Pekanbaru,(Global)
APBD Riau untuk 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan.  Hal tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya belanja daerah. Tahun 2009 tercatat dalam APBD realisasi belanja daerah Rp3,7 triliun. Ditahun 2012 lalu direncanakan meningkat menjadi Rp 8,3 triliun.

Ternyata pertumbuhan belanja daerah tumbuh 96 persen dibandingkan realisasi tahun 2011 lalu, yakni Rp

4.264.819.457.766.

Dan APBD 2013 juga meningkat menjadi Rp 8,362 triliun. "Namun, meningkatnya APBD Riau ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran. Hal itu dibuktikan dengan besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Tahun berjalan yang membengkak terus dari tahun ke tahun,"ungkap koordinator Riset Forum Transparansi Anggaran untuk Indonesia (Fitra) Riau, Triono Hadi dalam konference pers yang digelar, Kamis (3/1).

Dijelaskannya, SILPA tahun berjalan pada realisasi APBD tahun 2009-2011 menunjukkan peningkatan yang signifikan. SILPA tahun 2009 realisasi sebesar Rp 188 miliar dan meningkat menjadi Rp 1,3 triliun di tahun 2011 lalu. Sedangkan di tahun 2012 dengan APBD Rp 8,3 triliun proyeksi SILPA kembali membengkak menjadi Rp 1.834.864.765.217,92.

"Meningkatnya APBD seyognyanya memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat. Namun, membengkaknya SILPA menunjukkan Pemerintah Riau tidak mampu menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya.

Ini menjadi potret buruknya kinerja birokrasi pada Pemerintah Provinsi Riau,"jelasnya.

Adapun yang menjadi penyebab, menurut Triono, karena buruknya perencanaan anggaran. Alasannya, sejak awal anggaran disusun, tidak memperhatikan kapasitas SKPD. Pola penganggaran menganut incremental, yakni setiap tahun jatah anggaran harus naik, tidak peduli kemampuan Satker tersebut dalam menyerap anggaran tahun sebelumnya. Selain itu tranfer pusat juga dinilai lambat. Oleh karenanya, anggaran negara yang seharusnya bisa direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi sia-sia, karena tidak mampu terserap dengan baik.

Rasio SiLPA terhadap belanja agregat provinsi, kabupaten dan kota dari hasil analisis Kementrian Keuangan RI 2012, sebagaimana yang dipaparkan Fitra Riau menunjukkan bahwa Provinsi Riau menjadi Provinsi Pertama terbesar SiLPA nya di seluruh Indonesia. Bahkan Riau, dalam penyerapan anggaran Riau ditinggalkan Provinsi Kepri dan Kaltim. Kepri hanya 16,1 persen yang kemudian disusul Kaltim 17,9 persen, dan terakhir baru  Riau dengan agregat 20,3 persen.(ly)