Arrow

MENUJU RIAU 1//////////////////////////////

MENUJU RIAU 1//////////////////////////////


Home » , » Amuk Deklarasikan Masyarakat Anti Interpelasi

Amuk Deklarasikan Masyarakat Anti Interpelasi

Posted by Unknown ~ on ~ 0 comments


Sei Pakning,(Global)
Munculnya wacana hak interpeleasi DPRD Bengkalis terhadap Bupati Bengkalis memicu pro dan kontra. Di Sei Pakning, puluhan massa mendeklarasikan masyarakat anti interpelasi.

Persoalan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis beberapa hari belakangan membuat sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai elemen di Kabupaten Bengkalis angkat bicara. Para tokoh masyarakat mengharapkan agar masyarakat menahan diri dalam menyikapi persoalan yang terjadi terkait berbagai tudingan negatif terhadap kepemimpinan Herliyan Saleh-Suayatno. Selain itu mereka juga berharap agar DPRD Bengkalis tidak menggunakan hak interplasinya dalam menanggapi tudingan negatif terhadap kepemimpinan Herliyan Saleh sebagai Bupati Bengkalis.

Suara dari tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis tersebut disuarakan dalam deklarasi bersama dan rapat umum tokoh masyarakat Bengkalis yang difasilitasi oleh Aliansi Masyarakat Utusan Kecamatan (AMUK) Kabupaten Bengkalis di Sei Pakning, Senin (8/10).

Deklarasi yang dihadiri berbagai tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bengkalis bersepakat agar masyarakat Kabupaten Bengkalis tidak gegabah dan latah dalam mengkritisi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Menurut mereka, kebijakan yang dibuat Bupati dan Wakilnya tentu sudah melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan terukur. Oleh karena itu, masyarakat jangan sampai terpancing dengan isu-isu yang tidak produktif yang justru memecah belah masyarakat itu sendiri.

Dalam deklarasi bersama tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh AMUK dinyatakan beberapa hal yaitu pertama, mendukung pembersihan pejabat yang tak loyal dengan Bupati. Menurut mereka, lambatnya pelaksanaan program kerja Bupati akibat rendahnya loyalitas pejabat satuan kerja yang ada di lingkungan Pemkab Bengkalis. Kedua, mereka mendukung setiap kebijakan Bupati yang berpihak kepada masyarakat. Ketiga, mereka menolak adanya wacana hak interplasi anggota DPRD Bengkalis terkait rencana pemberhentian pasangan kepala daerah.

Menurut Tokoh Masyarakat Mandau, Khalifah Ripai yang ikut serta dalam deklarasi bersama dan rapat umum tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis mengaku bahwa wacana penggunaan hak interplasi DPRD terkait pemberhentian pasangan Kepala Daerah bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah baru. Menurutnya, usulan hak interplasi tersebut bukanlah representasi dari suara masyarakat Kabupaten Bengkalis.

"Biarlah kepemimpinan Herliyan Saleh-Suayatno ini berjalan dengan baik, dan kita kawal secara bersama-sama dalam periode ini. Jika memang terdapat kejanggalan-kejanggalan, maka mari kita ingatkan. Namanya manusia tentu tidak luput dari kesalahan, karena itu fitrahnya manusia," ucap Khalifah Rapai disela-sela deklarasi.

Deklarasi dan Rapat Umum tersebut dihadiri sekitar 3.000 orang tokoh dan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Dari Kecamatan Mandau, selain Khalifah Ripai juga turut hadir, Rahmat Yusuf, Marjohan, drh. Afrizon, Basrul, Arifin Efendi, Wahab Enceh, M. Tuah H. Asmadi dan rombongan. Kemudian dari Pinggir terlihat Atan Muizar, Albamin, M.Talib, Walianto, M. Daud, Minan, dan lain-lain. Kemudian juga hadir tokoh masyarakat dari Kecamatan Bantan, Bengkalis, Siak Kecil, Bukit Batu, Rupat, dan Rupat Utara.(Rls)

POSTED IN ,

Related Posts

No comments:

Post a Comment