Reses Sondia Warman : Kita Akan Panggil PLN

Teks Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Sondia Warman,dan Ade Hartati

Pekanbaru,(Global)
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru , Sondia Warman kepada wartawan disela kegitan resesnya, Sabtu (28/04) kemarin mengatakan, DPRD Pekanbaru akan melakukan hearing bersama PLN guna mempertanyakan masih adanya beberapa daerah pinggiran di Kota Pekanbaru yang belum teraliri listrik.

Hal ini diketahui ketika sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PAN meninjau kondisi masyarakat di Kelurahan Muara Fajar.

Seperti disampaikan Ahmad (37) salah seorang warga, mengeluhkan ke anggota DPRD Kota, jika masyarakat di Muara Fajar, belum lagi merdeka, pasalnya meskipun keberadaaan warga yang lain telah menikmati penerangan lampu listrik, akan tetapi di Muara fajar ini, masih dalam kondisi gelap gulita, tanpa ada fasilitas penerangan dari fasilitas negara ini, Sehingga hal ini dinilai mereka merupakan penzaliman dari pemerintah terhadap masyarakat.

"Banyak warga yang satu kilometer listriknya disambung kesana kemari, bahkan karena terlalu banyak disambung, tidak jarang kontaknya bolak balik. Jadi ini harus menjadi perhatian pemerintah. Soalnya kami ini kan masyarakat Pekanbaru juga," ungkapnya tanpa habis pikir.

Mendapatkan keluhan seperti itu, Sondia menegaskan, siap melakukan hearing dengan PLN guna membicarakan pemasalahan yang ada, sehingga tidak tealirinya listrik ke daerah tersebut, menjadi tanda tanya juga sejauh mana kendalnya selama ini.

"Ini luar biasa, saya kira semua masyarakat Pekanbaru itu harus sama merasakan pesatnya pembangunan. Maka untuk itu, melalui komisi yang berompeten dibidang ini, kita akan melakukan hearing dengan PLN. Biar persoalan ini tidak terjadi berlarut-larut, kasihan kan warga sini, bayar pajaknya sama, tapi pelayanan untuk mereka kurang," kata Sondia yang juga sebagai Ketua DPD PAN Kota Pekanbaru.

Hering nantinya ini mudahan menemukan jalan keluar agar masyarakat tidak lagi mengeluhkan listrik yang seharusnya tidak zamannya lagi masyarakat tidak mendapatkan fasilitas ini,tegasnya

Sementara itu sebelumnya pada hari yang sama, keluhan pelayanan kesehatan
menjadi aspirasi masyarakat di Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru. Meskipun dalam kenyataanya diwilayah ini keberadaan infrastruktur jalan sudah hampir memadai, namun keberadaan kesehatan yang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.


Dalam reses Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Ade Hartati Rahmat SPd yang membidangi pendidikan kesehatan serta Bendahara Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau, Ramli Sanur melakukan reses guna menyerap aspirasi dari masyarakat di Jalan Aur Kuning Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru kecamatan Bukitraya

Reses yang dipusatkan di salah satu rumah warga ini tersebut dihadiri oleh Bendahara Umum DPP PAN Jon Erizal SE, serta anggota DPRD Pekanbaru dari fraksi PAN lainnya, seperti Wakil Ketua DPRD Sondia Warman, Ketua Komisi II yang juga Ketua Fraksi PAN, Ir Nofrizal MM, Drs Arbi MM, dan Adriyanto. Acara ini juga sembari meberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako murah yang diserbu oleh ratusan warga.

Dalam penyampain masyarakat aspirasi mengenai pelayanan kesehatan sangat mendominan , diman mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan berupa pendirian posyandu yang menjadi keluhan serius bagi masyarakat.

Dimana saat ini Posyandu di kelurahan dapat dikatakan tidak memadai jumlahnya, sehingga pelayanan kesehatan dapat dikatakan tidak maksimal untuk ibu dan bayi. Sedangkan untuk pendidikan, infrastruktur jalan dan sarana lainnya dikatakan sudah sedikit memadai karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Kota Pekanbaru.


Ade Hartati Sekretaris Fraksi PAN yang menyerap aspirasi masayarakat itu menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kesehatan tersebut memang menjadi perhatian bagi Pemerntah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini. Dimana sesuai keinginan masyarakat, Ade akan menyalurkan aspirasi ini dengan pembangunan Posyandu di tiap RW di Kelurahan tersebut, Sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat terjangkau.

"Kalau pembangunan Posyandu, kita ada anggaran Bansos (Bantuan Sosial), kalau diperbolehkan maka kita akan serahkan. Dari pembahasan Pemko bersama DPRD, maka telah disediakan Jamkesda bagi masyarakat miskin. Namun karena masih terkendala keuangan daerah yang minim, maka diharapka ada dana sharing dengan Pemerntah Provinsi.

Ditekannya pula jika bentuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan perhatian serius bagi anggota DPRD.(Rgc)