Gerakan kader HMI Pekanbaru Demo DPRD Riau

Minta Gubernur Riau dan  Ketua DPRD Riau Mundur dari Jabatannya

Pekanbaru,(Global)
Belasan Mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  Pekanbaru mengadakan aksi demo ke Kantor DPRD Riau Jalan Jendral Sudirman,Selasa (12/06) siang.

Kedatangan aksi HMI  yang sempat diwarnai keributan dari salah satu ormas Pekanbaru yang tidak senang dengan aksi HMI tersebut. Beruntung,  aksi oknum ormas itu sempat dihentikan oleh aparat kepolisian yang sudah dari pagi telah menjaga kantor DPRD Riau tersebut.

Setelah meneriakan slogan-slogan anti korupsi, aksi HMI Pekanbaru yang dikawal ketat oleh kepolisan Polresta Pekanbaru itu akhirnya diterima oleh 3 anggota DPRD Riau dari Komisi D yakni Zulkarnain Nurdin, Ruslan Jaya dan Eli  Suryani.

Dihadapan anggota DPRD Riau,  pernyataan sikap Kader HMI Pekanbaru langsung dibacakan oleh Febri Siswandi sebagai kader lapangan mengatakan, perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada tahun 2012 telah banyak menyerap anggaran daerah. Padahal notabenenya event ini merupakan event nasional.Maka sangat disayangkan bila uang rakyat di daerah yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat malah dihambur-hamburkan untuk acar ceremonial belaka.Seharusnya event ini diberatkan kepada APBN, tetapi kenyataannya saat ini malah sebaliknya yang diketahui 4 (empat) triliun telah dihabiskan untuk event ini.

Tidak hanya sampai disitu, perhelatan akbar ini terungkap suatu fakta bahwa dalam pembangunan infrastruktur fasilitas PON tersebut, telah terjadi praktek korupsi. Dimana akibatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan anggota DPRD Riau bernama Faisal Aswan dan M Dunir, karena menangkap basah telah menerima uang dari PT PP sebesar Rp 900 juta.Dan uang itu terkait dengan revisi Perda no 6 tahun 2010, penambahan dana venue PON sebesar Rp 19 milyar.

Seperti diketahui, Provinsi Riau ditahun 2011lalu,  telahpun menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dari penggunaan APBD 2010 dinilai sudah sesuai dengan ketentuan dan tentunya tidak wajar bila ditahun 2010 itu terungkap bahwa Provinsi Riau banyak terjadi penyelewengan dana dan korupsi.Bahkan lebih ektrimnya lagi, dana korupsi itu telahpun menjerat legislatif dan eksekutif Provinsi Riau yang kita cintai ini.

Dan yang kami sayangkan, Gubernur Riau beserta Ketua DPRD Riau selaku pemegang jabatan  tertinggi di Provinsi Riau tentu harus bertanggungjawab dengan kasus ini. Dikarenakan keduanya adalah pembuat kebijakan dan pelaksana dalam PON di Riau ini.

Makanya, atas latar belakang itulah kami dari Kader HMI menuntut:
1. Mendesak Ketua DPRD Riau Mundur dari jabatannya karena dinilai terlibat terhadap korupsi yang telah terjadi dikalangan oknum anggota DPRD Riau.
2.Mendesak Gubernur Riau mundur.
3.Mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi PON dan tidak hanya berhenti pada Perda no 5 tahun 2008 dan Perda no 6 tahun 2010.
4.Mendesak KPK untuk memeriksa BPK atas pemberian WTP kepada Pemprov Riau karena secara linearnya hasil pemeriksaan BPK dengan adanya penetapan tersangka oknum anggota DPRD Riau, Kadispora dan Cekal terhadap Gubernur Riau oleh KPK.
5.Mendesak Kapolda Riau dan Kejati Riau untuk proaktif melakukan penegakan hukum khususnya korupsi dan kejahatan lainnya di Riau.
6.Berharap seluruh masyarakat Riau untuk mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK di Riau.

Setelah habis membacakan aspirasinya, para mahasiswa HMI Pekanbaru langsung menyerahkan aspirasinya kepada perwakilan DPRD Riau, yang tidak diberikan kesempatan menyambutnya.
Setelah menyerahkan aspirasinya  aksi demo HMI dilanjutkan kekantor BPK Riau, yang bersebelahan dengan kantor DPRD Riau.

Namun sebelum aksi para mahasiswa HMI Pekanbaru itu melangkah, para kader HMI itu sempat melempari plang DPRD Riau dengan telur.Setelah puas, barulah aksi demo HMI Pekanbaru itu dilanjutkan kekantor BPK RI perwakilan Riau.(Rgc)