Rengat (Global)
Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, jumlah kerugian Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Rp 173.200.592.336,12 baru dikembalikan ke Kas Daerah Rp 30.093.395.483,00 dan sisanya Rp 143.107.196.853,12, belum dikembalikan dan kekurangan Kas tahun 2010 yakni Rp 1.947.000.000,00 belum dikembalikan ke Kas Daerah berdasarkan audit BPK RI 13 Juli 2012.

Sedangkan kekurangan Kas di Kas Daerah sampai dengan tahun 2010, Rp 175.147.592.336,12 dikurangi dengan pengembalian Rp 30.093.395.483,00 maka sisa kekurangan Kas di Kas Daerah sampai tahun 2010 Rp 145.054.196.853,12.
Sementara Kas Bon dalam kelompok Mantan Bupati Indragiri Hulu (Thamsir Rachman) yakni Rp 45.925.251.370.00 belum dikembalikan sama sekali. Namun anehnya, 19 (Sembilan belas) orang pejabat Pemkab Indragiri Hulu justru belum juga diadili. Sedangkan mantan Bupati Thamsir Rachman sudah divonis 8 (delapan) tahun penjara, meskipun  Thamsir menyatakan banding.

Maka di Undang-undang Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu  UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).Dan bagi orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor). Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor).

Sementara ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

No.	Tanggal	Nama Penerima	Kelompok	Jumlah Rp	Pengmbalian	Sisa
1	04/04/2005 sampai dengan 23/05/2008	Indriansyah	Mantan Bupati	8,609,650,000.00		8,609,650,000.00
2	02/01/2006 sampai dengan 22/07/2008	Nurhadi, S. Sos	Mantan Bupati	22,830,601,370.00		22,830,601,370.00
3	05/08/2005	Abdullah Sany, SE	Mantan Bupati	200,000,000.00		200,000,000.00
4	24/04/2007	Budi N Pamungkas	Mantan Bupati	2,100,000,000.00		2,100,000,000.00
5	30/07/2007	R. Marwan IS, SE, M. Si	Mantan Bupati	350,000,000.00		350,000,000.00
6	29/06/2008	Drs. HM. Thayibamsar	Mantan Bupati	535,000,000.00		535,000,000.00
7	22/07/2008	Ardiansyah Eka Putra	Mantan Bupati	250,000,000.00		250,000,000.00
8		Darmawangsa	Mantan Bupati	500,000,000.00		500,000,000.00
9		Sumarman	Mantan Bupati	750,000,000.00		750,000,000.00
10		Dra. Hj. Herawati, MM	Mantan Bupati	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
11		Drs. Armansyah	Mantan Bupati	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
12		H. Amsar Taib	Mantan Bupati	200,000,000.00		200,000,000.00
13		Burhanuddin, S. Sos (sekarang Kabag Keuangan DPRD Inhu)	Mantan Bupati	500,000,000.00		500,000,000.00
14		J. Rachmat	Mantan Bupati	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
15		K. Koesen	Mantan Bupati	7,00,000,000.00		7,00,000,000.00
16		HR. Asmanu	Mantan Bupati	1,750,000,000.00		1,750,000,000.00
17		Syaiful Bahri	Mantan Bupati	500,000,000.00		500,000,000.00
18		Yandra	Mantan Bupati	1,000,000,000,00		1,000,000,000,00
19		Zulfahmi Adrian	Mantan Bupati	500,000,000.00		500,000,000.00
20	J U M L A H			Rp 45,925,251,370.00

 

Pada perbincangan www.riau-global.com dengan Wakil Bupati Indragiri Hulu, H. Harman Harmaini, SH, MM, beberapa waktu lalu mengatakan,  yang diaudit BPK adalah Kas Bon yang dikembalikan si pelaku melalui Inspektorat Indragiri Hulu ketika ia menjabat Inspektur Indragiri Hulu. Dalam hal Kas Bon Rp 45.925.251.370.00 dalam kelompok mantan Bupati Thamsir Rachman seharusnya kesembilan belas orang .ini terutama Nurhadi, S. Sos seharusnya untuk pasal yang dikenakan,  bisa saja Pasal 2 dan 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi.

"Kalau untuk Nurhadi cs juga bisa pasal lain seperti  Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang turut Serta Membantu korupsi," ungkap Harman Harmaini. (Har)