Karimun,(Global)
Tidak mengenal menyerah atau mengundurkan diri demikian kentalnya jalinan persahabatan , silaturrahmi sehingga Bupati Karimun  H.Nurdin Basirun  enggan  mengutak ngatik  3 (tiga ) Kepala Dinas (Kadis) yang  dianggap berjasa telah berhasil  memajukan pembangunan seutuhnya Karimun seperti  Kepala Dinas Pertambangan,  Kepala Dinas Kesehatan , Kepala Dinas Perhubungan .

Ternyata, sifat ketuaan  untuk memberikan laluan kepada generasi muda  tidak terdapat didaftar  tunggu  Gedung Putih ( Kantor Bupati Karimun ) guna menonjolkan bakat menjadi pemimpin (leadership ) sudah jelas minim prestasi.

Sorotan beberapa media cetak dan elektronik tidak mampu mengoyahkan kedudukan tersebut situasi  memanas juga datang dari Gedung Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun .

Paduan suara  dengan vocal agak sedik  menor  dan bertanya-tanya datang dari  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disuarakan oleh  Jamaluddin. SH , ikut mengkritik kinerja Kepala Dinas dibawah standar  pencapai kerja  namun kerajaan kecil  tersebut juga tidak  bergeming kursi tahta  tetap dipertahankan kendati cukup menghebohkan dunia ketidak dewasaan  Pemkab Karimun dikancah Nasional. 

Beribu pertanyaan tentu sudah ada dibenak masyarakat Karimun , kapan bagi yang muda berprestasi dengan kinerja bermodalkan kemudaan diorbitkan tentunya hak mutlak berada ditangan sang Bupati Karimun hasil  dari melakukan beberapa kali undian bersama patner dan orang paling berpengaruh memegang tampuk diurusan Pegawai Negeri  ikut mendongkrak  peroleh medali  perunggu.

Sehingga hasil yang terbanyak jatuh pada eselon IV dan Eselon III menjadikan rona birokrasi  Pemerintah terkadang lucu , tetapi menyakitkan hati ada segelintar pengamat politik lokal berani angkat bicara kalau sudah usang dan limit menghampiri seharusnya tahu diri.

Keberadaan Kabupaten ini terdapat dalam lembaran berita negara bukan Dunia pemerintahan atah berantah atau beringin rendang.

Untuk kesekian kalinya Ketua LMR-RI Komda Karimun ( Bachrum Efendi.SH ) angkat bicara saat dikomfirmasi melalui via HP , Jum’at (4/1 ) mengatakan, ketentuan oleh Pemerintah Daerah merupakan hak prerogratif pemimpin, akan tetapi  harus ada tolak ukurnya dan memenuhi azas kepetutan jangan menimbulkan kesan ada unsur KKN.

Letak persoalanya, berada pada ratusan ribu pasang telinga mendengarkan serta mata melihat setiap kali perombakan kabinet Nurdin cs dengan pengharapan akan bermunculan tunas baru dalam artian  alih genarasi,  cetus Edi sembari berharap.

Dikatakan Edi lagi , terkadang sering terjadi penambahan masa jabatan Kepala Dinas untuk beberapa bulan kedepan pada hal sudah masuk purna bhakti,  pencekalan terhadap kenerja propesi sering kali terjadi serta tidak memberikan rasa keadilan bagi Pegawai Negeri berprestasi menjadi pemimpin didinas tertentu menurut bidangnya. Bukan hasil mengampu atasan sehingga menjadi salah penempatan dan salah kaprah lebih baik mengutamakan kwalitas ketimbang kwantitas,pungkasnya mengakhiri, ( Mas ).