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.
14. Fahran Redwan, ST. MT, Pj. Kadis Tata Kota,Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pelalawan.
 15. Lahmudin, SE.M.Si, Kadis Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
16. Ir. M. Syahrul Syarif, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan.
 17. H. A. Karim, SH. M.SI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan.
 18. Ir. Mulyono, MBA. MM, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.
19. Ir. H. Syaril. M.Si, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan.
20. Drs. H. Zamur, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan.
21. Drs. H. Abdul Muis, Pj. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Pelalawan.
22. Ir. T. Zuhelmi, Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perinzinan Terpadu Kabupaten Pelalawan.
23. Andi Yuliandri, S.Kom, Pj. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pelalawan.
24. Raja Alkap, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Pelalawan.
25. Nifto Anin, S.Sos. M.Si, Pj. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan. (Rsk/Rgc)

Diduga Rp 60 JUTA  Dana APBD Pelalawan Disedot Organisasi Wartawan Siluman Tersebut

Pangkalan Kerinci,(Global)
Berbagai pihak di Pelalawan mempertanyakan 3 (Tiga) organiasasi  yang mengatas namanyakan organisasi wartawan. Adapun organisasi tersebut adalah seperti Ijur  Petika, Asosiasi Wartawan dan Gabungan Wartawan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Diduga ketiga organisasi wartawan yang dipertanyakan keabsahannya telah menerima dana atau menyedot dana APBD Pelalawan TA 2012 sebesar Rp 60 juta melalui anggota DPRD Pelalawan.

Menurut informasi yang dirangkum dilapangan,  keberadaan 3 organisasi wartawan siluman itu didukung penuh oleh salah seorang anggota DPRD Pelalawan. Terkait organisasi ini  yang sudah mendapatkan dana dari Pemda Pelalawan menjadi tanya besar berbagai kalangan. Karena didalam pencairan dana bantuan baik itu hibah maupun apanya namanya itu harus mengambil adalah pengurus yang menanda-tangani proposal tersebut. Dan jika bisa dicairkan seperti itu diduga  kuat ada kong kalingkong antara salah seorang anggota DPRD dengan organisasi tersebut.
.
Roman, salah seorang warga Pelalawan ketika mengomentari masalah tersebut kepada kalangan  wartawan  di Pangkalan Kerinci, kemarin mengatakan kita sangat prihatin melihat situasi didaerah kita ini karena banyak orang yang menyalahgunakan posisinya terutama dengan adanya 3 (tiga) organisasi wartawan yang bekerjasama dengan salah seorang anggota DPRD Pelalawan padahal legalitasnya tidak jelas,sebut Roman.

Terkesan dana APBD Pelalawan banyak digunakan untuk berpoya- poya ,bahkan tidak ada azas manfaatnya , disatu sisi untuk menjalinkan kemitraan dengan wartawan itu sah saja tapi bukan dengan cara yang begini,katanya lagi.
"Kita tahu memang cukup banyak organisasi wartawan yang sudah besar dan berskala  Nasional yang terdapat didaerah kita  alangkah baiknya kemitraan itu kita jalin dengan organisasi wartawan yang sudah terorganisir tersebut,"ungkap Roman sambil menyesali kejadian tersebut.

Nilai Rp 60 juta rupiah itu bukan sedikit   kalau kita bangunkan untuk sebuah gedung tentu  sudah megah, maka dari itu kita hanya berharap kedepannya  baik legilatif maupun tokoh- tokoh masyarakat agar tidak menghalalkan segala cara untuk menyodomi APBD Pelalawan ini dan jika perlu mari kita gunakan APBD ini untuk masa depan anak cucu kita,pungkasnya. . (team)  

Ancaman dan Makian Oknum DPRD Meja Bendaharawan Pemda Digenangi Airmata

Pangkalan Kerinci,(Global)
Di Kabupaten Pelalawan keberuntungan yang terus diraih anggota DPRD cukuplah baik, dimana baru saja menjabat yakni sekitar  6 (enam) salah satu oknum anggota DPRD Pelalawan sudah bisa mencaikan dana proposal sekitar Rp 1,4 M.

Atas kejadian itu, tentu membuat tanda tanya besar bagi berapa kalangan masyarakat dimana menurut ketentuan  dana yang diambil melalui proposal itu adalah dana aspirasi yang jumlahnya untuk 1 tahun berkisar Rp 1 miliar lebih dan itu sudah termasuk kedalam kegiatan fisik yang dilakukan oleh para Satker.

Dan ini baru menjabat sekitar 6 bulan sudah bisa mengeluarkan proposal sebanyak itu. Dan yang ironisnya dalam pencairan proposal  mereka bukannya baik-baik tetapi bahkan  selalu melakukan intimidasi dan makian terkadang mengirim utusan yang orangnya seram dan berwajah sadis untuk mengambil dana tersebut ke bendaharawan. Tentunya dengan kejadian ini tidak jarang,  bendaharawan meneteskan airmatanya dalam melaksanakan tugas hariannya .

Menurut salah pengurus LSM di Pelalawan yang minta namanya diinisialkan Azp (29) beberapa waktu lalu kepada wartawan mengatakan,  kita perlu pertanyakan penggunaan dana proposal kegiatan masyarakat melalui anggota DPRD  yang baru menjabat  selama 6 bulan dengan nilai sebesar R1,4 miliar tersebut.
Apakah ini tepat sasaran atau ada yang fiktif dan juga ada permain antara  pengurus kelompok masyarakat yang memiliki proposal itu dengan oknum anggota DPRD itu,jelas Aziun sambil bertanya ?.

Kalau dana aspirasi di Pelalawan selama 1 tahun jumlahnya belumlah mencapai segitu ,ini baru 6 bulan sudah mencapai bisa mengambil dan sebesar Rp 1,4 M  ini perlu kita pertanyakan dan harus dilakukan investigasi dilapangan,katanya Azp lagi. Karena bisa saja proposal yang dimasukkan melalui anggota DPRD itu tidak semuanya murni bahkan ada yang fiktif , dalam hal ini kita berharap dari segala lini baik itu penegak hukum maupun LSM dan mnasyarakat harus ikut bersama-sama melakukan investigasi dilapangan, pinta Azp lagi.

 Selain itu,  kita juga sangat menyesalkan apa yang telah dilakukan anggota DPRD yang memaksakan kehendak  dengan menggertak bahkan memaki-maki bendaharawan Pemda untuk mencairkan dana tersebut,katanya lagi.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Pelalawan yang tak sudi ditulis namanya kepada wartawan mengatakan , dalam pencairan dana proposal tidak semua  anggota dewan yang demikian. Namun kita tidak pungkiri mungkin ada kawan-kawan yang demikian itu semua tergantung kepada manusianya,ujar anggota DPRD Pelalawan itu lagi..

Dan  Bendaharawan Pemda Pelalawan As yang dikomfirmasikan terkait masalah itu, tidak banyak bicara hanya bisa menunjukkan linangan airmata yang berjatuhan kemeja tempat bekerjanya . (Team)

Pangkalan Kerinci,(Global)
Ironis di Kabupaten Pelalawan  yang budaya Melayunya sangat kental,   akhir- akhir ini mulai berangsur hilang ,hal ini terlihat saat pelaksanaan acara lomba Puisi, yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Daerah (DKD)  Pelalawan beberapa waktu lalu di  Gerai makan Tuah sekata Pangkalan Kerinci.

Dalam acara yang bersempena dengan Hari Pahlawan ini nuansanya hanya menunjukkan tema acara baik  spanduk yang dibentangkan di pentas tidak sedikitpun bernuansa melayu baik  bahkan  latar belakang warna spanduk maupun  gambar yang ditampilkan dengan hal seperti ini terkesan Dewan Kesenian Daerah Pelalawan kurang perhatian terhadap nuansa daerahnya .

Rahman salah seorang warga Bunut beberapa waktu lalu di Pangkalan Kerinci mengungkapkan kepada wartawan ,dengan adanya kegiatan Lomba Puisi yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Daerah Pelalawan disatu sisi perlu kita acungkan jempol karena dengan lomba puisi tersebut seni dan budaya daerah Pelalawan akan semakin terangkat di muka bumi ini, sebut Rahmah. Tetapi  kita juga menyayangkan dalam kegiatan kemarin spanduk yang mereka pasang diatas pentas tidak mempunyai nilai Nuansa Melayu sedikitpun ,kita tak menyangkal tema kegiatan boleh saja beragam namun kita jangan lupa dengan nuansa kita Melayu walaupun hanya sedikit, kata Rahman lagi.

"Jadi dalam hal ini kita berharap kepada pimpinan Dewan Kesenian Daerah maupun pejabat terkait agar selalu mengontrol yang dilaksanakan oleh Generasi Muda kita sehingga mereka tidak melakukan hal seperti ini lagi, tuturnya (Is) .

Pangkalan Kerinci,(Global)
Kematian gajah ,raibnya Harimau dan punahnya beruang serta masuknya monyet ke kota diduga akibat penggundulan hutan yang dilakukan oleh perusahaan bubur kertas yang beroperasi yakni PT RAPP di Kabupaten Pelalawan.
Pasalnya semenjak kehadiran perusahaan tersebut  sedikit demi sedikit habitat hewan langka dan dilindungi oleh negara ini sudah mulai punah bahkan monyet yang biasa hidup diatas batang kayu, yang selalu meloncat kesana kesini terpaksa lari ke arah perkotaan di Kabupaten Pelalawan ini .

Menurut salah seorang Tokoh masyarakat Riau yang juga pengurus LSM berinitial  JL  kepada wartawan beberapa waktu lalu mengatakan,  tingginya angka kematian gajah di daerah Riau tahun 2012 ini secara kasat mata dampaknya tak lain tak bukan adalah dikarenakan hutan tempat mereka tinggal sudah semakin sempit gara-gara digunduli oleh Perusahan Bubur Kertas terbesar di Asia Fasific  PT RAPP itu.

Ironisnya pada tahun 2012 ini sudah mencapai 15 ekor gajah mati dan dominan itu ditemukan dilahan HTI PT RAPP ,begitu juga dengan binatang buas lainnya saat ini tidak lagi kelihatan  didalam hutan ,bahkan hutan lindung yang sudah di SK kan oleh pihak terkait semakin berkurang dan berganti pohon akasia. Dalam hal ini tidak salah kalau kita mengatakan bahwa musnahnya Marga Satwa di Pelalawan ini akibat ulah PT RAPP, tegas Jl.
Ditempat terpisah Sry mengaminkan apa yang disampaikan rekannya dan menambahkan , dengan gundulnya hutan secara otomatis binatang buas yang kini dilindungi oleh undang-undang dan Pemerintah semakin berkurang terutama gajah yang kini di sumatera,  harimau entah kemana ,beruang ikut juga ,hanya saja monyet dan kera yang masih kelihatan karena mereka sudah banyak yang lari ke  kota sambil membawa berita. Dengan peristiwa kematian gajah di Pelalawan ini dalam tahun ini yang dominan di lokasi HTI PT RAPP kuat dugaan kita ada keterlibatan perusahaan, tuturnya.

Sementara pihak Maneger PT RAPP Mulia Nauli ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat lewat telpon selulernya,  tidak ada balasan .(Is)

Pangkalan Kerinci,(Global)
Terkait dengan musibah Banjir yang melanda Kabupaten Pelalawan  pada tahun, tampaknya kepedulian PT RAPP terhadap lingkungan baik itu masyarakat maupun  alamnya semakin tipis karena sudah satu  bulan banjir melanda daerah Pelalawan sedikitpun belum ada terlihat partisipasi dan perhatian perusahaan terhadap warga korban Banjir tersebut. Itu bertanda atau diduga PT RAPP sudah tidak peduli lagi dengan lingkungannya.

Sebelum kehadiran perusahaan tersebut, banjir di Pelalawan sangat menguntungkan bagi masyarakat Pelalawan khususnya mereka yang tinggal dijazirah pesisir , bahkan pada zaman itu  habis banjir masyarakat bisa membangun rumah bertingkat namun setelah kehadiran PT RAPP banjir nyatanya telah menjadi mala petaka bagi masyarakat.

Camat Teluk Meranti Husnizal Msi, beberapa waktu lalu di Pangkalan Kerinci  mengakui bahwa daerahnya banjir sudah hampir satu bulan dialami warganya meskipun debet air telah turun  tapi sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Atas musibah ini, pihak  Pemda Pelalawan melalui  BPBD  akan menyerahkan bantuan  kepada korban banjir tetapi pada saat dalam pengurusan, sementara PT RAPP  belum terlihat lagi kepeduliannya terhadapa masyarakat sekitarnya, jelas Husnizal. Untuk itu kami  hanya berharap dengan musibah ini,  hendaknya  perusahaan bubur kertas itu bisa menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat disekitarnya  sehingga keharmonisan antra perusahaan dengan masyarakat bisa terjalin dengan baik,ujar Camat Teluk Meranti.

Hal sama juga disampaikan Camat Pelalawan Kiki Syamputra S.STP menuturkan  banjir yang melanda Kecamatan Pelalawan saat ini cukup dahsyat dari biasanya dimana ketinggian air sudah mencapai 1.5 Meter. Saat ini masyarakat Pelalawan cukup  terobati hatinya karena mendapat bantuan dari  Badan Ketahanan Pangan dan Karang Taruna Kabupaten  Pelalawan melalui anggota DPRD Riau H Zukri  Misran  yang membantu beras sebanyak 5 ton, jelas Kiki Syamputra.

"Kita sangat menyayangkan PT RAPP yang diketahui memiliki aset didaerah ini belum ada menunjukan kepeduliannya", sesal Camat Pelalawan. Atas kurang pedulinya   perusahaan tersebut tampak bahwa perusahaan tersebut kurang perhatiannya dengan lingkungannya, katanya lagi. Maka dari itu kita berharap  perusahaan yang beroperasi di Pelalawan ini bisa lagi meningkatkan program CD nya terhadap sosial kemasyarakatan, tuturnya.

Sementara itu pihak PT RAPP Muliana Nauli ketika dihubungi melalui pesan singkat lewat telepon selulernya,   tidak ada jawaban .(Is)

Tanpa Persetujaan Legislatif dan Ekesekutif Tidak akan Ada Kegiatan

Pangkalan Kerinci.(Global)
Terkait dengan kasus ganti rugi lahan Bhakti Praja, diduga ada keterlibatan Anggota DPRD Pelalawan yang duduk saat itu karena untuk penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif semua tentu harus berdasarkan  persetujuan dari DPRD bahkan, setiap pembayaran yang dilakukan  pihak eksecutif jauh sebelumnya dibahas bersama  DPRD.Maka bisa dikatakan kasus  Ganti rugi lahan Bhakti Praja itu bisa dikatakan "Korupsi  Berjamaah"
.
Menurut salah seorang Tokoh  Masyarakat dan juga Pemuda Pelalawan berinisial AZ kepada wartawan kemaren di Pangkalan Kerinci ,terkait dengan kasus Bhakti Praja kita tidak bisa menyalahkan Lahmudin dan T. Kasroen bahkan juga Syahrizal Hamid tapi ini bisa dikatakan berjamaah bahkan anggota DPRD yang menjabat saat itu bisa-bisa terlibat terutama pada Komisi A yang bidangnya tentang Anggaran.


Sementara Romi pengurus salah satu LSM  Pelalawan mengaminkan hal tersebut diatas dan sedikit menambahkan , BPKKD itu melaksanakan pembayaran terhadap sesuatu bukan kemaunnya sendiri,akan tetapi atas dasar perintah dan dilengkapi dengan SK dari atasan yang bersangkutan.

Maka dalam kasus Ganti Rugi Lahan Bakti Praja ini kita tidak bisa menyalahkan Kepala BPKKD saja begitu juga dengan Sekda ,Kepala BPN karena terjadinya Hal ini ada kerjasama antara  Eksecutif dengan  Legislatif  karena tidak mungkin seorang BPKKD mengeluarkan dana tanpa ada dasar dan perintah atasannya, rinci Romi.

Disampaikannya lagi, begitu juga dengan Kepala BPN takkan berani mengeluarkan sertifikat tanpa ada dasar, nah dasar untuk mengeluarkan sertifikat tentu ada SKT atau SKGR ,secara prosedur SKGR  yang mengeluarkan SKGR itu biasanya Kades/Lurah dan Camat setelah itu baru ke BPN.

Kalaulah tanpa ada keduanya ini  jelas ada  kong kalingkong ,namun keterlibatan Kabag Tapem dalam permaslahan ini juga tidak bisa dipungkiri karena yang namanya lahan aset daerah itu diamnya di Tata Pemerintahan jadi kalau ada ganti rugi 2 kali itu jelas Kabag Tapemnya kurang teliti atau ada kerjasama dalam melakukan ini ,dengan peristiwa sekarang ini bisa saja dikatakan korupsi berjamaah,  tukasnya.(is)