Discapilduk BengkalisGesa Perekaman e-KTP

Raih 66 ribu Warga Terekam Alat

Bengkalis,(Global)
Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) Bengkalis menggesa pelaksanaan perekaman e-KTP (KTP elektronik) di Kabupaten Bengkalis. Dari undangan yang disebarkan, hampir mencapai 66 ribu lebih warga yang terekam alat e-KTP yang ada disejumlah Kecamatan. Demikian diutarakan Kepala Discapilduk Bengkalis H. Zulfasa, Selasa (24/7) kemarin saat ditemui wartawan usai hearing digedung DPRD Bengkalis.

Menurut Zulfasa, sampai hari ini undangan warga terus saja dihadiri oleh warga. Secara bergiliran, warga melakukan perekaman terhadap identitas dirinya. Hingga kemarin, untuk warga yang sudah terekam atau memenuhi undangan e-KTP, Kecamatan Bengkalis 7.048 warga, Bantan 9.802 warga, Bukitbatu 11.789 warga, Siak Kecil 8.263 warga, Rupat 3.139 warga, Rupat Utara 4.221 warga, Mandau 17.647 warga, dan Pinggir 4.683 warga.

“Total keselurahan warga yang sudah memenuhi undangan atau melakukan perekaman sebanyak 66.592 warga. Nah sampai hari ini juga terus berlangsung disejumlah UPTD dan Kantor Camat,”kata Zulfasa.

Dikatakannya, diharapkan menjelang bulan Agustus 2012. Perekaman identitas warga untuk program e-KTP selesai dilaksanakan. Sehingga, program e-KTP bisa bergulir dengan maksimal.”Daerah kita termasuk daerah yang terlambat dalam program ini, namun kita coba menggesa agar perekaman selesai menjelang Agustus mendatang, karena Oktober sudah deadline,”pungkasnya.

Hearing Dengan Dewan

Dibagian lain Zulfasa juga mengutarakan, jika masalah mahalnya biasa pengurusan Akte Kelahiran akan diupayakan solusinya secara bersama. Melalui hearing (dengar pendapat) DPRD, komisi I dengan menghadirkan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, semua permasalahan mahalnya biaya pengurusaan akte kelahiran terjawab.

“Ya ini yang kita bahas bersama rekan-rekan di Komisi I DPRD Bengkalis. Pada prinsipnya kita Discapilduk siap membantu meringankan keluhan dari masyarakat itu, namun tentunya butuh petunjuk dari pihak Pengadilan Negeri (PN). Maka dari itu hari ini sengaja kita dipanggil hearing untuk menjelaskannya, dan hadir juga dari Pengadilan Negeri,”katanya.

Menyinggung soal hasil hearing membahas masalah Akte Kelahiran biayanya memberatkan warga. Zulfasa mengaku belum mendapatkan jawaban atau hasil yang bisa menjadi masukannya di SKPD. “Ya, kita belum dapat jawaban, masih menunggu bagaimana pihak Pengadilan Negeri meresponnya. Namun, saya sangat berterimaksih kepada pihak PN yang sudah berkenan hadir dan turut menjelaskan kepada rekan-rekan di Komisi I, yang jelas masalah ini akan dibawa ke tingkat lebih tinggi. Kita siap siap mensubsidi biaya pembuatan akte kelahiran itu, tapi apakah Pengadilan mau menerimanya, nah ini yang masih kita tunggu,”terang Zulfasa dengan nada datar.(Rgc-di)